Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Jokowi Pastikan Satgas Pemberantasan Judol Bakal Segera Bekerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online akan segera rampung dalam waktu dekat. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa upaya pembentukan satgas tersebut merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah dalam memberantas praktik judi daring. “Pemerintah terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup dan satgas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan dapat mempercepat pemberantasan judi online,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/6/2024).

Selengkapnya »
13 Juni 2024

Sri Mulyani: Kemiskinan di RI Turun, Tapi Belum Merata

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang sejauh ini telah mengalami penurunan seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hanya saja, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran belum terjadi secara merata. “Mayoritas provinsi telah berada di bawah kondisi pra pandemi, artinya kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran pasca mengalami lonjakan akibat pandemi waktu itu,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja komite IV DPD RI dengan Menkeu, Menteri PPN dan Gubernur BI, Selasa (11/6/2024).

Selengkapnya »
13 Juni 2024

Beda Suara Sri Mulyani dan Suharso soal Angka Defisit APBN Prabowo

Suara pemerintah terpecah dalam pembahasan awal rencana kerja pemerintah (RKP) dan kerangka ekonomi makro & pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di DPR. Suara berbeda secara mengagetkan datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Sebagaimana diketahui, pemerintah merancang defisit APBN pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB untuk tahun 2025, tahun pertama berjalannya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rentang target defisit tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target defisit tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB.

Selengkapnya »
13 Juni 2024

DPR : Kenaikan Tarif Cukai Rokok Harus Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

Komisi XI DPR menilai langkah pemerintah untuk menaikan tarif cukai rokok harus dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pemerintah berencana untuk menaikan tarif cukai rokok pada tahun 2025 nanti. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo mengatakan penetapan tarif cukai rokok akan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. Cukai rokok memang digunakan pemerintah sebagai pajak dosa (sin tax) dan untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat, tetapi yang juga perlu dilihat adalah penerapan dari Undang Undang Cukai itu sendiri. Apalagi ini menyangkut kesehatan maka harus dilihat juga penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan.

Selengkapnya »
12 Juni 2024

Banyak Pabrik Tekstil Tutup, Industri Masuki Fase Sunset?

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap kondisi industri tekstil dan garmen yang banyak gulung tikar hingga melakukan pemutusan hubungan kontrak (PHK) massal pekerja. Hal ini memunculkan persepsi bahwa industri tekstil tengah masuk fase sunset industry. Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengatakan, meski tak dipungkiri kinerja tekstil masih terseok-seok, kondisi tersebut dinilai bersifat sementara yang tak lain karena sepinya pesanan lantaran banjir impor tekstil di pasar domestik. “Tekstil dan garmen Indonesia tidak dalam posisi sunset. Bahkan, setelah Covid-19, TPT [tekstil dan produk tekstil] berkembang baik. Saat ini, mengalami kendala penurunan permitaan ekspor, tetapi kami yakin ini masalah temporary,” kata Danang.

Selengkapnya »
12 Juni 2024

AHY Blak-blakan Masalah Lahan IKN Belum Tuntas, Ini Biang Keroknya!

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap kesulitan menerbitkan status Hak Pengelolaan (HPL) atas 2.086 hektare (Ha) tanah yang masih bermasalah di IKN. AHY mengaku, pihaknya masih menunggu proses pembebasan lahan bermasalah rampung dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), barulah pihaknya bisa memberikan kejelasan status tersebut. “Kalau bagi ATR/BPN sederhana, prinsipnya adalah ketika lahan clean and clear baru kita bisa berikan sertifikat,” kata AHY saat ditemui di Kompleks Kementerian ATR/BPN, Selasa (11/6/2024).

Selengkapnya »
12 Juni 2024

Presiden Jokowi Buka Suara Soal Nilai Tukar Rupiah Rontok Rp16.300

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dalam kategori baik meskipun berpotensi menginjak angka Rp16.300 Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa saat ini setiapnegara memang tengah menghadapi tantangan serupa yakni penguatan dolar AS. Dia menilai meskipun diprediksi fluktuatif, tetapi nilai kurs rupiah masih di posisi aman. “Semua negara alami hal yang sama tertekan oleh yang namanya dolar kursnya, ya ketidakpastian global sekarang ini memang hantui semua negara. Namun menurut saya kalau masih di angka Rp16.200—Rp16.300, masih di posisi yang baik,” tandas Jokowi, usai menghadiri agenda Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Selengkapnya »
11 Juni 2024

Demi Cadangan, Jokowi Titahkan Akuisisi Sumber Beras di Kamboja!

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut memberikan perintah kepada Perum Bulog untuk mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja. Jokowi menyebut ini merupakan upaya untuk menjaga kepastian stok cadangan beras pemerintah (CBP). “Ini juga sama, proses bisnis yang dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita di posisi yang aman terus, dari pada membeli lebih baik investasi,” kata Jokowi usai HUT HIPMI ke-52, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Selengkapnya »
11 Juni 2024

Bahaya! RI Diramal Kekurangan Beras Sampai 5 Juta Ton Tahun Ini

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, ada potensi Indonesia kekurangan produksi beras hingga 5 juta ton tahun ini. Meski demikian, ia masih belum bisa memastikan kekurangan tersebut apakah akan ditutup dengan pengadaan luar negeri atau tidak. “Ini potensi kekurangan (produksi tahun ini) kurang lebih 5 juta ton. (Tapi masih belum tahu apakah bakal ditambah impor), karena sekarang saja dari kuota 3,6 juta ton kita masih pelan-pelan, (sekarang) baru 2 juta ton. Kita usahakan dalam negeri, karena sayang kita ambil dari luar negeri, kalau 3 juta ton saja itu sudah Rp 30 triliun,” kata Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Selengkapnya »
11 Juni 2024

Harga Rokok 2025 Naik Lagi, DPR Izinkan Cukai Hasil Tembakau Dikerek

Pemerintah dipastikan menaikkan cukai hasil tembakau untuk 2025 setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Melihat kecenderungannya, kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) biasanya akan diturunkan dengan kenaikan harga rokok sebagai produk akhir di tingkat konsumen. Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Askolani menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai tersebut, karena tarif multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024. “Kami sudah dapat approval [dari DPR] untuk menyesuaikan tarif cukainya 2025 intensifikasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024). Penyesuain tersebut termasuk besaran tarifnya. Sedangkan besaran kenaikan akan tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang akan disampaikan Jokowi pada Nota Keuangan Agustus mendatang.

Selengkapnya »
11 Juni 2024

Heboh Wacana Tapera Ditunda, BP Tapera Angkat Bicara

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menunda implementasi penarikan iuran Tapera yang bakal berlaku mulai 2027. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penundaan itu dilakukan di tengah finalisasi yang sedang dilakukan. Pasalnya, terdapat sejumlah poin-poin krusial yang masih perlu dibahas. “Kami sendiri saat ini sedang finalisasi renstra [rencana strategis] ya. Dan kita sangat hati-hati betul sesuai amanat di dalam Ombudsman tadi,” kata Heru saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (10/5/2024).

Selengkapnya »
11 Juni 2024

Investor Maju Mundur Tanam Modal di Industri Tekstil RI, Ini Sebabnya

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengungkap sejumlah investasi yang masih tersendat di sektor tekstil, khususnya untuk lini produksi polyester dalam negeri. Ketua Umum APSyFI Redma G. Wirawasta mengatakan salah satu rencana penanaman modal yang tak kunjung direalisasikan yakni investasi manufaktur Tongkun Group, produsen polyester asal China yang sudah lama merencanakan pembangunan pabrik. Menurut Redma, salah satu penyebab terhambatnya investasi tersebut yakni lantaran regulasi di Indonesia yang tidak jelas dan tidak konsisten alias mudah diubah. Dia menilai investor membutuhkan regulasi yang menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang. “Memang ada regulasi yang perlu dinamis untuk beberapa kondisi, tapi kepastian regulasi jangka panjang juga diperlukan agar aman untuk investor,” imbuhnya.

Selengkapnya »
10 Juni 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search