Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Draf RUU Wantimpres: DPA Sejajar dengan Lembaga Negara Lain

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelumnya bernomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lain. Hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang No.19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. “Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi pasal 2 draf RUU tersebut. Pasal kedua RUU tersebut mengubah ketentuan pasal kedua UU Wantimpres yang menyebut Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden.

Selengkapnya »
12 Juli 2024

Dua Menko Silang Pendapat Tentang Pembatasan BBM Subsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Saat ini fokus utama pemerintah adalah mengatasi polusi udara dengan cara menurunkan kadar sulfur di udara. “Tidak ada pembatasan, yang dibahas adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM, tentu kita harus melihat udara jakarta, kualitas udaranya mengkhawatirkan bagi kesehatan. tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (11/7/2024).

Selengkapnya »
12 Juli 2024

Apindo Sebut Lapangan Kerja Formal di Indonesia Masih Terbatas

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyebut jumlah lapangan kerja di sektor formal masih terbatas. Hal ini menyebabkan angka pekerja sektor informal lebih besar ketimbang pekerja sektor formal. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai faktor utama yang menyebabkan jumlah pekerja di sektor informal lebih besar dibandingkan dengan pada sektor formal bukan hanya persoalan kompetensi tetapi karena terbatasnya lapangan kerja formal yang berkualitas, sehingga angkatan kerja bekerja di sektor informal yang sebagian besar bukan pekerjaan berkualitas.

Selengkapnya »
12 Juli 2024

PPN Naik Jadi 12% di 2025, Faisal Basri: Wajib Ditunda!

Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut menurutnya akan berdampak dan membebani masyarakat banyak. Kenaikan PPN kata Faisal memang merupakan strategi yang paling mudah bagi pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak. “Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Selengkapnya »
11 Juli 2024

Aturan Pembatasan Pertalite & Solar Subsidi Rampung Dibahas

Pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut. Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi, Pertalite dan Solar. “Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selengkapnya »
11 Juli 2024

Pembangunan IKN Molor, Menteri Basuki Blak-blakan Ungkap Kendalanya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap bahwa pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi cuaca, yakni hujan. Basuki menyebut sempat terjadi macet total di IKN karena hujan. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur ibu kota baru. “Semalam di IKN macet total semua, karena hujan. Mereka [pegawai] kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet,” kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selengkapnya »
11 Juli 2024

Kemenperin dan Kemendag Berseteru terkait Impor Tekstil, Kinerja Bea Cukai Disorot

Pelaku usaha pertekstilan menagih langkah heroik pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan pertekstilan (TPT) dari ancaman penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Teranyar, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 6 perusahaan gulung tikar dan 11.000 pekerja tekstil kena PHK. Kemenperin menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024. Kebijakan tata kelola importasi tersebut mempermudah barang jadi dari luar negeri memasuki pasar domestik. Hal ini dinilai merugikan industri nasional karena negara lain melakukan restriksi perdagangan, sementara Indonesia membuka akses masuk barang impor. Belum lagi impor produk tekstil ilegal yang tak terbendung dan membanjiri pasar dalan negeri. Daya saing produk lokal semakin tersudutkan. Alih-alih langkah tegas, pemerintah melalui antar kementerian malah terlihat saling tunjuk kesalahan.

Selengkapnya »
11 Juli 2024

Menko Luhut Sebut Pembelian BBM Subsidi Akan Dibatasi Mulai 17 Agustus

Pemerintah akan mulai membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero). “Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selengkapnya »
10 Juli 2024

Kemenperin Sebut Pelabuhan Tikus Penyebab Beda Data Impor BPS dan Ekspor ITC

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan alasan perbedaan data impor komoditas Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara tertentu yang tercatat laporan trademap. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan ketidaksinkronan tersebut dikarenakan karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga banyak pelabuhan tikus “Banyak pelabuhan, kalau bilangnya sih pelabuhan tikus, padahal besar-besar yang masuk, nah pelabuhan-pelabuhan yang gak tercatat. Banyak data yang gak sinkron, data impor kita dibandingkan dengan data ekspor yang China katanya beda,” ujar Reni di Kompleks DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Selengkapnya »
10 Juli 2024

Ribut-ribut Permendag Impor, Pengusaha: Masalah Utama Ada di Bea Cukai

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) buka suara usai dua kementerian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saling lempar bola ihwal kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No.8/2024. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, permasalahan utama sebetulnya ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Ini kita banyak diributkan terkait aturan ini itu sampai para menteri ribut dan terlihat berselisih saling menyalahkan. Padahal masalah utamanya ada di Bea Cukai karena impor ilegal yang menjadi biang kerok,” kata Redma kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selengkapnya »
10 Juli 2024

Rektor Unair Batalkan Pemecatan Dekan FK yang Protes Impor Dokter Asing

Polemik pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang diduga terkait dengan protesnya terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing akhirnya berakhir. Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran. Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso. “Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali,” kata Prof Nasih.

Selengkapnya »
10 Juli 2024

Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Sebut Subsidi Energi Berpotensi Meningkat

Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi. Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan. “Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul,” kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Selengkapnya »
09 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search