Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

PBB Minta Dukungan Anggota untuk Atasi Krisis Pangan dan Energi

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), António Guterres, memimpin pertemuan pertama tingkat Kepala Negara/Pemerintahan forum Champions Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) yang berlangsung akhir pekan lalu. Dalam pertemuan secara daring itu membahas babak baru pemulihan krisis pangan, energi, dan keuangan global. Guterres mengatakan situasi global yang dihadapi saat ini sangat kompleks, terutama kondisi pangan, energi, dan keuangan dunia.

Selengkapnya »
23 Mei 2022

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan tambahan subsidi energi senilai Rp 74,9 triliun untuk tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Karena pilihannya hanya dua kalau subsidi tidak dinaikkan, harga BBM dan listrik akan naik. Sedangkan kalau harga BBM dan listrik tidak naik, yang naik subsidi,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI dilansir dari Antara, Jumat (20/5/2022). Adapun tambahan subsidi tersebut terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG senilai Rp 71,8 triliun serta subsidi listrik Rp 3,1 triliun yang akan dibayarkan seluruhnya.

Selengkapnya »
20 Mei 2022

Kenaikan Harga Pangan Hancurkan Mereka yang Paling Miskin dan Rentan

Bank Dunia, pada Rabu (18/5) waktu Washington, mengumumkan kebijakan yang akan ditempuh sebagai bagian dari tanggapan global yang komprehensif terhadap krisis ketahanan pangan yang sedang berlangsung. Lembaga tersebut akan menyediakan pembiayaan hingga 30 miliar dollar AS guna membiayai proyek-proyek yang sudah ada maupun proyek yang baru. Bank Dunia mengatakan pembiayaan yang tersedia di bidang-bidang, seperti pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air dan irigasi akan direalisasikan guna mengatasi kerawanan pangan selama 15 bulan ke depan. Termasuk upaya untuk mendorong produksi pangan dan pupuk, meningkatkan sistem pangan, memfasilitasi perdagangan yang lebih besar, dan mendukung rumah tangga dan produsen yang rentan.

Selengkapnya »
20 Mei 2022

Pekerjaan Rumah Setelah Larangan Ekspor CPO Dicabut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan akan mencabut larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan CPO yang berlaku mulai Senin (23/5/2022). Ekonom dan pelaku usaha sawit mengusulkan sejumlah kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng setelah pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan tiga produk turunannya. Salah satunya ialah memberikan peran kepada Perum Bulog sebagai stabilisator harga.

Selengkapnya »
20 Mei 2022

Wow! Komisi Eropa Ajukan Rp4. 629 Triliun untuk Hilangkan Candu Energi Rusia

Komisi Eropa pada Rabu kemarin (18/5/2022) mengajukan rencana sebesar 300 miliar atau setara Rp4.629 triliun untuk menghilangkan impor energi Rusia pada tahun 2027. Komisi Eropa mengakui keputusan ini akan membutuhkan investasi jangka pendek untuk infrastruktur bahan bakar fosil baru guna menggantikan impor minyak dan gas Rusia. Dikombinasikan dengan undang-undang hijau yang sudah ada, rencana baru ini dijuluki REPowerEU. Rencana ini diyakini akan membantu Eropa menghemat 100 miliar (Rp1.543 triliun) setiap tahun untuk mengimpor gas, minyak dan batu bara.

Selengkapnya »
19 Mei 2022

ASEAN Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Para menteri ekonomi ASEAN melakukan pertemuan khusus di Bali pada 17-18 Mei 2022. Pertemuan itu membahas konsolidasi antarnegara untuk kembali memperkuat kerja sama ekonomi. Ada sejumlah pernyataan bersama yang dihasilkan dari pertemuan yang diprakarsai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Salah satunya, para negara anggota optimistis pertumbuhan ekonomi kawasan akan kembali ke dalam kondisi prapandemi.

Selengkapnya »
19 Mei 2022

Larangan Ekspor yang Meluas Membuat Harga Pangan Makin Tidak Terkendali

Negara-negara produsen pangan semakin membatasi ekspor komoditas mereka untuk menjaga stok kebutuhan dalam negeri masing-masing. Meluasnya larangan ekspor dari negara-negara produsen tersebut, makin membuat harga pangan global tidak terkendali. Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, yang diminta pendapatnya mengatakan dengan makin banyaknya negara yang melarang ekspor pangan maka yang akan paling menderita adalah kelompok paling rentan yakni orang miskin, dan terutama perempuan dan anak-anak orang miskin.

Selengkapnya »
19 Mei 2022

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom: Waspadai Dampak Kenaikan Harga Global

India resmi melarang ekspor gandum sejak Jumat (13/5/2022) pekan lalu akibat adanya gangguan iklim berupa gelombang panas yang berdampak pada gangguan produksi. Dampak terhadap kenaikan harga global perlu diwaspadai pemerintah bersama pelaku usaha. Ekonom dari Institute for Economics and Development Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan, India bukan pemasok utama gandum bagi Indonesia. Namun, kebijakan India akan memberikan dampak terhadap harga global yang nantinya pun dirasakan Indonesia.

Selengkapnya »
18 Mei 2022

4 BUMN Mengantre untuk Dibubarkan

Kementerian BUMN akan memproses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap empat perusahaan BUMN yang akan dibubarkan yakni Merpati, Kertas Leces, Istaka Karya, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANN). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut karyawan pada BUMN yang akan dibubarkan tersebut akan ditawarkan ke BUMN-BUMN yang sejenis yakni BUMN Karya.

Selengkapnya »
18 Mei 2022

Jangan Gunakan Subsidi untuk Redam Dampak Inflasi Global

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau pemerintah untuk memperkuat perekonomian domestik dalam menghadapi dampak dari ketidakpastian ekonomi global khususnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta dampak normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral dunia. Wakil Kepala Badan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, mengatakan peningkatan ekonomi domestik yang efektif adalah dengan meningkatkan produktivitas yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat sehingga pendapatan mereka terus bertambah. “Pemerintah tidak bisa meningkatkan subsidi untuk menghadapi inflasi. Kalau begitu, defisit APBN akan kembali membengkak,” kata Aviliani.

Selengkapnya »
18 Mei 2022

G20 Buka Potensi Ekonomi Digital Semakin Besar

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan, dengan Indonesia menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20, membuat peluang ekonomi digital semakin besar. Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kini jumlahnya sudah lebih dari 200 juta orang. Jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, kata Arif, harus didukung dengan internet yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai bisnis dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian digital Indonesia.

Selengkapnya »
17 Mei 2022

Perlu Transparansi dalam Penetapan Harga BBM Penugasan, kata Pengamat

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebut mekanisme penetapan harga BBM penugasan seperti Pertalite membutuhkan transparansi karena badan usaha harus menyiapkan dana besar dalam menjalankan penugasan pengadaan BBM tersebut di saat tren harga minyak dunia bertahan di atas 100 dolar/barel. Di sisi lain, saat ini badan usaha disebutkan oleh pemerintah akan mendapatkan penggantian dari subsidi maupun kompensasi. Namun badan usaha harus menanggung selisih harga yang dijual ke konsumen karena harga Pertalite yang menjadi BBM penugasan masih jauh di bawah harga keekonomian. Adapun kompensasi kepada badan usaha yang menjual BBM penugasan masih belum ada kepastian kapan dibayarkan.

Selengkapnya »
17 Mei 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search