KEGIATAN

Dukung Ketahanan Banjir, Bank Dunia Setujui Pinjaman 400 Juta Dolar AS

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui jaman 400 juta dolar AS untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia melindungi 6,3 juta masyarakat perkotaan di seluruh Indonesia dari kerusakan akibat banjir dan memperkuat pengelolaan ketahanan banjir nasional. “Bank Dunia siap membantu Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan banjir Indonesia dalam jangka pajang melalui investasi secara terpadu untuk kesiapsiagaan dan ketahanan bencana,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.

Selengkapnya »

BKKBN Keluarkan Data Terbaru Keluarga Tahun 2022, Bertambah 2,2 Juta Lebih

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyelesaikan pemutakhiran pendataan keluarga 2021 (PK-21) tahun 2022. Dalam jangka waktu satu tahun, jumlah keluarga Indonesia bertambah sebanyak 2.271.917 keluarga. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pada PK-21 jumlah keluarga di Indonesia tercatat sebanyak 68.487.139 keluarga. Dari hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang berlangsung dari bulan September hingga November 2022, ada penambahan jumlah keluarga menjadi 70.759.056 keluarga. “BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 data keluarga Indonesia hasil pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) dalam pemutakhiran PK-21 tahun 2022,” jelasnya.

Selengkapnya »

Serikat Petani Anggap Impor Beras Imbas Lemahnya Tata Kelola Cadangan Pangan

Serikat Petani Indonesia atau SPI menanggapi soal impor beras yang dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akhir tahun ini. Ketua Umum SPI, Henry Saragih menilai impor menjadi opsi bagi pemerintah lantaran lemahnya tata kelola cadangan pangan nasional dan koperasi produksi pangan. “Bulog sebagai badan yang berperan mengurusi cadangan pangan nasional lemah dalam perencanaan dan tidak menjalankan peran dan fungsinya,” kata Henry melalui keterangan tertulis pada Senin, 19 Desember 2022. Pekan ini, pemerintah telah merealisasikan rencana impor beras sebanyak 5.000 ton dari Vietnam dan 5.000 ton dari Thailand. Impor beras akan berlangsung sampai pertengahan Februari 2023 hingga mencapai target sebanyak 500 ribu ton. Pemerintah memutuskan mengimpor beras setelah mengadakan dua kali rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Selengkapnya »

Tegas Sikap Presiden Jokowi: Indonesia Tidak Mau Dipaksa-paksa dalam Ekspor

Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak mau dipaksa-paksa termasuk dalam mengekspor sumber daya alam yang dapat diolah di dalam negeri. “Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan virtual dalam acara Rapat Terbuka Peringatan Dies Natalis ke-73 UGM di Grha Sabha Pramana, UGM, Sleman, Senin.

Selengkapnya »

Pergerakan Rupiah Tertekan Sikap The Fed

Rupiah berpotensi melemah pada perdagangan Selasa (20/12). Sikap The Fed yang masih hawkish membuat rupiah bergerak dalam tekanan. The Fed menyatakan akan menaikkan suku bunga acuan setidaknya sampai ke 5,25% pada tahun depan. Alasannya, inflasi belum mencapai level yang ditargetkan, sebesar 2%. “Dengan perkembangan ini, kebijakan menaikkan suku bunga acuan masih akan berlanjut,” kata Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri.

Selengkapnya »

Tugas Baru OJK dan LPS Setelah UU PPSK Terbit

Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI DPR. Di mana reformasi ini bertujuan untuk menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan Indonesia. “Di sini (UU P2SK) ditekankan mengenai independensi dan peran otoritas-otoritas yaitu BI, OJK dan LPS. Perubahan dalam UU ini justru semakin memperkuat kredibilitas dari masing-masing otoritas,” kata Menkeu Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati memastikan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selengkapnya »

Tak Ada Alasan untuk Menunda Pemilu 2024

Pengamat Ekonomi Ninasapti Triaswati mengungkapkan bahwa secara finansial tidak ada alasan Pemilu 2024 ditunda, meski isu resesi berhembus kencang. Menurut Nina, ekonomi Indonesia, tidak berada di kondisi mengkhawatirkan. Nina menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Walaupun tercatat mengalami penurunan, namun secara ekonomi tidak dapat disebut resesi. Sehingga, tidak ada alasan mengatakan ekonomi Indonesia sangat buruk hingga menyebabkan resesi. Nina menyebut resesi disebabkan dua faktor. Faktor eksternal, seperti perang dunia ketiga menjadi yang paling mempengaruhi.

Selengkapnya »

Polemik Impor Beras

Setelah 3 tahun tidak mengimpor beras, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Prestasi itu sedikit tercoreng di akhir tahun 2022 dengan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan stok beras di Perum Bulog. Lembaga parastatal itu per 6 Desember 2022 hanya menguasai 295. 000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kualitas medium dan 199. 000 ton kualitas premium (komersial). Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengizinkan Bulog mengisi CBP dengan kualitas premium, sehingga CBP mesti dihitung total 494. 000 ton. Pemerintah tidak mau mengambil risiko, mengingat pilihan untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan. Kementerian Perdagangan lalu memberi izin pada Bulog untuk impor 500. 000 ton

Selengkapnya »

Neraca Perdagangan Surplus US$ 5,16 Miliar Pada November, Disumbang Produk Non Migas

Neraca perdagangan barang masih surplus pada November 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada November 2022 sebesar US$ 5,16 miliar. Surplus neraca perdagangan ini turun dari US$ 5,67 miliar pada Oktober 2022. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyampaikan, jika melihat trennya ke belakang, neraca perdagangan pada periode ini mengalami surplus selama 31 bulan berturut-turut, sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan barang ini terjadi karena nilai ekspor masih lebih tinggi dari nilai impor pada bulan tersebut. Adapun nilai ekspor tercatat sebesar US$ 24,12 miliar dan nilai impor tercatat sebesar US$ 18,96 miliar.

Selengkapnya »

UU PPSK Disahkan, Sri Mulyani Ungkap Nama dan Fungsi Baru BPR

Pemerintah mengubah nama Badan Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat di dalam undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK). Pemerintah juga memperluas fungsi baru BPR di dalam UU tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan nama dan fungsi BPR untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM sekaligus menopang perekonomian nasional.

Selengkapnya »

Negosiasi IEU CEPA akan Dipercepat

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi sepakat untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini disepakati dengan Vice-President of the European Commission (HRVP) atau Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di sela KTT ASEAN-EU di Brussel, Rabu (15/12) waktu setempat. Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait sengketa perdagangan. Kedua pihak juga mendorong agar kesepakatan IEU CEPA dapat menjadi alternatif penyelesaian bagi permasalahan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara kedua pihak.

Selengkapnya »

Fed AS naikkan suku bunga 50 basis poin ke tertinggi dalam 15 tahun

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada hari Rabu (14/12) menaikkan suku bunga ke titik tertinggi dalam 15 tahun, menandakan bahwa pertempuran bank sentral melawan inflasi masih jauh dari selesai. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memilih untuk menaikkan suku bunga pinjaman overnight sebesar setengah poin persentase, melanjutkan siklus kenaikan suku bunga paling agresif dalam 40 tahun. Namun, kenaikan setengah poin itu lebih kecil dari empat kenaikan suku bunga terakhir, yaitu kenaikan 75 basis poin. Itu menimbulkan pertanyaan apakah Fed akan menaikkan suku bunga dengan jumlah yang lebih kecil ke depan jika bank sentral terus mengikuti jalur yang sama.

Selengkapnya »
Search