Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru tentang Pemeriksaan Pabean Impor

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan aturan baru tentang pemeriksaan pabean di bidang impor yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 185/PMK.04/2022. PMK ini merupakan penggantian atas PMK nomor 139/PMK.04/2007 sebagaimana diubah menjadi PMK nomor 225/PMK.04/2015 dan mulai berlaku setelah 30 hari sejak tanggal diundangkan pada 12 Desember 2022 lalu. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, penggantian PMK ini dilakukan guna simplifikasi ketentuan pemeriksaan fisik barang impor dan penelitian dokumen.

Selengkapnya »
09 Januari 2023

Menag Minta Tambahan Kuota Haji Indonesia, Arab Saudi Janjikan Hal Ini

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah. “Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah, Minggu 8 Januari 2023. “Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji,” tegas Menag. “Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” lanjutnya.

Selengkapnya »
09 Januari 2023

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono, mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja sebagai perbaikan dari Undang-undang Cipta Kerja sesuai aspirasi publik. “Proses penjaringan aspirasi masyarakat untuk perbaikan Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian bermuara pada terbitnya Perppu Cipta Kerja sudah dilakukan,” kata Edy Priyono dalam

Selengkapnya »
06 Januari 2023

Tiongkok Merancang Ulang Diplomasi Luar Negeri

Tahun lalu, semua mata tertuju pada Tiongkoksaat negara itu mengalami perombakan politik besar-besaran selama Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis yang berkuasa. Dilansir oleh The Straits Times, itu juga menandai kembalinya negara itu ke panggung dunia ketika Presiden Xi Jinping pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun sejak merebaknya pandemi Covid-19. Tahun itu bertepatan dengan tantangan eksternal dan internal yang substansial ketika negara memasuki pusaran diplomatik dalam konflik Russia-Ukraina, dan terus menghadapi sanksi teknologi dan tekanan yang meningkat pada masalah Taiwan dari Amerika Serikat (AS), sambil mengatasi perlambatan ekonomi dan kemarahan publik. yang berasal dari pengendalian Covid-19.

Selengkapnya »
06 Januari 2023

Pertanian dan Ekonomi Desa Harus Dapat Perhatian Lebih

Krisis pangan global tidak hanya sekadar isu belaka. Organisasi pangan dunia (Food and Agriculture Organization, FAO) pada peringatan Hari Pangan Sedunia pertengahan Oktober tahun lalu melaporkan bahwa terdapat lima negara yang terancam atau bahkan telah mengalami kelaparan. Menurut FAO, ketahanan pangan global saat ini tengah menghadapi ancaman dari berbagai arah seperti melonjaknya harga pangan, harga energi, krisis iklim, konflik Russia-Ukraina yang tak berkesudahan, serta meningkatnya populasi dunia. Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman tersebut. Ekonom Senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Fadhil Hasan, dalam diskusi Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (5/1), mengatakan Indonesia akan menghadapi sedikitnya lima tantangan sektor pangan dan pertanian dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Selengkapnya »
06 Januari 2023

Tiongkok Akan Membalas Berdasar Prinsip Timbal Balik

Tiongkok pada Selasa (3/1) memperingatkan pihaknya akan mengambil “tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik” terhadap negara-negara yang membuat aturan yang dianggap Beijing “kurang berbasis ilmiah” dengan menarget pelancong dari Tiongkok. “Pembatasan masuk yang diberlakukan oleh beberapa negara yang menarget Tiongkok tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktik berlebihan bahkan lebih tidak bisa diterima. Kami menentang upaya memanipulasi tindakan Covid-19 untuk tujuan politik dan akan mengambil tindakan balasan berdasarkan prinsip timbal balik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning.

Selengkapnya »
05 Januari 2023

Tuai Protes Buruh, Menaker Ida Fauziyah Justru Sebut Perppu Cipta Kerja Lindungi Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah akhirnya angkat suara, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mendapatkan banyak protes dari masyarakat, khususnya buruh. Ia mengatakan pada konteks ketenagakerjaan, Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan. “Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perpu 2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” kata Menaker dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Selengkapnya »
05 Januari 2023

BPH Migas Ungkap Penyebab BBM Bersubsidi Diselewengkan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membeberkan sejumlah faktor penyebab bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diselewengkan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Banyaknya kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers di Gedung BPH Migas pada Selasa (3/1/2022). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi meliputi sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi.

Selengkapnya »
05 Januari 2023

Alasan Pemerintah Belum Turunkan Harga Pertalite Saat Harga Minyak Dunia Turun

Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92 resmi turun menjadi Rp 12.800 per liternya mulai hari ini, Selasa (3/1/2023) pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, harga BBM Pertamax yakni Rp 13.900 per liternya. Selain Pertamax, penurunan harga BBM per liternya juga dialami oleh BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo, dari harga Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.050 per liternya. Dexlite, dari harga Rp 18.300 per liter, menjadi Rp 16.150 per liter. Pertamina Dex, dari harga Rp 18.800 per liter, menjadi Rp 16.750 per liter.

Selengkapnya »
04 Januari 2023

Realisasi Kompensasi dan Subsidi Energi Tembus Rp 551,2 T

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi sepanjang 2022 tembus di angka Rp 551,2 triliun. Angka tersebut melesat lebih dari tiga kali lipat dari asumsi subsidi dan kompensasi 2022 sebesar Rp 192,7 triliun. Sri mengatakan realisasi ini melonjak dari yang sudah dianggarkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 502,3 triliun. Realisasi ini bahkan meningkat tiga kali lipat dibandingkan anggaran APBN sebelum direvisi Perpres 98 Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 152,5 triliun.

Selengkapnya »
04 Januari 2023

Apindo Khawatir Kebutuhan Tenaga Kerja Susut Akibat Aturan Upah Perppu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kebutuhan akan suplai tenaga kerja semakin menyusut akibat perubahan aturan mengenai upah minimum di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/1/2023), Hariyadi menyebut formula penghitungan upah minimum (UM) di dalam Perppu yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu memberatkan dunia usaha mengingat UU Cipta Kerja hanya mencakup satu variabel yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi saja.

Selengkapnya »
04 Januari 2023

Petani dan Pengusaha Sawit Kompak, Dukung Pembatasan Ekspor CPO

Petani dan pengusaha sawit sama-sama sepakat dengan kebijakan baru pemerintah yang membatasi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 1 Januari 2023. Kebijakan tersebut dinilai tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja industri sawit. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan kebijakan pemerintah tersebut tepat. Sebab, dengan mandatory program campuran biodiesel 35 persen (B35) yang akan dimulai bulan depan, setidaknya akan menyerap 14 juta ton CPO nasional. Dia membeberkan, kebijakan tersebut juga dinilai tepat karena produksi CPO dalam negeri juga diprediksi bakal melorot. Hal tersebut, kata Gulat, karena dipengaruhi beberapa faktor, terutama harga pupuk yang naik hingga 300 persen.

Selengkapnya »
03 Januari 2023
Search