KEGIATAN

ESDM dan DPR Sepakati Target Lifting Minyak dan Volume LPG 3 Kg Naik Tahun Depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR sepakat adanya kenaikan target lifting minyak dan volume LPG 3 kilogram (Kg) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Adapun, dalam kesepakatan tersebut target lifting minyak dari awal diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd. Kemudian, untuk volume LPG 3Kg ESDM dan Komisi VII DPR juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton. “Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut,” Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman, Selasa (27/8/2024).

Selengkapnya »

Harga Minuman Kemasan Bisa Naik 30% Imbas Cukai, Pengusaha Mau Reformulasi Pangan

Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) memproyeksikan harga jual produk makanan dan minuman kemasan akan mengalami kenaikan hingga 30% apabila tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan diberlakukan. Berdasarkan PP Kesehatan No 28/2024, tarif cukai berpotensi diterapkan sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam rangka mengatasi risiko penyakit tidak menular (PTM). Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, kenaikan beban harga pada konsumen diperhitungkan berdasarkan nilai elastisitas dengan rata-rata tarif cukai di negara Asean sebesar Rp1.771 per liter yang sebelumnya disebutkan oleh Kementerian Perindustrian. “Itu tinggi sekali dan berpengaruh pada harga akhir. Perkiraan saya naik sekitaran 30%. Artinya apa? Kita khawatir nanti akan menggangu ekonomi, tapi di sisi lain mau dikenakan cukai atau tidak masyarakat tetap minum,” ujar Adhi di Jiexpo, Selasa (27/8/2024).

Selengkapnya »

Kadin Ungkap PR Menyelamatkan Masyarakat Kelas Menengah Turun Kasta

Kalangan pengusaha mengakui bahwa masyarakat pendapatan menengah rentan tergelincir ke dalam kelas bawah. Insentif fiksal dianggap belum cukup mengatasi persoalan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, hampir 20% populasi kelas menengah di Indonesia rentan masuk ke dalam kelas pendapatan rendah. Adanya era suku bunga yang tinggi pasca-pandemi Covid-19 diakui telah menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Adapun target Indonesia Emas 2045 memproyeksikan jumlah masyarakat kelas pendapatan menengah mencapai 223 juta orang. Sementara kondisi saat ini menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 23% pada 2018 menjadi 18,8% dari populasi pada 2023. “Kami melihat kelas menengah masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terbatas dapat diselesaikan melalui insentif fiskal,” ujar Arsjad, Selasa (27/8/2024).

Selengkapnya »

Pemerintah Akui Jumlah Kelas Menengah Terus Turun, Sejumlah Intensif Disiapkan

ementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengakui, jumlah penduduk kelas menengah terus menurun beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun coba memberikan sejumlah insentif ke kelas menengah. Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian kepada kelompok penduduk kelas menengah dan aspiring middle class (kelompok miskin yang berhasil naik kelas

Selengkapnya »

DPR Kritik Serapan Anggaran Pendidikan, Rp 111 Triliun Tak Terealisasi

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Banggar menilai anggaran yang belum terealisasi tersebut dapat bermanfaat untuk keperluan pendidikan. Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie OFP, mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu. Padahal, kata Dolfie, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalan setiap tahun anggaran.

Selengkapnya »

Cukai Minuman Manis Resmi Berlaku 2025, Cek Produk yang Terdampak!

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan. Sejumlah jenis produk MBDK pun sudah ditargetkan untuk dikenai cukai. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan penambahan barang kena cukai bisa diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN). Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK. “Sebagaimana diatur di UU HPP, MBDK [minuman berpemanis dalam kemasan] akan menjadi Barang Kena Cukai diatur UU APBN,” jelas Nirwala kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Selengkapnya »

Menperin Segera Ajukan Pemindahan Pintu Masuk 7 Jenis Barang Impor ke Jokowi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan kebijakan pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur. Usulan tersebut akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya akan merampungkan rancangan kebijakan pintu masuk impor baru untuk tujuh komoditas guna menahan laju impor produk hilir ke pelabuhan utama di wilayah Jawa. “Bahannya sudah hampir selesai dan insyaallah, lusa kami kirim ke Bapak Presiden untuk meminta ratas [rapat terbatas],” kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Selengkapnya »

Bawaslu Petakan 5 Daerah Paling Rawan di Pilkada 2024, IKN Termasuk

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan terdapat lima daerah dengan tingkat kerawananan tertinggi pada Pilkada serentak 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan lima wilayah itu adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Kelima wilayah itu merupakan provinsi dengan kerawanan tertinggi pada serangkaian Pilkada 2024 seperti tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. “Provinsi apa? Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Ini lima provinsi paling tinggi kerawanan di Pilkada,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Selengkapnya »

Insentif Pajak Manufaktur Makin Besar, Kontribusinya ke PDB Makin Minim

Insentif perpajakan terpantau terus meningkat sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo atau sejak 2020, dari Rp246,1 triliun menjadi Rp445,5 triliun untuk tahun depan 2025. Namun demikian, tidak membuat penerima insentif itu tumbuh maksimal berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Terbesar, industri pengolahan yang paling menikmati sederet relaksasi pajak dari pemerintah. Rata-rata setiap tahunnya, sebanyak 26,3% dari total belanja perpajakan mengalir ke industri pengolahan. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menjelaskan pada dasarnya pilihan belanja pajak untuk sektor tersebut karena dianggap memiliki multiplier effect bagi perekonomian yang sebagian didominasi oleh padat karya dan padat modal. Alhasil, dana lebih yang dimiliki perusahaan maupun masyarakat dapat digunakan untuk belanja barang maupun jasa. Pada akhirnya, hal tersebut akan mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pengeluaran, yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Selengkapnya »

Makin Deras! Aliran Modal Asing Masuk RI Pekan ke-4 Agustus Tembus Rp15,91 Triliun

Bank Indonesia (BI) membukukan aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan RI mencapai Rp15,91 triliun pada pekan keempat Agustus 2024. Aliran masuk ini tercatat meningkat signifikan dari pekan sebelumnya yang senilai Rp9,67 triliun. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan bahwa derdasarkan data transaksi 19 – 22 Agustus 2024, nonresiden alias investor asing tercatat beli neto Rp15,91 triliun. “Terdiri dari beli neto sebesar Rp11,45 triliun di pasar SBN, Rp4,13 triliun di pasar saham dan Rp0,33 triliun di SRBI,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (25/8/2024). Mengacu data setelmen sepanjang semester II/2024 hingga 22 Agustus 2025, nonresiden tercatat beli neto senilai Rp54,94 triliun di instrument Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.

Selengkapnya »

Airin Blak-blakan Suksesi Airlangga ke Bahlil Bikin Golkar Tarik Dukungan di Pilgub Banten

Bakal calon gubernur alias bacagub Banten Airin Rachmi Diany, mengungkap alasan Golkar menarik kembali rekomendasi di Pilkada Banten 2024. Airin kemudian menyinggung suksesi di DPP Golkar dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia menjadi salah satu pemicunya. Namun demikian, Airin mengaku memahami keputusan yang diambil DPP Golkar. “Apapun itu, namanya politik, mari kita sikapi dengan dewasa. Saya sebagai kader Partai Golkar memahami dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat tentunya,” ujar Airin dalam konferensi pers di ICE BSD Tangerang, Minggu (25/8/2024).

Selengkapnya »

DPR Resmi Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada yang Memuat Putusan MK

Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024). Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024). Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

Selengkapnya »
Search