KEGIATAN

Apindo Bersikukuh Iuran Tapera Tidak untuk Swasta, ASN dan TNI/Polri Saja

Rencana pemerintah memotong gaji pegawai negeri, swasta, BUMN, hingga TNI/Polri sebesar 3% untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai pro dan kontra. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani menilai bahwa rencana tersebut sebaiknya diarahkan untuk aparat sipil negara (ASN) dan TNI/Polri saja. Namun, tidak melibatkan sektor swasta.

Selengkapnya »

Was-Was Monopoli Starlink, Pengamat Sarankan Aturan Tarif Atas & Tarif Bawah

Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) menyarankan agar pemerintah segera membuat regulasi terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah seiring masuknya satelit Starlink di Indonesia. Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan bahwa tarif atas dan tarif bawah layanan Starlink bisa ditentukan melalui forum group discussion (FGD) dengan pemain satelit lain untuk menemukan titik tengah tarif tersebut. Meski begitu, Tesar menilai kompetisi persaingan di pasar telekomunikasi akan semakin bagus dengan hadirnya satelit orbit bumi rendah milik Elon Musk tersebut. “Menurut saya ini kalau mau dibuat fair adalah dibatasi tarif bawahnya berapa yang sama-sama mainnya aman,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (30/5/2024).

Selengkapnya »

Neraca Pembayaran RI Melorot Kuartal I/2024, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

Kalangan pengusaha membeberkan biang kerok neraca pembayaran Indonesia pada kuartal I/2024 melorot. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengakui bahwa neraca pembayaran di Q1/2024 melemah dibandingkan Q4/2023 akibat banyaknya down-side risks. Salah satunya yaitu adanya Pemilihan Umum (Pemilu) di Q1/2024. Dia menyebut, adanya gejolak politik dari Pemilu telah menyebabkan arus investasi menjadi lebih terbatas karena ada ketidakpastian dalam berusaha. Khususnya pada aliran investasi asing yang sebenarnya telah mengalami pertumbuhan yang lambat sejak Q3/2023.

Selengkapnya »

Berakhir 31 Mei 2024, Peritel Sebut Relaksasi Harga Gula Perlu Diperpanjang

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai relaksasi harga acuan penjualan gula pasir di gerai ritel modern perlu diperpanjang kembali, mengingat kebijakan ini akan berakhir pada 31 Mei 2024. Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey menyampaikan, adanya relaksasi tersebut sangat membantu peritel dalam memenuhi pasokan gula di gerai-gerai ritel modern, di tengah melambungnya harga gula. “Saya rasa harus [diperpanjang],” kata Roy saat ditemui di Kota Kasablanka Hall, Rabu (29/5/2024). Menurutnya, kebijakan relaksasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat.

Selengkapnya »

Dituding Ilegal, Perwakilan Elon Musk Tegaskan Pusat Kontrol Starlink Ada di RI

Perwakilan PT Starlink Services Indonesia menyatakan bahwa semua perizinan, termasuk membangun network operation center (NOC) di Tanah Air, telah dilaksanakan. Perusahaan internet satelit milik Elon Musk itu menyebut terjadi miskomunikasi. Starlink Indonesia menyampaikan bahwa pernyataan terkait imbauan agar satelit Elon Musk membangun NOC di Tanah Air dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan informasi yang keliru. Tim Legal Starlink Indonesia Krishna Vesa memastikan bahwa semua perizinan yang diwajibkan pemerintah sudah terpenuhi. Dia menuturkan bahwa lokasi NOC berada di beberapa tempat yang tersebar di Indonesia.

Selengkapnya »

Iuran Tapera Ramai Ditolak, Menko Airlangga Bakal Bertemu Basuki

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya akan bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk membahas program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pembahasan itu dilakukan untuk merespons ramainya sorotan banyak pihak terhadap program yang akan diimplementasikan pemerintah tersebut. “Tentu kan ini nanti dicek ke pak Menteri PUPR,” kata Airlangga, Rabu (29/5/2024). Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024, pemerintah mewajibkan adanya pemotongan untuk iuran Tapera sebesar 3% dari gaji, dengan rincian 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pengusaha.

Selengkapnya »

Imbas Harga Komoditas Turun, Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Anjlok 63,8%

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan turun signifikan sebesar 63,8% secara tahunan. Sementara pada periode yang sama pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 62,8%. “Yang sudah bisa kita prediksi adalah pertambangan, kontraksinya dalam sekali, sama seperti lonjakannya yang tinggi pada 2022 dan 2023, sekarang koreksinya sangat tajam secara bruto sebesar -48,6%, bahkan secara neto 63,8%,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).

Selengkapnya »

Starlink Masuk Ritel, KPPU Turun Tangan Pelototi Predatory Pricing

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan akan melakukan forum group discussion (FGD) seiring masuknya satelit orbit bumi rendah Starlink yang beroperasi di Indonesia. Forum grup tersebut akan digelar pada besok, Rabu (29/5/2024). Kepala Biro Hubungan masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur membenarkan rencana forum diskusi tersebut. Deswin menuturkan bahwa forum tersebut untuk mendalami permasalahan dan menyikapi informasi di masyarakat terkait satelit Starlink milik Elon Musk. Diketahui salah satu isu yang sedang hangat saat ini adalah perihal dugaan predatory pricing oleh Starlink, seiring dengan harga layanan mereka yang lebih murah di Indonesia dibandingkan dengan luar negeri. Deswin menuturkan bahwa KPPU mengundang pemerintah, asosiasi, pengamat, dan pelaku usaha terkait dalam forum tersebut.

Selengkapnya »

Indef Wanti-wanti Program Makan Siang Gratis: Dana Jumbo dan Rentan Jebakan Fiskal

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis sangat besar dan berpotensi masuk ke dalam jebakan fiskal. Eisha menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program makan siang gratis sangat besar dan berpotensi menimbulkan defisit. “Makan siang atau makanan bergizi untuk seluruh anak-anak yang membutuhkan, anak-anakIndonesia pasti dananya sangat besar dan ini juga berpotensi memberikan defisit karena belanja pasti akan sangat besar,” katanya saat acara diskusi bertema Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Ekonomi? pada Senin (27/5/2024).

Selengkapnya »

Inflasi Pangan Naik, Berimbas ke Daya Beli Masyarakat

Kenaikan harga bahan pokok berdampak pada daya beli masyarakat, apalagi jika tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan. Pengamat pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai kenaikan harga bahan pangan yang tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan membuat daya beli masyarakat semakin tergerus terutama kalangan menengah dan bawah. “Proporsi pengeluaran untuk membeli bahan makanan terhadap total pengeluarannya itu 58% kelas menengah dan 65% kelas bawah. Kenaikan harga akan sangat mempengaruhi pola konsumsi mereka,” kata Eliza kepada Kontan.co.id, Selasa (28/5).

Selengkapnya »

Ombudsman RI Bongkar Biang Kerok Ekspor CPO Anjlok

Ombudsman RI mengungkap biang kerok anjloknya ekspor crude palm oil (CPO) yang disebabkan direbutnya sejumlah pasar utama ekspor ke India hingga Eropa. Terlebih, tata kelola industri sawit di Indonesia yang masih tak beraturan. Pimpinan/Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan kondisi ini bermula ketika RI memberlakukan larangan ekspor CPO pada Mei 2022 yang membuat iklim usaha internasional terganggu. “Bayangkan buyer kita di India tidak dikirim barang padahal sudah kontrak. Mereka pasti nyari-nyari barang, nah dampaknya sampai sekarang, salah satu supplier yang siap itu Vietnam,” kata Yeka di Kantor Ombudsman RI, Senin (27/5/2024).

Selengkapnya »

Gaji Pekerja Dipotong Iuran Tapera, Jokowi Angkat Bicara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai aturan baru mengenai gaji pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta, yang bakal kena potongan tambahan untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurutnya, pemerintah telah melakukan kalkulasi yang cukup matang sebelum merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Kepala Negara pada 20 Mei 2024 itu. “Iya semua dihitung lah, biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau engga berat,” kata Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Senin (27/5/2024).

Selengkapnya »
Search