Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

OJK Ungkap Penyebab Judi Online Sulit Diberantas via Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab judi online sulit diberantas lewat pemblokiran rekening bank. Namun, otoritas sedang meminta bank membuat sistem untuk memungkinkan menelisik pengiriman uang haram itu lewat sistem perbankan. Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara menyampaikan transaksi judi online di perbankan sulit dilacak karena nilainya sangat kecil, sedangkan jumlah rekeningnya sangat banyak. “Saat ini sekitar 5.000 rekening kita tutup atau blokir. Upaya itu tidak berhenti di situ. Harus bisa kita tracing rekening ini, sebenarnya ke mana larinya,” ujarnya dalam Forum Group Discussion dengan editor media massa di Batam, Sabtu (8/6/2024).

Selengkapnya »
10 Juni 2024

Soal Tapera, Serikat Pekerja Berencana Gugat Ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Kebijakan iuran wajib untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tuai kemarahan publik lantaran dianggap merugikan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana pungutan wajib kepada pekerja itu. Namun, jika hal ini tidak diindahkan pihaknya akan melakukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selengkapnya »
10 Juni 2024

Temuan BPK: Masalah Perjalanan Dinas PNS Bikin Negara Rugi Rp39,26 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan dalam perjalanan dinas para pegawai negari sipil (PNS) sepanjang 2023 yang membuat negara rugi hingga Rp39,26 miliar. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2023. Penyimpangan dalam perjalanan dinas yang mencapai Rp39,26 miliar tersebut, paling banyak terjadi akibat perjalanan yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh 38 Kementerian/Lembaga (K/L). Total nilai penyimpangan bahkan mencapai Rp19,65 miliar.

Selengkapnya »
10 Juni 2024

Pengendalian Impor Tak Cukup untuk Perbaiki Kinerja Manufaktur RI, Ini Usul Core

Pengendalian impor dinilai bukan jalan satu-satunya dalam mendorong kinerja manufaktur RI, Core Indonesia mengusulkan agar pemerintah juga fokus pada sisi permintaan (demand). Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan akar dari masalah daya beli masyarakat sendiri yaitu kesenjangan kesejahteraan dan tingkat pendapatan per kapita sehingga memengaruhi konsumsi per kapita terhadap produk manufaktur RI. “Pendekatannya harus dari sisi demand, peningkatan income, pengendalian inflasi, dan pendekatan supply yang membuat harga menjadi relatif terjangkau sesuai tingkat income masyarakat,” kata Faisal saat dihubungi, Kamis (6/6/2024).

Selengkapnya »
07 Juni 2024

Komisi XI & Sri Mulyani Sepakati Rancangan Awal APBN 2025, Simak!

Komisi XI DPR RI telah menyepakati sejumlah poin terkait asumsi makro untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa; dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kamis, (6/6/2024). “Kalau sudah setuju saya ketok selesai artinya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir di akhir rapat.

Selengkapnya »
07 Juni 2024

LPEM UI Ungkap Solusi Atasi Backlog Perumahan, Bukan Tapera!

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM UI) mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan bangunan terbengkalai untuk mengatasi masalah perumahan rakyat, alih-alih menerapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). LPEM UI menemukan akar masalah yang tidak sederhana dari persoalan backlog perumahan. Masalah perumahan di Indonesia seringkali dilihat dari aspek keterjangkauan, dengan harga rumah yang semakin sulit dijangkau dari tahun ke tahun. Inflasi yang selama ini disebut-sebut menggerus daya beli, nyatanya bukan hanya persoalan harga pangan saja, namun juga inflasi yang menyerang bahan bangunan sehingga mendorong harga rumah semakin mahal.

Selengkapnya »
07 Juni 2024

Fix! Menteri Basuki dan Sri Mulyani Sepakat Tapera Ditunda

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk dapat menunda implementasi Tapera. “Apalagi kalau [ada usulan], misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6/2024). Basuki menyatakan pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap.

Selengkapnya »
07 Juni 2024

Demo Tolak Tapera-KRIS BPJS, Hari Ini Ribuan Buruh ke Istana Negara

Ribuan buruh akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara besok, Kamis (6/6/2024). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera) hingga KRIS BPJS Kesehatan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di depan Kantor Balaikota Jakarta dan bergerak ke Istana Negara melalui Patung Kuda. “Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/6/2024).

Selengkapnya »
06 Juni 2024

Rupiah Kembali Jatuh ke Level Terendah dalam Empat Tahun Terakhir

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh level terendah baru dalam empat tahun terakhir, seiring dengan langkah investor untuk menahan carry trade di emerging market sehingga mendorong bank sentral untuk melakukan intervensi pasar. Dilansir Bloomberg, rupiah turun 0,5% ke level 16.293 per dolar AS pada perdagangan Rabu (5/6/2024), level terendah sejak April 2020. Penurunan ini membawa rupiah berada pada level yang lebih rendah ketimbang posisi yang mendorong Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate pada April 2024.

Selengkapnya »
06 Juni 2024

Menlu Retno Beberkan Langkah Prioritas RI untuk Atasi Konflik di Gaza

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi membeberkan sejumlah langkah prioritas Indonesia untuk membantu mengatasi konflik di Gaza, Palestina. Sejumlah poin-poin prioritas tersebut disampaikannya saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (5/6/2024). Pertama, kata Menlu Retno, mendorong terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Sebab, tanpa gencatan senjata upaya perbaikan situasi tidak akan terwujud. Selain itu, Retno juga menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyampaikan proposal mengenai gencatan senjata yang terbagi dalam tiga tahap, pada 31 Mei 2024.

Selengkapnya »
06 Juni 2024

Bappenas Usul Defisit APBN 2025 Lebih Rendah, Bisa di Level 1,5-1,8% PDB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyarankan agar defisit dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 bisa diturunkan ke kisaran 1,5-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menetapkan defisit di kisaran 2,5% sampai 2,8% dari PDB. Defisit APBN 2025 yang lebih rendah diyakini memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan periode berikutnya. Apalagi mengingat APBN 2025 merupakan APBN transisi, yang menjadi tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selengkapnya »
06 Juni 2024

Stabilitas Inflasi Jadi Kunci Jaga Tren Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah berupaya konsisten menjaga inflasi pada level 1,5%–3,5%, lantaran inflasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga tren pertumbuhan sesuai target yang ditetapkan. Inflasi akan dijaga sesuai target di tengah level inflasi global yang belum kembali ke periode pra pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi akan terus dikendalikan melalui kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga biaya bagi ekonomi pada level yang wajar. “Termasuk ke depan, risiko imported inflation akan terus diantisipasi melalui koordinasi pemerintah dan bank sentral mengingat geopolitik global masih sangat dinamis,” ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/6/2024).

Selengkapnya »
05 Juni 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search