Masalah pangan masih menjadi momok bagi pemerintah.Penanganan Covid-19 yang bisa disebut baik dan mendorong pemulihan ekonomi dalam negeritak diimbangi dengan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga terutama pangan. Dua lembaga survei, yakni Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa kenaikan harga barang dan jasa turut mempengaruhi kepuasan publik kepada kinerja pemerintah.
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/6), mengatakan di tengah ancaman krisis pangan dan energi global, pemerintah tetap berupaya agar harga barang, terutama komoditas pangan dan energi, bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Agar harga pangan terjangkau, Presiden memerintahkan jajarannya menggenjot produksi barang dalam negeri agar mampu meminimalisasi impor sehingga dapat turut menjaga ketersediaan barang dan harga di pasar stabil. Adapun untuk energi, Presiden menyatakan akan terus memberikan subsidi pada harga bahan bakar minyak, gas, dan listrik meskipun beban fiskal pemerintah cukup berat.
Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak tengah mewabah. Pemerintah diminta menetapkan wabah PMK pada hewan ternak sebagai kejadian luar biasa. Hal ini agar pemerintah lebih serius dalam penanganan dan mencegah semakin meluasnya penyebaran PMK. Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, pihaknya belum bisa mengatakan apakah wabah PMK akan menjadi pandemi atau tidak. Ia berharap adanya vaksin PMK mampu membuat penanganan PMK lebih terkendali.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammad bin Zayed dan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) membahas sejumlah topik, termasuk penambahan kuota haji, proyek IKN, hingga Presidensi G20. “Selama tiga hari saya secara intens bertemu dengan
Upaya Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) melakukan stabilisasi harga cabai melalui operasi pasar dengan mendatangkan produk lokal dari daerah lain harus diperluas. Hal itu penting agar petani atau produsen di daerah pemasok mendapat penerimaan, sedangkan daerah yang membutuhkan pasokan komoditas tertentu bisa memperoleh harga yang terjangkau. Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan langkah memprioritaskan pangan lokal itu harus ditingkatkan dan perlu ditiru lembaga pemerintah lainnya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan penyertaan modal negara untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 73,26 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp 69,82 triliun PMN tunai dan Rp 3,44 triliun PMN nontunai. Jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, PMN tersebut akan digelontorkan ke sepuluh badan usaha milik negara. “Porsi terbesar (usulan PMN) untuk penyelesaian pembangunan jalan tol Sumatera. Dana yang diperlukan sekitar Rp 30 triliun,” kata Menteri BUMN Erick Thohir. Proses pengajuan PMN ini dilakukan berdasarkan kesepakatan sejumlah kementerian, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya.
Kalangan pelaku usaha berharap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bisa mengembalikan kepercayaan konsumen dengan memastikan berbagai kebutuhan pangan dalam stok yang aman dan harga yang stabil. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan Menteri Perdagangan yang baru harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan konsumen dengan menjaga psikologi pasar, khususnya pasca ketersediaan stok dan harga minyak goreng yang sempat bergejolak beberapa waktu lalu.
Hasil riset dari Laporan Status Global Terbarukan 2022 (GSR 2022) yang dibuat lembaga REN21 menyatakan penerapan energi terbarukan sebenarnya merupakan solusi yang terbaik dalam rangka mengatasi fluktuasi harga energi saat ini. Berdasarkan laporan GSR 22, transisi energi terbarukan global tidak terjadi, meskipun banyak janji untuk melakukan pemulihan dengan cara hijau setelah pandemi. Kondisi itu masih menurut hasil riset laporan tersebut, membuat dunia tidak mungkin dapat memenuhi target iklim pada dekade ini.
Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mengungkapkan potensi kerugian peternak sapi akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mencapai Rp 254,45 miliar dalam kurun waktu tujuh pekan terakhir sejak wabah itu pertama kali ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menjelaskan penyakit mulut dan kuku pada sapi ternak membuat masyarakat mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar.
Krisis pangan global memberi pelajaran berarti bagi pemerintah untuk tidak terlalu bergantung pada produk impor dan mengabaikan hasil pertanian lokal. Sebab, kebergantungan pada impor dan rendahnya produktivitas dalam negeri hanya akan membawa pada bencana kelaparan dan kekurangan gizi, terutama di negara-negara dengan penduduk yang padat. Meluasnya ancaman kelaparan pun karena aksi proteksionisme dari negara-negara produsen semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memacu semangat para petani supaya lebih bergairah mengupayakan kemandirian pangan dengan mengatasi masalah yang menghambat produk lokal.
kspor minyak sawit (CPO) mengalami penurunan cukup dalam sepanjang Mei lalu akibat imbas kebijakan larangan ekspor sementara yang ditempuh pemerintah. Kendati demikian, kinerja ekspor sawit diyakini bakal kembali melonjak lantaran tingginya permintaan. Ekonom Institute for Developmet of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan minyak sawit berpotensi menjadi sasaran untuk pemenuhan kebutuhan minyak nabati dunia. Itu merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang secara tidak langsung menguntungkan bagi Indonesia. “CPO Indonesia akan menjadi rebutan pasar global di tengah pasokan minyak bungan matahari dari Ukraina yang terkendala,” kata Rusli.
Studi terbaru mengungkapkan Rusia telah mendapatkan 98 miliar dolar AS hasil ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari pertama konflik Ukraina. Sebagian besar bahan bakar dikirim ke Uni Eropa (UE). Laporan tersebut datang dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang berbasis di Finlandia ketika Ukraina mendesak Barat untuk memutuskan semua perdagangan dengan Rusia. Ukraina berharap tindakan itu dapat memotong pemasukan Rusia. Awal bulan ini, UE setuju untuk menghentikan sebagian besar impor minyak Rusia. Meskipun blok tersebut bertujuan mengurangi pengiriman gas hingga dua pertiga tahun ini, embargo tidak terjadi.
