Praktik predatory pricing yang banyak dilakukan perusahaan platform perdagangan elektronik, e-commerce, merupakan strategi yang membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa bersaing dengan produk asing. Predatory pricing adalah praktik menjual barang di bawah harga modal yang bertujuan melemahkan pesaing dan pada akhirnya memonopoli pasar.
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan soal ancaman krisis pangan yang membayangi berbagai negara saat ini. Presiden pun meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi hal tersebut. Jokowi menegaskan, persoalan pangan harus menjadi perhatian pemerintah dan benar-benar disiapkan. Sebab, sebagai negara dengan penduduk yang sangat besar, kebutuhan pangan nasional juga besar. Jokowi mengatakan, kondisi krisis pangan, sosial, ekonomi, dan politik sudah terjadi di Srilanka. Menurut Bank Dunia dan IMF, akan ada sekitar 60 negara yang nantinya mengalami krisis ekonomi. Perekonomian di 40 negara di antaranya pun diprediksi bakal ambruk. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang terjadi saat ini, termasuk krisis pangan dan energi hingga ancaman kenaikan inflasi.
Harga bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir terus melonjak. Para pengamat mengatakan beras yang menjadi makanan pokok di sebagian besar Asia bisa menyusul. Harga beberapa komoditas makanan, mulai dari gandum dan biji-bijian lainnya hingga daging dan minyak telah melonjak. Kenaikan itu didorong beberapa faktor, mulai biaya pupuk dan energi yang naik tahun lalu dan terakhir perang Rusia-Ukraina. Menurut Forum Ekonomi Dunia, India dan Tiongkok sebagai produsen beras teratas dunia, menyumbang lebih dari setengah dari total global. Vietnam terbesar kelima, sementara Thailand di tempat keenam.
Badan Pangan Nasional dinilai terlambat mengantisipasi melonjaknya harga cabai rawit merah dan bawang merah sehingga masyarakat merasa sangat terbebani. Peneliti Ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendi Manilet, di Jakarta, Senin (13/6), mengatakan pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional, semestinya sudah mengawasi aliran distribusi atau rantai pasok pangan strategis termasuk cabai yang rentan mengalami kenaikan harga. Selain rentan pada produksi, komoditas tersebut juga sangat bergantung pada pola distribusi. Sekalipun produksi stabil atau melimpah, namun distribusinya terganggu maka harga tetap sulit dikendalikan.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai kenaikan tarif listrik sebesar 17,64 persen bagi pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas dan 17,64-36,61 persen bagi pelanggan pemerintah tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian. Sebab, jumlah pelanggan yang terkena kenaikan hanya 2,5 persen dari total pelanggan PT PLN. Penyesuaian tarif listrik tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah, Indonesian crude price (ICP), inflasi, dan harga batu bara.
Amerika Serikat (AS) mengalami inflasi tertinggi dalam 40 tahun dengan harga-harga naik lebih cepat dari perkiraan bulan lalu, terdorong karena kenaikan biaya energi dan makanan. Tingkat inflasi tahunan naik menjadi 8,6 persen di Mei (tingkat tertinggi sejak 1981), kata Departemen Tenaga Kerja, setelah sempat turun di bulan April. Meningkatnya biaya hidup telah menekan rumah tangga dan memberi tekanan pada pembuat kebijakan untuk mengendalikan masalah ini.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, pada konferensi pertahanan utama Asia di Singapura akhir pekan lalu, kembali memperingatkan bahwa dunia akan menghadapi “krisis pangan yang parah” akibat serangan berlarut-larut Rusia di negaranya. Berbicara kepada 575 delegasi dari 40 negara, Zelenskyy mengatakan bahwa negaranya tidak dapat mengekspor makanan yang cukup karena blokade Rusia di Pelabuhan Laut Hitam yang mencegah pengiriman ekspor ke negara lain. Ukraina dan Rusia adalah salah satu produsen dan pengekspor gandum terbesar dan makanan penting lainnya seperti biji-bijian dan minyak lainnya.
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi di Indonesia sejak akhir April 2022 telah memasuki masa darurat. Penyakit ini diperkirakan sudah menjangkiti ratusan ribu sapi di Indonesia, dan memicu kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dampak konflik Rusia-Ukraina bagi dunia bisa semakin memburuk. Menurutnya, 1,6 miliar orang di berbagai negara bakal menanggung imbas perang antara dua negara bekas Uni Soviet tersebut. “Dampak perang terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan bersifat sistemik, parah, serta semakin cepat,” kata Guterres. Menurutnya, perang dapat melepaskan gelombang kelaparan dan kemelaratan bagi orang-orang di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, meninggalkan kekacauan sosial serta ekonomi di belakangnya. Guterres berpendapat, krisis pangan yang berlangsung saat ini terjadi akibat kurangnya akses. Namun tahun depan, hal itu bisa terjadi karena kekurangan pangan. “Hanya ada satu cara untuk menghentikan kumpulan badai ini: invasi Rusia ke Ukraina harus diakhiri,” ujarnya.
Industri perunggasan Indonesia saat ini mendapatkan tantangan berupa biaya pakan dari negara pengekspor komoditas itu sehingga diperlukan berbagai upaya agar status negara kita dengan swasembada daging ayam dan memiliki kecenderungan surplus ini, tetap dapat dipertahankan. “Bahan pakan sebanyak 65 persen berasal dari lokal dan 35 persen impor. Harga jagung dan kedelai ditentukan secara internasional tetapi cenderung meningkat bagi produsen Indonesia,” kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan IPB Prof Arief Darjanto.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI meminta masyarakat harus siap menghadapi berbagai ancaman krisis, termasuk krisis pangan. Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto, mengatakan perlunya kesiapan masyarakat karena selama ini yang menjadi masalah adalah banyak yang tidak sadar kalau sedang menuju krisis.
Kementerian Perdagangan akan memberikan insentif ekspor bagi pelaku usaha, produsen minyak goreng, produsen CPO atau produk turunan lainnya jika mereka bisa memenuhi kewajiban penyaluran minyak goreng curah dalam program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).
