Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kerangka Fiskal Perubahan Iklim Dikembangkan

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim atau climate change fiscal framework (CCFF). Kerangka tersebut nantinya akan mengidentifikasi permintaan serta pasokan pendanaan terkait perubahan iklim. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan tersebut sesuai dengan upaya pemerintah yang mentransformasi perekonomian Indonesia melalui adopsi kebijakan yang selaras dengan konsep global tentang perubahan iklim.

Selengkapnya »
29 Maret 2022

Menjaga Efektivitas Urun Dana Publik

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara pada akhir pekan lalu menyatakan akan menggunakan mekanisme crowdfunding untuk menekan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pembangunan proyek IKN. Langkah urun dana publik atau crowdfunding guna mendanai pembangunan ibu kota baru tersebut sejalan dengan desakan menekan penggunaan APBN di tengah terbatasnya dukungan investor. Crowdfunding adalah salah satu teknik pendanaan proyek yang melibatkan masyarakat secara luas.

Selengkapnya »
28 Maret 2022

Sri Mulyani Minta Pertamina Pacu Migas Blok Rokan agar Pendapatan Negara Naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pertamina Hulu Rokan mencari cara untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang dulu dikelola oleh Chevron. Sri Mulyani yang juga Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas menyebut bahwa peningkatan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan dapat meningkatkan penerimaan negara. Penurunan produksi telah menjadi perhatian, sehingga Kementerian Keuangan berharap banyak dapat meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

Selengkapnya »
28 Maret 2022

Jokowi Marah ke Jajarannya Soal Impor, Pengamat: Dari Dulu Masalahnya Sama, Tak Ada Perbaikan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengevaluasi kinerja jajarannya dalam penggunaan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN. Menurut Jokowi, masih banyak kementerian yang menggunakan dana negara untuk membeli barang impor atau dari luar negeri. Padahal, Jokowi menyebut, jika kementerian, pemda, dan BUMN membeli barang dalam negeri, maka akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan.

Selengkapnya »
28 Maret 2022

Sri Mulyani Buka-bukaan Alasan Sering Utang, Kini Hampir Rp7. 000 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa utang Indonesia kini mencapai mencapai Rp 6.919,15 triliun. Data tersebut tercatat hingga akhir Januari 2022. Di mana juga mengalami penambahan Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan jika tidak utang, maka dampak yang tidak diinginkan dari pandemi akan sulit dihentikan. Bukan hanya Indonesia, banyak negara lain yang juga membutuhkan utang demi menjaga ekonominya dari hantaman pandemi. Menurutnya, utang Indonesia tersebut ini juga demi menyelamatkan rakyat Indonesia, baik dari segi ekonomi dan sosial, terutama melihat situasi yang dihadapi saat ini. Jika tidak berutang, justru bisa mengancam kesehatan masyarakat yang kini masih di tengah pandemi Covid-19.

Selengkapnya »
25 Maret 2022

IKN akan Didukung Infrastruktur Air Baku dan Pengendali Banjir

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan dukungan infrastruktur sumber daya air (SDA) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni penyediaan air baku dan pengendalian banjir. Menurut Direktur Sistem dan Pengelolaan Sumber Daya Air Ditjen SDA Birendrajana, untuk penyediaan air baku, Ditjen SDA membangun intake Sepaku Semoi yang akan diupayakan untuk rampung pada akhir 2022, dan satu lagi adalah Bendungan Sepaku Semoi yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2023. Sedangkan untuk pengendalian banjir di mana Ditjen SDA sedang melakukan proses finalisasi desainnya, yang akan segera dilelang setelah desainnya selesai.

Selengkapnya »
25 Maret 2022

KSP: Pemerintah Rombak Total Kebijakan Terkait Minyak Goreng Sawit Curah

Pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah bisa mengatur bahan baku, produksi dan distribusi MGS Curah dengan lebih baik, sehingga pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Selengkapnya »
25 Maret 2022

Hemat Devisa, 5.200 PLTD Dialihkan Bertahap ke EBT

Pemerintah terus mendorong pergantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pergantian itu karena tenaga diesel semakin tidak efisien seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program dedieselisasi hemat 67 ribu kiloliter BBM dan mengurangi emisi 0,3 juta metrik ton CO2. Pemerintah terus mendorong pergantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pergantian itu karena tenaga diesel semakin tidak efisien seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program dedieselisasi hemat 67 ribu kiloliter BBM dan mengurangi emisi 0,3 juta metrik ton CO2. Direktur Megaproyek PLN, Wiluyo Kusdwiharto, mengatakan PLN pada tahun 2020 lalu menghabiskan 2,7 juta kiloliter bahan bakar atau 16 triliun rupiah untuk mengoperasikan 5.200 unit PLTD yang tersebar di 2.130 lokasi. PLN akan mengurangi PLTD secara bertahap untuk mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan target bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Selengkapnya »
24 Maret 2022

KSP Pastikan Pemerintah Antisipasi Dampak Ekonomi Konflik Rusia- Ukraina

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S Sulendrakusuma mengatakan, konflik Rusia dan Ukraina tidak berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan minimnya hubungan dagang Indonesia dengan dua negara yang sedang berkonflik tersebut. Menurut Panutan, relasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Rusia dan Ukraina cukup rendah. Neraca dagang dengan Rusia relatif kecil yakni sebesar 239,79 juta dolar AS dan Investasi langsung senilai 23,21 juta dolar AS. Sementara dengan Ukraina, nilainya minus 623,89 juta dolar AS dan total investasi langsung hanya 1,6 juta dolar AS. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap melakukan langkah antisipasi jika konflik Rusia dan Ukraina berkelanjutan.

Selengkapnya »
24 Maret 2022

Pajak Baru untuk Ibu Kota Baru

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat kewenangan untuk menarik pajak khusus dan pungutan khusus di wilayah ibu kota baru. Kewenangan pajak IKN tersebut tercantum dalam draf peraturan pemerintah (PP) tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembiayaan IKN, yang saat ini masuk fase konsultasi publik. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, mengatakan pajak khusus IKN berbeda dari pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut dia, pajak khusus IKN masuk dalam skema pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Selengkapnya »
24 Maret 2022

Membuka Semua Pintu Pendanaan demi Proyek IKN

Sebanyak 180 ribu orang diperkirakan menjadi penduduk awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jumlah itu terdiri atas 60 ribu aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, serta sisanya anggota keluarga yang ikut pindah. Mereka ditargetkan mulai menghuni IKN Nusantara pada 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan, dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, infrastruktur, seperti hunian bagi penduduk awal dan berbagai fasilitasnya, harus sudah selesai terbangun. Pembangunan hunian itu rencananya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Awal tahun ini, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengusulkan dana Rp 46 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk pembangunan di kawasan inti IKN. Untuk memenuhi permintaan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan bakal membuka semua peluang pendanaan. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, menyebutkan ada beragam koridor pendanaan pembangunan IKN yang bisa dimanfaatkan.

Selengkapnya »
23 Maret 2022

Jokowi: Perang Makin Perdalam Krisis Ekonomi Global

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perang telah memperdalam krisis perekonomian global setelah sebelumnya dunia terdampak hebat karena pandemi Covid-19. Sebab itu, perlu langkah antisipasi potensi inflasi harga energi dan pangan akibat perang tersebut. Saat ini, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Efek rambatan pembatasan mobilitas manusia dan barang akibat pandemi menyebabkan kelangkaan energi, pangan, dan kontainer yang berpotensi mengerek inflasi. Perang Rusia-Ukraina akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia.

Selengkapnya »
23 Maret 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search