Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Ancaman Resesi Global 2023, Sederet Ekonom Minta Pemerintah Tidak Buru-buru soal IKN

Sederet ekonom menanggapi rencana pemerintah yang terus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meski ada ancaman resesi global 2023 di depan. Mereka sebagian besar meminta agar pemerintah tak buru-buru soal pembangunan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mereka juga menjelaskan alasan mengapa pembangunan IKN itu perlu ditunda hingga menyarankan agar lebih fokus untuk menghadapai ancaman resesi global. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pemerintah tak buru-buru membangun ibu kota baru dan menyarankan agar lebih fokus pada instabilitas sosial. “Bukanlah aib memindahkan ibu kota. Tapi ada masalah mendasar yang kita hadapi adalah sense of urgency-nya. Urgensinya bukan pindah ibu kota,” ujar Faisal.

Selengkapnya »
28 Oktober 2022

Belum Direalisasikan, Asumsi Makro APBN 2023 Berpotensi Meleset

Beberapa asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sudah ditetapkan berpotensi meleset dari target. Asumsi yang berpotensi meleset mulai dari Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan 5,3 persen, lalu inflasi 3,6 persen dan nilai tukar rupiah 14.800 per dollar AS. Potensi melesetnya asumsi makro tersebut sangat besar karena sejumlah lembaga keuangan global juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti IMF yang memperkirakan hanya di level 5 persen. Selain itu, sepanjang tahun berjalan inflasi sudah mencapai 4,84 persen, sedangkan kurs rupiah sudah menembus level psikologis 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Selengkapnya »
27 Oktober 2022

IMF Sarankan Bank Sentral Terus Naikkan Suku Bunga untuk Memerangi Inflasi

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva menyarankan agar bank sentral terus menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi. Kenaikan itu perlu dilakukan sampai mencapai titik normalisasi. “Pada titik ini kami mencari mode netral dan di sebagian besar tempat (negara), belum sampai di sana,” kata Georgieva (26/10). Georgieva memperkirakan negara-negara di seluruh dunia akan membutuhkan waktu hingga 2024 untuk mencapai efek positif dari kenaikan suku bunga. Pada tahun itu, peningkatan suku bunga bakal dirasakan efeknya oleh negara-negara ekonomi global.

Selengkapnya »
27 Oktober 2022

Bank Dunia: Nilai Mata Uang Menyusut, Harga Pangan dan BBM Naik

Bank Dunia mengatakan menyusutnya nilai mata uang di sebagian besar negara berkembang telah mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar yang mengancam akan memperburuk krisis pangan dan energi global. Ekonom senior Bank Dunia John Baffes pada Rabu (26/10) mengatakan pihaknya melihat penurunan sejumlah harga komoditas dibanding level tertinggi yang dialami di awal tahun. Namun ketika melihat harga domestik, terjadi sedikit peningkatan di sana karena apresiasi dolar. “Pada saat yang sama, kami memproyeksikan harga-harga akan turun sedikit tahun depan. Ada sejumlah risiko terkait perkiraan kami. Risiko terbesar datang dari lingkungan makro ekonomi, di mana kita memiliki dolar yang kuat dan biaya pinjaman yang tinggi. Tetapi pada saat yang sama ada hambatan dari ekonomi global karena banyak negara yang mungkin akan mengalami resesi pada tahun 2023 nanti,” lanjut Baffes.

Selengkapnya »
27 Oktober 2022

Rupiah Melemah, Pefindo Pantau Penerbit Surat Utang

Pelemahan rupiah membuat sejumlah perusahaan berada dalam pemantauan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat perusahaan penerbit obligasi akan diturunkan atau downgrade jika arus kas operasi bergerak negatif. Direktur Pefindo Hendro Utomo mengatakan, pelemahan rupiah menimbulkan kekhawatiran ketidaksanggupan emiten membayar surat utang. Depresiasi nilai tukar rupiah bisa menekan arus kas perusahaan, terutama yang membeli bahan baku dengan mata uang dollar Amerika Serikat, sementara memilki pendapatan dalam rupiah.

Selengkapnya »
26 Oktober 2022

Kasus Gagal Ginjal Akut, Ombudsman Sebut Negara Gagal Jamin Keselamatan Rakyatnya

Ombudsman RI menilai kasus gagal ginjal akut progresif atipikal adalah darurat kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, kasus gagal ginjal akut yang merenggut ratusan nyawa anak-anak itu juga dinilai sebagai kegagalan negara memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Yang ada di depan mata ini adalah soal darurat kemanusiaan sekaligus gagalnya negara untuk memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan bagi rakyat dan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

Selengkapnya »
26 Oktober 2022

Skema Subsidi Biaya Transportasi Harus Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus bergerak mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya, di antaranya mensubsidi biaya transportasi untuk komoditas yang mengalami peningkatan harga. Pemerintah daerah (pemda), jelas Presiden, diberi keleluasaan untuk mensubsidi biaya transportasi barang melalui anggaran belanja tak terduga dan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar dua persen. Dengan kebijakan tersebut, harga-harga barang di pasar hingga Selasa ini cukup stabil. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, kata Presiden, juga mengendalikan inflasi dengan instrumen suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate.

Selengkapnya »
26 Oktober 2022

Indonesia Catat Kasus Gagal Ginjal Akut Tertinggi, Lampaui Gambia dan Nigeria

Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak mengalami kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak-anak. Dalam rilis resmi Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tercatat kasus gagal ginjal akut terjadi di tiga negara, yakni Indonesia, Gambia, dan Nigeria. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus gangguan ginjal akut pada anak tahun 2022 ini paling banyak terjadi di Indonesia dengan total 118 kematian. Jumlah itu melampaui kasus kematian di Gambia yang berjumlah 50 kematian dan Nigeria yang berjumlah 28 kematian.

Selengkapnya »
25 Oktober 2022

Hadapi Resesi, Cadangan Pangan Harus Lebih Diperkuat

Badan Pangan Nasional menyatakan terus mewaspadai pasokan pangan di tengah resesi global dan krisis pangan global. Perlunya mewaspadai pasokan pangan itu untuk memastikan cadangan tetap cukup dan aman, agar harga bahan pangan tidak dimainkan oleh spekulan. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Astawa, mengatakan semua pihak tidak boleh terlena kalau Tanah Air subur karena kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. “Ini menjadi peran kita bersama,” ujar Astawa. Saat ini, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, sedangkan pasokan jagung cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari, cabai besar 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari. Hanya kedelai yang diperkirakan akan cukup untuk 7 hari ke depan sehingga perlu diperhatikan penambahan pasoknya, terutama bagi perajin tahu dan tempe.

Selengkapnya »
25 Oktober 2022

Kemampuan Membayar Utang Semakin Turun

Pemerintah diimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, terutama menjaga perbandingan jumlah utang dengan penghasilan yang diterima atau Debt Service Ratio (DSR). Apalagi, saat ini tax ratio atau rasio perpajakan sangat rendah yaitu 9,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan semakin tinggi DSR, maka tingkat utang suatu negara semakin mengkhawatirkan. Selain DSR, juga perlu diwaspadai tax ratio dibanding utang RI yang semakin mengkhawatirkan. DSR menunjukkan rasio kewajiban pembayaran pokok dan jumlah utang luar negeri, dengan transaksi berjalan. Jika DSR makin tinggi, artinya semakin berisiko karena beban utang semakin berat.

Selengkapnya »
25 Oktober 2022

Kurs Rupiah Berpotensi Melemah, Antisipasi Rencana The Fed

Nilai tukar rupiah masih melemah di tengah antisipasi pelaku pasar terhadap langkah The Fed menaikkan suku bunga acuan pada awal November 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed yang agresif dalam jangka pendek membuat yield US Treasury mendekati level 4,5%. Efeknya yield SUN 10 tahun meningkat hingga 7,6%. Pekan ini, pelaku pasar akan mencermati keputusan ECB sebelum menantikan rapat FOMC di awal November.

Selengkapnya »
24 Oktober 2022

Klarifikasi BPOM, dari 102 Obat yang Diduga Jadi Penyebab Gagal Ginjal, 23 Sudah Aman

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan klarifikasi atas data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai produk obat jenis sirup yang pernah digunakan oleh para pasien gagal ginjal akut atau misterius. BPOM menyatakan sebanyak 23 jenis obat sirup yang sebelumnya dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan pernah digunakan oleh pasien gagal ginjal akut, ternyata tidak mengandung zat Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

Selengkapnya »
24 Oktober 2022

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search