KEGIATAN

Surplus Neraca Dagang Menyempit, Apindo: Fasilitasi Ekspor Perlu Digenjot

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk meningkatkan pendampingan dan fasilitasi ekspor ke negara-negara non tradisional guna menggenjot kinerja ekspor Indonesia. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, peningkatan fasilitasi ekspor ini utamanya diarahkan pada negara-negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil maupun membaik di kawasan timur atau selatan, atau kawasan Asia Pasifik yang logistik perdagangannya relatif lebih stabil dibanding ke kawasan Timur Tengah, Eropa, atau Afrika. “Dengan demikian, kinerja ekspor bisa lebih stabil dan lebih sustainable pertumbuhannya di masa mendatang,” kata Shinta, Rabu (19/6/2024).

Selengkapnya »

Neraca Perdagangan RI Surplus USD2,93 Miliar di Mei 2024, Rekor 49 Bulan Berturut-turut

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2024 mencatatkan surplus sebesar USD2,93 miliar atau naik USD0,21 miliar secara bulanan (mtm). Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. “Surplus neraca perdagangan Mei 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu,” kata Habibullah dalam Rilis BPS, Rabu, 19 Juni 2024.

Selengkapnya »

Kinerja Holding BUMN Farmasi Jeblok, Rugi Tembus Rp2,16 Triliun

Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) melaporkan kinerja keuangan konsolidasian yang mengalami tekanan akibat kerugian yang dialami anak usahanya PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) dan PT Indofarma Tbk. (INAF) sehingga menyebabkan beban pada pendapatan perseroan. Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan, penurunan pendapatan sepanjang 2023 juga disebabkan kondisi normalisasi pendapatan pascacovid 2019-2023. “Pertama, pendapatan menurun dari Rp21,2 triliun tahun 2022 menjadi Rp15,2 triliun. Hal ini merupakan pencapaian RKAP [Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan] sebesar 80,5% dan terjadi penurunan 28%,” kata Shadiq dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan BUMN Farmasi, Rabu (19/6/2024).

Selengkapnya »

Pelaku Usaha Ketar-ketir Starlink Lakukan Predatory Pricing

Pelaku industri telekomunikasi di Indonesia tak mau terlena dengan gap tarif layanan Starlink yang saat ini lebih tinggi dari penyedia jasa internet lokal. Kendati ancaman bisnisnya relatif kecil, tetapi potensi predatory pricing-nya tidak bisa dihiraukan. Kekhawatiran tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir ketika mengunjungi kantor Bisnis Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Berdasarkan paparan ATSI, Starlink saat ini menawarkan 3 jenis tarif langganan, yakni, layanan dengan tarif Rp750.000/bulan untuk residensial, Rp990.000/bulan untuk jelajah regional, serta Rp4,3/bulan juta untuk servis jelajah global. Tarif tersebut lebih mahal dari fixed broadband dengan tarif langganan berkisar di angka Rp300.000/bulan untuk kecepatan 50 Mbps, serta mobile seluler yang jauh lebih murah senilai Rp7.000/GB.

Selengkapnya »

Hasil Pemeriksaan BPK: Rp113 Miliar Bansos Sembako Diterima Orang Mampu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan masih adanya penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp113,14 miliar.  Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sampai dengan Triwulan III di Kemensos, temuan itu didapatkan dari hasil analisis data KPM graduasi/non eligible dengan keterangan KPM mampu/berpenghasilan rutin di atas UMR. Kemudian, pengujian dilakukan dengan permintaan data KPM graduasi sesuai surat No. 42/PDTT/Kemensos/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 berupa BNBA KPM NE Tahun 2022 dan Tahun 2023 (sampai dengan 30 Juni 2023) dengan keterangan KPM mampu/berpenghasilan rutin di atas UMP.

Selengkapnya »

Dihantam Badai PHK, Asosiasi Buka Suara soal Nasib Industri Tekstil

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka suara soal nasib industri tekstil dan pakaian jadi di dalam negeri yang kini sedang dihantam badai pemutusan hubungan kerja (PHK). API menegaskan pemberlakuan pertimbangan teknis (Pertek) untuk mendapatkan perizinan impor (PI) menjadi elemen penting untuk memastikan keberlangsungan usaha industri tekstil dan produk tekstil, khususnya pakaian jadi. Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan ketiadaan Pertek untuk pakaian jadi yang diterapkan lantaran pemberlakuan relaksasi impor dalam Permendag 8/2024 dapat memicu meningkatnya impor produk jadi ke pasar domestik. “Yang kami usulkan adalah merevisi Permendag 8/2024 dengan mengembalikan Pertek untuk produk pakaian jadi,” kata David kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/6/2024).

Selengkapnya »

Rupiah Anjlok ke Rp16.400, DPR: Jangan Bilang Kita Baik-baik Saja!

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta adanya langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah imbas semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.  Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (14/6/2024), rupiah menutup perdagangan dengan turun 0,87% atau setara 142 poin ke posisi Rp16.412 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau naik 0,34% ke level 105,55. Melihat hal ini, Said mengatakan bahwa posisi rupiah malah minus 5,25% dibandingkan dengan tahun lalu  “Kecenderungan rupiah loyo disebabkan situasi eksternal dan internal. Belakangan investor menarik diri, khususnya dalam perannya sebagai buyer di Surat Berharga Negara [SBN],” kata Said dalam keteranganya, Selasa (18/6/2024).

Selengkapnya »

Peringkat Daya Saing Indonesia Melesat ke Posisi 27 Dunia, Ini Faktor Pendorongnya

Peringkat daya saing Indonesia tercatat melesat tujuh peringkat dari tahun lalu ke posisi 27 dari 64 negara di dunia. Direktur World Competitiveness Center (WCC) IMD Arturo Bris menyampaikan selain naik dari posisi 34 pada tahun sebelumnya, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura dan Thailand untuk kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia menggantikan posisi Malaysia yang pada tahun sebelumnya berada pada peringkat 27. Lima besar negara dengan daya saing terbaik di kawasan Asia Tenggara menurut laporan WCR 2024 adalah Singapura (1); Thailand (25); Indonesia (27); Malaysia (34); dan Filipina (52).

Selengkapnya »

Tak Hanya PHK Massal, Permendag 8/2024 Beri Dampak Suram ke Ekosistem Tekstil

Sejak awal 2024 hingga kini, sekitar 13.800 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pakar memprediksi, gelombang PHK massal akan kembali menimpa industri TPT dengan jumlah besar, apabila Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tahun 2024 tak dibenahi. Pengamat industri pertekstilan sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman menilai, pemerintah harus segera merevisi sejumlah poin yang bertentangan dengan kebutuhan industri tekstil.

Selengkapnya »

YLKI Desak Sri Mulyani Terapkan Cukai Minuman Manis dan Plastik Tahun Ini

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tidak lagi menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik. Plt. Ketua Harian YLKI Indah Suksmaningsih mempertanyakan alasan pemerintah terus menunda kebijakan yang jelas-jelas memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi. Pasalnya, kebijakan ini telah ditunda sejak 2020. “Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan merealisasikan kebijakan ini tanpa menunggu hingga tahun 2025,” ujar Indah dalam keterangan resmi, Kamis (13/6/2024).

Selengkapnya »

KSPN: 13.800 Pekerja di Industri Tekstil Terkena PHK Sejak Awal 2024

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengatakan, sebanyak 13.800 pekerja di industri tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal 2024. Ristadi mengatakan, hal tersebut disebabkan lantaran permintaan ekspor menurun dan pasar lokal tengah dibanjiri produk impor dengan harga yang lebih murah. “Dari data yang kami himpun sedikit pada periode Januari sampai dengan awal Juni 2024, sedikitnya ada 6 perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tutup dan 4 lakukan efesiensi PHK, total pekerja ter-PHK sekitar 13.800-an pekerja,” kata Ristadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/6/2024).

Selengkapnya »

Tantangan Pemerintah saat Bank Dunia Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 jadi 5%

Ekonom melihat sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik dan ekspor, di saat World Bank atau Bank Dunia mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 5% pada 2024. Melihat laporan terbaru Bank Dunia edisi Juni 2024, meski memperkirakan ekonomi tumbuh di angka 5% tahun ini, tekanan masih akan muncul dari sisi investasi dan ekspor. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan harga komoditas pangan, suku bunga acuan, dan kondisi rupiah akan menjadi hambatan utama dalam mengakselerasi konsumsi domestik maupun ekspor.

Selengkapnya »
Search