KEGIATAN

Perang Ukraina dan Krisis Pangan

Peperangan yang berimbas pada krisis pangan telah ditemukan di berbagai belahan dunia. Merujuk pada laporan State of Food Security and Nutrition in The World tahun 2021, terdapat 811 juta orang di dunia yang menghadapi kelaparan pada 2020. Jumlah tersebut 161 juta lebih banyak dibanding pada 2019. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Global Hunger Index 2021, Indonesia mendapat skor 18,0 atau tergolong moderat dan berada di peringkat ke-73 dari 116 negara di dunia.

Selengkapnya »

Ekonomi Global Lanjutkan Pertumbuhan yang Tidak Seimbang

Bank Indonesia (BI) menyatakan ketidakseimbangan ekonomi global berlanjut pada 2022 akibat perbedaan kemampuan negara-negara untuk pulih dari Covid-19. Kondisi tersebut kembali mendapat tantangan setelah Russia memerangi Ukraina yang menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi global. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan pada 2021, ekonomi dunia tumbuh tidak seimbang, meskipun meningkat relatif tinggi yaitu 5,7 persen. Pola pertumbuhan ekonomi dunia yang tak seimbang terjadi lantaran negara maju bisa tumbuh lebih cepat, sebaliknya negara berkembang lebih lambat. Ekonomi global yang tinggi, bertumbuh hanya pada dua negara besar yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Selengkapnya »

Bersandar pada Anggaran Negara

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono berupaya mempercepat persiapan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Bambang, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi sumber utama pembiayaan percepatan pembangunan IKN. Pada tahap awal, APBN akan

Selengkapnya »

Menperin Wajibkan Industri Sediakan Minyak Goreng Curah Bagi Masyarakat

Guna menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng (migor) Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peraturan itu mengatur kewajiban penyediaan Minyak Goreng Curah di dalam negeri.

Selengkapnya »

PBB: Perang di Ukraina akan Perparah Kelaparan Global

Program Pangan Dunia memperingatkan krisis kemanusiaan di Ukraina mengancam kekurangan pangan yang parah dan kelaparan akut di sana, serta berisiko memicu lonjakan kelaparan dan kekurangan gizi global. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan jutaan orang Ukraina mengungsi dari rumah mereka, memaksa mereka bersembunyi di tempat perlindungan bom dan kesulitan mendapatkan makanan dan air. Jakob Kern, koordinator darurat Program Pangan Dunia (WFP) untuk Ukraina mengatakan perang telah menjerumuskan banyak orang ke ambang kelaparan. Perang itu juga telah mengancam ketahanan pangan secara global, terutama di titik-titik rawan kelaparan.

Selengkapnya »

Pencabutan DMO Picu Harga Minyak Goreng Makin Liar

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kelangkaan minyak goreng dengan menghapus kewajiban memenuhi pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan pungutan ekspor dinilai malah berpotensi menyebabkan harga minyak goreng semakin liar. Sepanjang pengusaha CPO merasa ekspor masih memberikan marjin yang tebal maka kecenderungan untuk memenuhi pasokan di dalam negeri menjadi berkurang.

Selengkapnya »

Erick Bakal Pangkas BUMN Jadi 37, Begini Respons Milenial

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, akan terus merampingkan jumlah perusahaan BUMN dari 41 menjadi 37 perusahaan. Bahkan, Erick juga akan merampingkan anak hingga cucu usaha BUMN. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI), M Adhiya Muzakki, menilai perampingan perusahaan pelat merah itu akan dapat mendorong perusahaan BUMN menjadi lebih produktif dan lebih mudah untuk diawasi. Perampingan juga sebagai bentuk upaya untuk mentransformasi BUMN menjadi lebih akuntabel, profesional dan transparan. Menurut Adhiya, pemangkasan tersebut juga akan mengurangi potensi-potensi kerugian dalam mengelola BUMN.

Selengkapnya »

CIPS: Insentif Kedelai Berpotensi tidak Efektif Redam Lonjakan Harga

Kebijakan insentif kedelai berupa pembayaran selisih antara harga pasar dan harga yang diterima perajin, berpotensi tidak efektif meredam kenaikan harga. Kebijakan yang bersifat jangka pendek ini tidak mengatasi persoalan yang ada di hulu, yaitu produktivitas. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menyebut, subsidi merupakan intervensi jangka pendek pemerintah untuk melindungi produsen tahu dan tempe ketika harga pasokan kedelai internasional naik. Namun implementasinya mungkin mengalami kesulitan sehingga bisa jadi tidak akan efektif.

Selengkapnya »

Hilang Kendali meski Diintervensi

Pemerintah dianggap semakin kesulitan mengontrol harga minyak goreng meski sudah menelurkan regulasi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai mekanisme pasar produk turunan sawit itu belum berjalan baik. Padahal Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Saat harga crude palm oil (CPO) naik, harga minyak goreng melejit, tetapi saat harga CPO turun, harga minyak goreng tidak ikut turun. Gagal menjaga harga menandakan pasar tak bisa dikendalikan pemerintah, padahal komoditas ini merupakan kebutuhan pokok. Indef mendesak pemerintah mengevaluasi tata niaga minyak goreng.

Selengkapnya »

BI: Aliran Modal Asing Keluar Rp 34 Triliun Selama Perang Rusia-Ukraina

Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia senilai Rp 34 triliun selama perang Rusia-Ukraina yang berlangsung pada Maret 2022. Aliran modal asing keluar dari pasar surat berharga negara (SBN) sekitar Rp 30 triliun dan pasar saham Rp 4 triliun. Dengan kondisi tersebut, pasar keuangan domestik kehilangan modal asing sebesar 400 juta dolar AS secara total (nett outflow) dari 1 Januari sampai 15 Maret 2022.

Selengkapnya »

Lobi Investasi Proyek Ibu Kota

Pemerintah masih terus menggali berbagai opsi investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe, menyatakan menerima banyak komitmen dari calon pemodal, tapi sifatnya masih sebatas ketertarikan awal. Menurut Dhony, pada tahap awal, pemindahan pusat negara akan dibiayai oleh pemerintah. Setelah itu, barulah investasi dari mitra masuk secara bertahap untuk mendanai proyek IKN. Dari publikasi sejauh ini, proyek IKN membutuhkan biaya Rp 466 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 20 persen dari jumlah tersebut. Adapun sisa dana proyek harus dicari lewat alternatif lain di luar kas negara, termasuk dari perusahaan swasta dan badan usaha milik negara.

Selengkapnya »

Menkeu: Konflik Ukraina dan Rusia Picu Perlombaan untuk Pemulihan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan konflik antara Ukraina dan Rusia memicu adanya perlombaan antarnegara untuk lebih cepat pulih dari dampak pandemi Covid-19 maupun tekanan geopolitik. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini untuk tekanan dari pandemi Covid-19 yang memasuki tahun ketiga sudah berangsur lebih ringan mengingat tingkat kasusnya mulai menurun. Pandemi

Selengkapnya »
Search