KEGIATAN

Takut! Beban Warga RI Bisa Selangit Kalau Dua Tarif Ini Naik

Bukti-bukti daya beli masyarakat melemah semakin tampak. Kondisi ini ditunjukkan indikator ekonomi terkini, yakni deflasi beruntun pada Mei dan Juni 2024 hingga penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Dari data Bank Indonesia (BI), IKK Mei 2024 turun menjadi 125,2, dari posisi April 2024 di level 125,2. Lemahnya daya beli itu juga terukur dari anjloknya pembelian barang-barang berdaya tahan lama atau durable goods. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesales atau penjualan dari pabrik ke diler sepanjang Januari-Mei 2024 yakni sebanyak 334.969 unit. Angka tersebut jeblok 21% year on year (YoY) dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni dengan penjualan 423.771 unit.

Selengkapnya »

Utang Negara Menggunung, Beban Bertambah Imbas Pelemahan Rupiah

Komisi XI DPR menilai bila pelemahan nilai tukar rupiah terus terjadi maka dapat berimbas terhadap kenaikan utang negara. Pasalnya ada utang negara yang saat ini masih dalam bentuk valuta asing, sehingga ketika nilai tukar rupiah anjlok maka realisasi utang yang harus dibayar pemerintah dapat melonjak. Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan saat ini dunia sedang berada dalam tren suku bunga tinggi (higher for longer) yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya penguatan dolar AS dan membuat mata uang negara berkembang termasuk Indonesia melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI per Rabu (3/7/2024) tercatat nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.387 per dolar AS.

Selengkapnya »

Angka Pengangguran RI Tinggi, FEB UI: Sinergi Dunia Pendidikan dan Industri Belum Optimal

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto menyoroti tingkat pengangguran di Indonesia yang cenderung masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang hingga Februari 2024. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,82%. Jumlah tersebut turun sekitar 790.000 orang dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan TPT sebesar 5,45%. Kendati demikian angka tersebut masih dinilai tinggi, apalagi kalau dilihat angka setengah menganggur jumlahnya sebanyak 12,11 juta orang.

Selengkapnya »

Ketua KPU Hasyim Dipecat Imbas Kasus Asusila, Istana Buka Suara

Istana Kepresidenan merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan pemerintah menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Putusan itu buntut dari aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. “Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden,” kata Ari dalam keterangannya, Rabu (3/7).

Selengkapnya »

Ekonom: Jangan Sampai Kebijakan Penerbitan SBN Malah Ganggu Stabilitas Rupiah

Kementerian Keuangan melaporkan jumlah utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau dengan rasio utang 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 7.347,5 triliun (87,96%) dan pinjaman sebesar Rp 1.005,52 triliun (12,04%). Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kebijakan pemerintah untuk menerbitkan SBN harus mencari titik keseimbangan antara kebutuhan penerbitan surat utang baru dan memperhatikan resiko dari pergerakan nilai tukar rupiah. Bila melakukan kajian tentang utang hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pokok utang dan bunga utang. Hal-hal tersebut berhubungan dengan rencana penerbitan surat utang pemerintah.

Selengkapnya »

Penurunan Tingkat Kemiskinan Era Jokowi Jauh dari Target, Kok Bisa?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di dalam negeri turun menjadi sebesar 9,03% pada Maret 2024, dari 9,36% pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi sebanyak 25,22 juta orang, dari 25,90 juta orang pada Maret 2023. Meski demikian, penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2024 tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini yang sebesar 6,5%-7,5%. Target tersebut pun telah disesuaikan dari target sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 yang mencapai 6%-7%.

Selengkapnya »

Menkominfo Wajibkan Backup Data Setelah Bobol, Pakar Siber: Keterlaluan!

Langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang baru mewajibkan pencadangan data (backup) imbas sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diretas mendapat kritik keras. Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan bahwa semestinya setiap instansi lembaga harus memiliki pencadangan (backup) data sendiri, sebelum insiden peretasan ini terjadi. Namun, Alfons menyampaikan bahwa menurut peraturan tidak diwajibkan untuk melakukan backup data. “Justru yang celakanya Kominfo ini untuk belajar bahwa tiap lembaga harus melakukan backup, mesti kena kayak begini [data diretas], baru [wajib backup], keterlaluan,” kata Alfons saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Selengkapnya »

Alat Kesehatan RI Mahal, Pengusaha Usul Pengurangan Pajak Impor Bahan Baku

Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) telah meminta pengurangan pajak impor bahan baku sebagai salah satu upaya menekan biaya produksi sehingga harga jual alkes dalam negeri dapat bersaing di pasar domestik. Sekreatis Jenderal Aspaki Cristina Sandjaja mengatakan tak jarang komoditas alat kesehatan yang biaya untuk impor bahan baku nya lebih mahal, dibandingkan pajak untuk barang jadi. “Kami beberapa kali sudah menyampaikan ke pemerintah untuk wacana menurunkan pajak impor bahan baku,” ujar Cristina kepada Bisnis, Selasa (2/7/2024).

Selengkapnya »

PMI Indonesia Melorot, Apindo Beri Tips Genjot Sektor Manufaktur

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi dalam negeri agar sektor manufaktur dapat berekspansi dengan cepat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani seiring melambatnya Indeks Pembelian Manager Purchasing Manager’s Index (PMI) pada Juni 2024 yang tercatat turun ke level 50,7, dari bulan sebelumnya 52,1. “Yang jelas pemerintah harus bekerja keras menciptakan stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi di dalam negeri,” kata Shinta, Senin (1/7/2024).

Selengkapnya »

Jumlah Penduduk Miskin Turun 680 Ribu Orang per Maret 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang dengan tingkat persentase 9,03%. Jumlah ini menurun 680 ribu orang (0,33%) terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang (0,54%) terhadap September 2022. “Jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,68 juta orang, setelah sempat meningkat pada masa pandemi, tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (7/1/2024).

Selengkapnya »

Rencana Bea Masuk hingga 200%, Pengamat Blak-Blakan Dampak ke Ekspor RI

Rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menaikkan bea masuk sebesar 100% hingga 200% bakal berisiko terhadap ekspor Indonesia ke China. Adapun, rencana pengenaan bea masuk hingga ratusan persen tersebut mencuat sebagai respons atas banjirnya produk tekstil dan keramik impor asal China yang belakangan disinyalir jadi biang kerok industri dalam negeri terpuruk. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan, pada dasarnya setiap negara diperbolehkan menaikkan bea masuk terhadap suatu produk impor. Namun, pemerintah Indonesia juga harus bisa membuktikan bahwa adanya tindakan dumping pada produk impor asal China yang dianggap merugikan industri dalam negeri. Musababnya, pembuktian menjadi bagian dari prosedur untuk bisa menaikkan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap suatu produk impor.

Selengkapnya »

Deflasi 2 Bulan Beruntun, Tanda Daya Beli Masyarakat Mulai Melemah?

Indeks Harga Konsumen (IHK) di dalam negeri mengalami deflasi selama 2 bulan beruntun, pada Mei dan Juni 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IHK pada Juni 2024 mengalami deflasi sebesar -0,08% secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih dalam dari deflasi pada Mei 2024 yang sebesar -0,03% mtm. “Deflasi Juni 2024 ini lebih dalam dibandingkan Mei 2024 dan merupakan deflasi kedua pada 2024,” kata Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (1/7/2024). Berdasarkan komponennya, Imam menyampaikan bahwa deflasi pada Juni 2024 didorong oleh deflasi pada komponen harga bergejolak (volatile food) sebesar -0,98% mtm. Pada periode yang sama, komponen inti dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 0,10% dan 0,12% mtm.

Selengkapnya »
Search