Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

DPR Minta LPEI Ditutup, Kasus Fraud hingga Rugi Rp3,45 Triliun

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sedang didera kasus fraud fasilitas kreditnya hingga mengalami kerugian yang membengkak. DPR pun menyoroti permasalahan di LPEI, bahkan meminta lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu ditutup. Sebagaimana diketahui, LPEI saat ini sedang didera kasus dugaan fraud pemberian fasilitas kredit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menelaah tiga dari enam debitur LPEI yang diduga terindikasi fraud. Ada indikasi kerugian sekitar Rp3,45 triliun pada debitur LPEI berinisial PT PE, PT RII dan PT SMYL.

Selengkapnya »
02 Juli 2024

Tsunami Kematian Pabrik Tekstil RI Nyata, 36 Sudah Tutup Sejak 2019

Gulung tikarnya sejumlah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), hingga menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), sudah terjadi sejak 2019 atau saat sebelum merebaknya Pandemi COVID-19 di tanah air. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, PHK di pabrik-pabrik TPT ini mulanya sebagai langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Namun, beberapa diantaranya tetap tak bisa bertahan meski telah melakukan PHK. Akibatnya, kata Ristadi, pabrik tersebut tutup. Hingga menambah daftar karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya.

Selengkapnya »
01 Juli 2024

14 BUMN Sakit, 6 Perusahaan Sekarat Terancam Disuntik Mati-Ini Namanya

Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) kini tengah dalam kondisi sakit. Kementerian BUMN mencatat, jumlahnya sebanyak 14 perusahaan. Saat ini nasib ke-14 perusahaan tersebut tengah dikaji oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Bila 14 perusahaan ini tidak dapat diselamatkan maka Kementerian BUMN akan kembali melakukan penutupan. Ketetapan ini seiring dengan rencana perampingan perusahaan BUMN hingga jumlahnya menjadi 40 perusahaan dengan 12 klaster yang membidangi fokus bisnis berbeda-beda satu dengan lainnya. “Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki, tidak bisa ditransformasi, kita akan menambah penutupan lagi,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dikutip Selasa (25/6).

Selengkapnya »
01 Juli 2024

Ekonomi RI Semester II/2024 Dibayangi Pelemahan Rupiah dan La Nina

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan inflasi tahunan pada Juni 2024 akan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 2,93% (year-on-year/yoy). Menurutnya, laju inflasi pada Juni 2024 didorong oleh efek musiman libur Iduladha dan libur sekolah yang berpotensi mendorong permintaan. “Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah sudah relatif terlihat pada neraca perdagangan meski transmisi ke inflasi kami pandang masih cukup terbatas,” katanya kepada Bisnis, Sabtu (30/6/2024). Banjaran menilai, potensi dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap laju inflasi di dalam negeri masih perlu terus diwaspadai.

Selengkapnya »
01 Juli 2024

Presiden Jokowi Diminta Ikut Bertanggung Jawab Atas Hilangnya Data di PDNS

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung usai terjadi siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan data di dalamnya terkunci hingga hari ke-10. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar curiga karena semakin banyaknya penjualan data sejumlah instansi pemerintahan ini di situs BreachForums usai PDNS kena serangan siber. Dia mengingatkan, UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan seluruh pengendali data publik untuk menerapkan seluruh standar kepatuhan.

Selengkapnya »
01 Juli 2024

Server Ada di Luar Negeri, Kapolda Metro Jaya Akui Sulit Berantas Judi Online

Polda Metro Jaya mengakui sulit memberantas judi online hingga ke akarnya karena servernya berada di luar negeri. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto mengatakan bahwa pihaknya sudah lama memberantas para pelaku judi online di wilayah hukumnya. Namun, jumlah pemain judi online terus tumbuh karena akarnya belum diberantas. Dia mengatakan bahwa pihaknya kesulitan memberantas hingga ke akar judi online karena servernya berada di luar negeri dan ada di luar wewenang Polda Metro Jaya. “Kalau servernya ada di luar negeri itu kan kita agak repot. Lalu yang bisa takedown itu hanya Kominfo kan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (26/6/2026).

Selengkapnya »
27 Juni 2024

Tantangan Pajak di Pemerintahan Prabowo Versi Bank Dunia

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan menghadapi sederet tantangan perpajakan yang akan mempengaruhi pendapatan negara tahun depan. Pasalnya, pemerintah membutuhkan banyak tambahan anggaran untuk mendanai program-program milik presiden baru tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan Bank Dunia atau World Bank, yakni tantangan efisiensi yang membatasi potensi kenaikan tarif pajak untuk menghasilkan pendapatan pajak tambahan. Sebagaimana diketahui, mengacu Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) direncanakan naik menjadi 12% pada 2025.

Selengkapnya »
27 Juni 2024

Kasus PDN Down: Data yang Diserang Ransomware Tak Bisa Dipulihkan

Data di Pusat Data Nasional (PDN) yang beberapa waktu lalu servernya down karena serangan ransomware ternyata tidak bisa dipulihkan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Network and IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Herlan Wijanarko. “Yang jelas data yang sudah kena Ramsomware ini tidak bisa kita recovery, jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita dimiliki. Kita mengidentifikasi ada tenant yang masih memiliki back-up di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam, jadi kira kira jumlahnya 44 tenan,” ucapnya saat Konferensi Pers di Kominfo, Jakarta, pada Rabu (26/6/2024).

Selengkapnya »
27 Juni 2024

Serangan Ransomware PDN, Pakar: Pemerintah Harus Punya Pusat Cadangan Data

Pakar IT dari ICT Institute Heru Sutadi menanggapi klaim pemerintah soal gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber ransomware yang sudah kembali pulih. Hal itu, kata dia, tak berarti masalah keamanan data PDN selesai. “Harusnya jadi momentum untuk mengaudit dan merencanakan ulang PDN karena dalam berbagai konsep tentang PDN itu selain memiliki PDN yang utama, juga harus memiliki pusat cadangan,” katanya saat dihubungi, Selasa, 25 Juni 2024.

Selengkapnya »
26 Juni 2024

Jokowi Restui Penerbitan BMTP dan BMAD untuk Proteksi Industri Tekstil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penerbitan dua kebijakan untuk menjaga ekosistem dan melindungi industri tekstil dari serbuan produk impor. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memerinci bahwa dua kebijakan proteksi itu adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk impor tekstil. Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat internal (rapim) mengenai kondisi terkini terkait dengan industri tekstil di Istana Negara, Selasa (25/6/2024). “Barusan [kami] rapat mengenai keluhan dari pelaku industri tekstil yang beberapa industri tutup ada beberapa yang terancam PHK massal,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Selengkapnya »
26 Juni 2024

Harga BBM Berpotensi Naik di Tengah Pelemahan Rupiah

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diperkirakan berpotensi naik di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai pemerintah cenderung menyesuaikan kembali harga BBM nonsubsidi setelah ditahan selama paruh pertama tahun ini. Faisal mensinyalir pelemahan rupiah yang dibarengi dengan tren penguatan harga minyak mentah dunia belakangan menjadi pertimbangan pemerintah untuk melepas harga bahan bakar komersial itu mengikuti harga pasar saat ini. “Menurut saya pada dasarnya pemerintah cenderung mencoba untuk menyesuaikan harga BBM,” kata Faisal saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).

Selengkapnya »
26 Juni 2024

Prabowo-Gibran Komit Jaga Defisit APBN 2025 Dibawah Rp 728,1 Triliun

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun tahun 2025 sudah terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menjaga defisit fiskal sesuai regulasi. “APBN 2024 tetap dijaga defisitnya dibawah 3%, ini komitmen yang sama. Kami sudah menyampaikan juga ke Pak Prabowo, beliau memberikan keyakinan beliau komit bahwa defisit APBN (2025) di bawah 3%,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin (24/6/2024).

Selengkapnya »
25 Juni 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search