Desakan untuk meninggalkan energi fosil yang kotor semakin menguat setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akhir pekan lalu. Menguatnya desakan itu karena untuk memenuhinya sangat bergantung pada impor, sehingga harganya sangat rentan dan fluktuatif. Selain itu, energi fosil juga memicu polusi udara yang pada akhirnya memicu perubahan iklim
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga komoditas di masyarakat setelah ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Suahasil menuturkan kenaikan harga BBM pasti akan berimplikasi pada kenaikan harga-harga komoditas lain termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Peningkatan pada harga komoditas lain tersebut biasanya akan mencapai level tertinggi pada bulan pertama setelah kenaikan harga BBM. Kemudian, berlanjut pada bulan kedua dan kembali normal pada bulan ketiga.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah perlu memperkuat rantai pasok pangan di dalam negeri. Hal ini merespon kebijakan extra effort dalam pengendalian inflasi pada akhir tahun ini. Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mengimplementasikan rekomendasi perluasan kerja sama antar daerah (KAD) terutama daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.
Setelah memutuskan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menaikkan harga pertalite, pertamax 92, dan solar, pemerintah diminta untuk mewaspadai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebab, perekonomian nasional saat ini masih berada pada fase pemulihan akibat pandemi Covid-19. Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan jika dihitung dengan nilai inflasi per Juli 2022, kenaikan harga pertalite ke angka 10.000 rupiah per liter akan mendongrak inflasi menuju level 8,5 persen. Begitu pula dampaknya terhadap angka kemiskinan yang diperkirakan akan kembali melonjak ke kisaran 9,96 persen, bahkan bisa double digit atau tembus 10 persen.
Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Kini, BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp 10.000/liter, kemudian jenis solar naik menjadi Rp 6.800/liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500/liter. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, langkah ini diambil pemerintah untuk bisa mengurangi beban APBN atas subsidi. Menurut dia, 70 persen subsidi selama ini masih dinikmati oleh orang mampu. Untuk itu, pemerintah harus menyehatkan APBN dengan mengalihkan subsidi tersebut langsung ke orang yang berhak.
Praktisi Bisnis Erlan Primansyah mendorong pemerintah menjamin bantuan berupa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran. Terutama, bantuan itu menyasar bagi rakyat miskin dan pengusaha yang ada di daerah. Termasuk, menyasar kepada para petani dan kelompok ekonomi sulit. “Subsidi ini dialihkan ke sektor produksi dan terutama sektor petani juga untuk masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi, itu sangat penting diberikan subsidi,” kata Erlan.
Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah masih menghitung dengan hati-hati harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar dan pertalite. “BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati,” kata Presiden saat ditemui seusai peluncuran teknologi “5G Smart Mining” di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).
Menurut survei Pew Research Center, pada Rabu (31/8) perubahan iklim adalah ancaman global teratas di benak publik di 19 negara maju. Menurut temuan survei, penyebaran informasi palsu secara online, dan serangan dunia maya dari negara lain, adalah kekhawatiran terbesar kedua dan ketiga yang muncul secara keseluruhan. Survei dilakukan dari 14 Februari hingga 3 Juni tahun ini di antara 24.525 orang dewasa di 19 negara. Ini mencakup Australia, Kanada dan Amerika Serikat, 11 negara di Eropa, Israel, serta Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Akibat harga telur yang tak kunjung turun, omzet pelaku UMKM anjlok. Usaha kecil menengah menjerit harga telur tak juga turun. Pedagang telur gulung di Bandung, Jawa Barat bahkan mengaku kehilangan omzet sampai 70 persen lantaran tingginya harga telur Rp 32 ribu per kilogram. Meski harga telur naik, pedagang telur gulung memilih tidak menaikkan harga jual lantaran kuatir kehilangan pelanggan. Pengusaha roti di Malang, Jawa Timur ikut merasakan dampak kenaikan harga telur. Ongkos produksi roti meningkat karena telur melrupakan salah satu bahan utama pembuatan roti. Enggan menaikkan harga jual, omzet pengusaha roti turun sampai 20 persen.
Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di DKI Jakarta pada malam hari ini dipadati pengendara motor roda dua dan roda empat. Antrean kendaraan bahkan mengular sampai ke luar SPBU pada malam menjelang 1 September 2022, tanggal yang disebut-sebut sebagai hari berlakunya kenaikan harga BBM subsidi. Kebanyakan pengendara yang ditemui di beberapa lokasi pom bensin itu mengaku hanya ingin mengisi bahan bakar minyak (BBM) karena di tangki kendaraanya habis. Tapi ada juga segelintir dari mereka yang beralasan mengisi tangki bahan bakar karena khawatir besok harga BBM naik.
Modal asing yang keluar (capital outflow) dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang tahun ini, tepatnya hingga 26 Agustus 2022, sudah mencapai 126,85 triliun rupiah. Keluarnya modal asing dari pasar keuangan itu sebagai dampak pengetatan likuiditas melalui kenaikan suku bunga di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada 2019 lalu, emerging countries sempat menikmati capital inflow sekitar 70 miliar dollar AS, sedangkan pada 2022 terjadi capital outflow hingga minus 50 miliar dollar AS.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaya Kamdani menginginkan insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sebagai dampak Covid-19 terus berlanjut untuk mengantisipasi krisis global. Ia memaparkan beberapa insentif yang diberikan pemerintah dapat dilanjutkan, misalnya yang berhubungan dengan relaksasi perbankan. “Terutama untuk sektor yang terkena dampak, contohnya seperti sektor pariwisata, perhotelan, akomodasi, itu masih sangat riskan. Jadi, tidak bisa dianggap Covid-19 sudah selesai terus mereka selesai,” ujarnya.
