KEGIATAN

Pemerintah Diminta Bijak Sesuaikan Harga BBM Subsidi

Masyarakat berharap rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar tidak semakin memberatkan terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah yang sudah berjuang melawan kenaikan harga (inflasi) sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan masyarakat tentu berharap pemerintah lebih bijak dalam menyesuaikan tarif harga BBM. Hal itu berarti ada perubahan atau kenaikan, tetapi tidak signifikan.

Selengkapnya »

Banggar DPR Sarankan Pemerintah Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyarankan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dua kali dalam tahun ini. Hal tersebut untuk mengurangi beban APBN. Namun demikian, kenaikan harga BBM bersubsidi itu harus dibarengi dengan jaminan perlindungan sosial masyarakat bawah. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyebut, kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan agar subsidi BBM sebesar Rp503 triliun tidak terbuang percuma.

Selengkapnya »

Badan Pangan: 74 Daerah Rentan Rawan Pangan

Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat sebanyak 74 kabupaten/kota atau 14 persen masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Kerentanan itu terjadi lantaran adanya defisit antara produksi pangan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA, Rachmi Widiriani, mengatakan, data tersebut berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2021. Sebanyak 29 daerah masuk kategori sangat rentan, 17 daerah rentan, dan 28 daerah agak rentan.

Selengkapnya »

Presiden Instruksikan Pemda Segera Belanjakan Anggaran

Presiden Joko Widodo kembali meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat pencairan belanja daerah masing-masing. Imbauan itu karena hingga peninjauan terakhir Presiden, realisasinya baru mencapai 39,3 persen. Presiden Jokowi mengingatkan realisasi belanja APBD menjadi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Presiden juga menyoroti masih besarnya dana APBD yang justru diparkir di bank sebesar 193 triliun rupiah.

Selengkapnya »

Rizal Ramli Ingatkan Inflasi Pangan Sudah Tembus 10 Persen

Ekonom senior sekaligus mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan inflasi pangan telah menembus 10 persen. Ia mengatakan inflasi makanan akan lebih berdampak langsung ke masyarakat dibandingkan inflasi secara umum. Rizal juga mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen di kuartal II 2022 belum berdampak langsung bagi rakyat. Hal itu disebutnya terlihat dari daya beli masyarakat yang masih rendah. “Kebangkitan yang ada itu hanya secara makroekonomi. Di kacamata saya, belum ada kemajuan yang berarti. Indikatornya sederhana, daya beli masih rontok,” ujar Rizal.

Selengkapnya »

Pertumbuhan Belum Mampu Atasi Persoalan di Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 2022 yang tercatat sebesar 5,44 persen memang lebih baik dibanding negara-negara lain sehingga mendapat apresiasi dari lembaga internasional. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Namun, pencapaian tersebut belum mampu menjawab berbagai persoalan yang meresahkan masyarakat. Beberapa hal yang merisaukan kalangan masyarakat menengah ke bawah saat ini seperti daya beli yang semakin tergerus karena inflasi, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di hampir semua daerah terutama yang disubsidi seperti pertalite dan solar, serta masalah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, daging ayam, dan telur.

Selengkapnya »

Pemerintah Hitung Harga Baru Pertalite

Rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite terus dibahas oleh pemerintah. Para menteri terkait masih menghitung berapa besaran angka kenaikan harga Pertalite serta dampaknya terhadap perekonomian. Potensi kenaikan harga BBM ini juga tecermin dari anggaran subsidi energi dalam APBN 2023 yang dipangkas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pembahasan rencana kenaikan harga Pertalite dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah, akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi jika nantinya memutuskan untuk menaikkan harga jual BBM.

Selengkapnya »

Opsi Menaikkan Harga Pertalite Menguat

Opsi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar terus menguat. Pemerintah menyatakan, pilihan menaikkan harga kedua jenis BBM tersebut sebagai salah satu jalan keluar untuk menjawab persoalan kian membengkaknya subsidi yang sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku, opsi menaikkan harga Pertalite memang masuk dalam kajian pemerintah sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia dan beban APBN. Namun, ia enggan menyebut angka kisaran kenaikannya. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang mengevaluasi semua opsi dan akan segera memutuskannya.

Selengkapnya »

Bila Ingin Ekspor, Laju Konversi Lahan Sawah Produktif Harus Dihentikan

Keberhasilan swasembada beras selain karena produktivitas yang meningkat, juga ditopang meningkatnya diversifikasi pangan yang telah menurunkan konsumsi beras. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) selama lima tahun terakhir, konsumsi beras telah menurun dari 99 kilogram per kapita per tahun pada 2016 menjadi 94.4 kilogram per kapita per tahun pada 2021. Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan untuk mempertahankan swasembada beras, gerakan diversifikasi pangan sesuai program Pola Pangan Harapan harus ditingkatkan.

Selengkapnya »

Kadin Proyeksi Surplus Perdagangan Bisa Turun pada Semester II/2022

Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin) Indonesia memproyeksikan kinerja perdagangan Indonesia pada semester II/2022 bakal menurun walau tak signifikan. Namun demikian, volume ekspor diperkirakan tak akan turun sehingga tidak akan menyebabkan defisit perdagangan yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional (Kadin) Shinta W. Kamdani mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kinerja ekspor riil baik ekspor komoditas maupun ekspor produk yang bernilai tambah untuk mengimbangi harga komoditas yang mulai turun. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti meningkatkan simplifikasi ekspor dan memperluas pendanaan ekspor yang terjangkau. Adapun pemerintah menargetkan kinerja neraca perdagangan tahun 2022 akan mengalami surplus sebesar US$31,7 miliar.

Selengkapnya »

Setelah Beras, Presiden Minta RI Tidak Bergantung Jagung Impor Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya tidak berpuas diri dengan keberhasilan mencapai swasembada pangan khususnya beras. Presiden meminta agar tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja yakni beras, tetapi juga meminta dilakukan diversifikasi pangan, termasuk pada tanaman sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Melalui ekstensifikasi lahan pada tanaman sorgum, Presiden berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada jagung impor, baik untuk bahan pangan maupun pakan ternak.

Selengkapnya »
Search