Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kementerian ESDM Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik pelanggan rumah tangga miskin 450 volt ampere (VA) dan mengalihkannya ke daya 900 VA. “Hari ini kami mengeluarkan rilis bahwa tidak ada penghapusan 450 VA, itu tidak ada,” kata Dadan Kusdiana Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rabu (14/9/2022). Dadan menjelaskan, pernyataan yang disampaikan oleh Said Abdullah Ketua Badan Anggaran DPR RI hanya bersifat usulan yang sepihak dari parlemen. Menurutnya, usulan itu bagus dari sisi inisiatif dan perlu dibahas lebih lanjut dengan Komisi VII DPR dan juga dukungan Presiden Jokowi di kabinet.

Selengkapnya »
15 September 2022

Krisis Iklim Reduksi PDB Indonesia 0,5 Persen pada 2023

Ancaman perubahan iklim semakin nyata, terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan ancaman perubahan iklim bahkan lebih parah dibanding pandemi Covid-19. Emisi gas rumah kaca, kata Menkeu telah meningkat 4,3 persen setiap tahunnya selama 2010 hingga 2018, dan telah menyebabkan permukaan air laut di Indonesia meningkat rata-rata 0,8 hingga 1,2 sentimeter (cm) per tahun. Sri memperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim dapat mencapai 0,62 hingga 3,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030.

Selengkapnya »
15 September 2022

Kenaikan Bahan Pangan Akan Tingkatkan Kemiskinan

Pemerintah menekankan pentingnya mengendalikan inflasi khususnya harga pangan. Hal itu karena kenaikan harga bahan pangan dipastikan akan menambah angka kemiskinan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9) mengatakan, saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan. Sebab itu, yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik sekaligus menjaga rantai pasoknya, terutama komoditas pangan.

Selengkapnya »
15 September 2022

Ombudsman: Kebijakan Soal Minyak Goreng Rugikan Pengusaha dan Rakyat

Ombudsman RI menyoroti deretan kebijakan Kementerian Perdagangan terkait minyak goreng yang justru merugikan pelaku usaha dan rakyat. Sebab, akibat kebijakan tersebut ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terhambat dan minyak goreng langka dan mahal di pasaran. Anggota Ombdusman Yeka Hendra Fatika mengatakan dalam menangani permasalahan penyediaan dan stabilisasasi harga komoditas minyak goreng telah terbit tujuh Peraturan Menteri Perdagangan, dua Keputusan Menteri Perdagangan, dan satu Keputusan Direktur Jenderal. Menurutnya, banyaknya jumlah peraturan menteri yang diterbitkan dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng tersebut, namun, aturan itu tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian pelaku usaha dan masyarakat.

Selengkapnya »
14 September 2022

Menahan Laju Harga Beras

Dalam beberapa hari terakhir harga beras mulai mengalami kenaikan. Pascakenaikan harga BBM, harga beras untuk kualitas medium dan premium terkerek naik. Di sejumlah pasar di Jawa Tengah harga beras medium yang semula seharga Rp 9.600 per kilogram sempat naik menjadi Rp 11 ribu per kilogram. Sedangkan beras premium dari harga sebelumnya Rp 11 ribu per kilogram menjadi Rp 11.537 per kilogram. Di Riau harga beras jenis premium mencapai Rp16 ribu/kg, naik dari pekan lalu Rp15 ribu/kg. Begitupun terpantau di sejumlah daerah lain.

Selengkapnya »
14 September 2022

Klaim Kebijakan yang Luputkan RI dari Stagflasi Diragukan

Pemerintah menyatakan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan dalam dua tahun terakhir berhasil meluputkan perekonomian Indonesia dari stagflasi atau kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan dan inflasi tinggi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi pengendalian penularan Covid-19 di dalam negeri, pemberian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terhadap masyarakat ekonomi rentan, pemberian bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian insentif pajak kepada para wajib pajak (WP), hingga pemberian relaksasi restrukturisasi kredit kepada lembaga jasa keuangan. Berbagai upaya, terus dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target 5,2 persen yoy dan dapat menekan angka inflasi mencapai target di bawah 4 persen yoy pada akhir tahun 2022. Namun demikian, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menegaskan klaim pemerintah soal keberhasilan menghindarkan RI dari risiko stagflasi masih dipertanyakan. Sebab, masih banyak intervensi kebijakan pada 2020 dan 2021 yang kurang efektif penerapannya.

Selengkapnya »
14 September 2022

Ramai Kabar Kebocoran Data, Pengamat Dorong UU PDP Segera Disahkan

Peneliti keamanan siber Communication Information System Security Research Center (CISSRec) Pratama Persadha menilai Indonesia perlu segera memiliki regulasi yang melindungi data pribadi. Ia mendorong pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). “Ini ada kaitan dengan pertahanan kedaulatan informasi negara, serta bagaimana kita akan survive mengarungi era digital ke depan,” ujar Pratama.

Selengkapnya »
13 September 2022

Subsidi dan Kompensasi Energi Belum Efektif Turunkan Angka Kemiskinan

Anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 telah mencapai 502 triliun rupiah. Namun sayangnya, pemberian subsidi energi dan kompensasi tersebut belum efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan juga ketimpangan sosial di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Senin (12/9).

Selengkapnya »
13 September 2022

IMF Siapkan Dana Darurat bagi Negara yang Harga Pangannya Terguncang

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam pertemuan dewan eksekutif, pada Senin (12/9), dilaporkan tengah berupaya menyediakan dana darurat bagi negara-negara yang menghadapi guncangan harga pangan akibat perang. Hal tersebut akan memungkinkan IMF untuk membantu Ukraina dan negara-negara lain yang terpukul keras oleh perang Rusia di Ukraina tanpa memaksakan persyaratan yang diperlukan dalam program dana reguler.

Selengkapnya »
13 September 2022

Presiden Perintahkan Pemda Kendalikan Inflasi di Bawah 5 Persen

Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah untuk kerja keras menahan laju inflasi di daerahnya masing-masing. Segera lakukan intervensi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menekan laju inflasi sebagai akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). “Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin, Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden, Senin (12/9).

Selengkapnya »
13 September 2022

Harga BBM Naik, Begini Ramalan Kadin Soal Penentuan Upah Minimum 2023

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai bahwa penentuan kebijakan upah minimum pada 2023 akan menghadapi pertimbangan yang kompleks yakni ketika perekonomian membaik terdapat tekanan inflasi karena kenaikan harga BBM dan risiko turunnya produktivitas usaha. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian sangat serius dari kalangan pekerja. Hal itu tercermin dari reaksi para pekerja dengan menggelar unjuk rasa, tak lama setelah berlakunya kenaikan harga BBM. Arsjad menilai bahwa ketentuan kenaikan gaji memang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Namun, pelaksanaan penghitungan upah minimum 2023 akan kompleks karena berbagai dinamika yang ada pada saat ini.

Selengkapnya »
12 September 2022

SAFEnet: Kebocoran Data di Indonesia Terburuk di Asia dan Dunia

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai, kasus dugaan kebocoran data yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan salah satu yang terburuk di kawasan Asia, bahkan di dunia. Salah satunya, dugaan kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM card masyarakat Indonesia yang diunggah pada 31 Agustus 2022 oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas Bjorka. Selain itu, dalam sebulan terakhir, terdapat dugaan kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, 17 juta pelanggan PLN, 105 juta data pemilih milik KPU, serta surat BIN ke Presiden Joko Widodo.

Selengkapnya »
12 September 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search