Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Mafia Berupaya Halangi Pengembangan Pertanian Multikultural

Selain mengantisipasi krisis pangan global, pemerintah juga dituntut mewujudkan kedaulatan pangan berbasis pertanian multikultur dengan diversifikasi pangan lokal. Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan dengan pertanian multikultur, ketahanan, dan keamanan pangan akan lebih terjaga, berkelanjutan, berkeadilan serta menyejahterakan petani kecil. Indonesia sangat cocok untuk mengembangkan pertanian multikultur, karena masing masing daerah memiliki potensi pangan lokal dan makanan khas selain padi/beras yang dapat digali dan lebih dikembangkan. Namun demikian, pengembangannya belum optimal dibanding potensi yang ada karena masih cenderung monokultur. Hal tersebut sangat disayangkan karena produksi padi nasional stagnan akibat konversi lahan sawah ke perumahan juga meningkat.

Selengkapnya »
24 Oktober 2022

DPR Minta Kemenkes, BPOM dan IDAI Duduk Bersama Jelaskan Kasus Gagal Ginjal Akut

Beberapa lembaga pemerintah diminta segera duduk bersama sebelum memberikan penjelasan pada publik terkait kasus gagal ginjal akut misterius yang memebabkan anak mati. Beberapa lembaga itu adalah, Kemenkes, BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, langkah pemerintah duduk bersama sebelum beri penjelasan ke publik agar ada informasi jelas terkait kasus kematian anak akibat gagal ginjal. Pihaknya mendorong agar Kementerian Kesehatan, BPOM, dan IDAI bisa segera duduk bersama dan memberikan keterangan secara bersama secepat mungkin.

Selengkapnya »
21 Oktober 2022

Ekonomi Global Melambat pada 2023 dengan Disertai Risiko Resesi

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan setelah membaik pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, bahkan disertai dengan risiko resesi di beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai tekanan inflasi yang tinggi dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perry membeberkan revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Dampak rambatan dari fragmentasi ekonomi global diperkirakan akan menyebabkan perlambatan ekonomi di negara-negara pasar berkembang alias Emerging Markets (EMEs).

Selengkapnya »
21 Oktober 2022

Inilah Dampak Kenaikan Suku Bunga BI Sebesar 50 Bps Terhadap Ekonomi Indonesia

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate (DRRR) atau suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75%. Pengamat menilai, kebijakan suku bunga acuan BI tersebut bakal berdampak positif maupun negatif pada perekonomian nasional. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut kenaikan suku bunga dapat memperkuat ketahanan kurs rupiah terhadap penguatan dollar AS yang masih terus berlanjut. Di sisi lain, efek negatif akan dirasakan pelaku usaha dan perbankan karena kenaikan suku bunga memicu peningkatan bunga pinjaman. Menurut Bhima, suku bunga pinjaman bank mulai terpantau meningkat sehingga pelaku usaha harus mulai mengatur strategi dalam membayar bunga dan cicilan pinjaman modal kerja.

Selengkapnya »
21 Oktober 2022

Kemenkes Larang Sementara Penggunaan Seluruh Obat Cair

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melarang untuk sementara penggunaan seluruh obat cair dan sirup. Obat cair dan sirup tersebut diduga kuat menjadi penyebabkan atas adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak. “Semua obat sirup atau cair, bukan hanya parasetamol, diduga bukan hanya kandungan obatnya saja, tapi suatu komponen-komponen lain yang menyebabkan itu bisa terjadi intoksikasi,” ujar Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril di Jakarta, Rabu (19/10).

Selengkapnya »
20 Oktober 2022

Depresiasi Rupiah Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi

Depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mengancam target pertumbuhan yang dicanangkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sulit tercapai. Kendati Bank Indonesia (BI) terus menjaga, namun kurs rupiah sudah terdepresiasi sebesar 7 persen sepanjang 2022. Rupiah pada penutupan perdagangan Rabu (19/10) ditutup melemah 34 poin atau 0,22 persen ke level 15.498 per dollar AS dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di posisi 15.464 per dollar AS.

Selengkapnya »
20 Oktober 2022

Presiden FIFA: Kami Bersama Indonesia

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang membuat dunia sepabola Indonesia tercoreng. Namun, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memastikan Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA yang akan digelar tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U-20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. “Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar FIFA dan ditangani secara baik, secara profesional,” ujar Jokowi.

Selengkapnya »
19 Oktober 2022

Kenaikan Suku Bunga Harus Diimbangi Kebijakan Fiskal

Bank Dunia menyatakan pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kebijakan kenaikan suku bunga dengan kebijakan fiskal, makro prudensial, dan reformasi struktural. Hal itu untuk memastikan inflasi dikelola bersamaan dengan upaya menghindari keruntuhan total pertumbuhan ekonomi. Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, dalam state-owned enterprise (SOE) Internasional Conference di Nusa Dua, Bali, Selasa (18/10), menyebutkan 70 persen perekonomian dunia diperkirakan telah mengalami penurunan yang signifikan pada pertengahan 2022. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk beberapa negara berkembang yang merupakan eksportir komoditas seperti Indonesia.

Selengkapnya »
19 Oktober 2022

Data Tanggap Bencana Harus Terus Diperbaruhi

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan pemenuhan data lapangan yang tepat dan cepat sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko bencana. Oleh karena itu data lapangan tanggap bencana harus terus diperbaharui. “Semakin cepat kita dapat data lapangan yang real dan clear, kita akan semakin cepat mengambil keputusan dan akan mampu meminimalisir risiko bencana,” ujar Muhadjir, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanggulangan Bencana, di Jakarta, Selasa (18/10).

Selengkapnya »
19 Oktober 2022

Luas Panen Padi Naik, BPS Ramal Produksi Beras 2022 Tambah 32 Juta Ton

Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2022 mencapai 718.030 ton. Capaian tersebut meningkat sekitar 32,07 juta ton atau 2,29 % dibandingkan tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS, Setianto mengatakan penyumbang utama peningkatan luas panen 2022 secara year on year (yoy) berasal dari provinsi Jawa Barat yang bertambah 81,19 ribu hektare atau naik 5,06 % dari tahun lalu. Selain itu, Sulawesi Selatan juga mencatatkan perluasan 56,95 ribu hektare atau 5,78 %, sedangkan Kalimantan Barat 48,90 ribu hektare atau meningkat 21,93 %, dibandingkan 2021. Hal itu didukung proyeksi BPS untuk luas lahan panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektare (ha), atau mengalami peningkatan 1,87%, dibandingkan luas lahan 2021 yakni 10,41 juta hektare.

Selengkapnya »
18 Oktober 2022

Tekanan Kurs Bakal Memacu Lonjakan Utang Luar Negeri

Pernyataan Bank Indonesia (BI) yang melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) kembali menurun berpotensi menyesatkan publik. Sebab, klaim tersebut bisa dinilai ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan utang, padahal yang terjadi hanya karena pengaruh waktu pencatatan saja. Bank sentral, pada Senin (17/10), melaporkan posisi ULN pada Agustus 2022 kembali menurun menjadi 397,4 miliar dollar AS dibandingkan bulan sebelumnya 400,2 miliar dollar AS. Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, mengatakan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta. Porsi utang jangka pendek cenderung meningkat dari 11 menjadi 13 persen. ULN bisa meningkat kembali kalau pemerintah menerbitkan SBN.

Selengkapnya »
18 Oktober 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search