Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Presiden Jokowi Klaim Belum Ada Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang. Jokowi mengatakan, belum ada rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang. Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran kesana. Belum rapat juga,” ujar Jokowi, Selasa (16/7). Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Pengusaha Minta BI Tahan Suku Bunga Acuan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan agar Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 6,25%. Namun, kalangan pengusaha juga memahami bahwa bank sentral juga harus mengantisipasi dampak gejolak perekonomian dunia ke perekonomian dalam negeri. “Kalau kami sih maunya BI Rate jangan dinaikkan lagi lah dengan kondisi yang seperti ini, memang tidak mudah ya untuk pemerintah. Mereka (BI) kan tetap harus melakukan intervensi, terutama yang berkaitan dengan kondisi rupiah,” ucap Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (16/7/2024).

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Seleksi Capim KPK: 4 Jenderal Trunojoyo Berebut Posisi di Markas Kuningan

Markas Besar Polri telah mengirim 4 jenderalnya untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Keempat perwira tinggi Polri itu akan bersaing dengan kandidat calon pimpinan KPK lainnya yang berasal dari berbagai macam latar belakang mulai dari jaksa, aktivis, mantan menteri, bekas pegawai KPK, hingga pejabat di internal KPK. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa keempat perwira polri itu memenuhi persyaratan sebagai calon pimpinan KPK.

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Perubahan Wantimpres menjadi DPA, Yusril: Lebih Mendekati Maksud UUD 45

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada persoalan dan kendala hukum atas perubahan nama dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Hal ini disampaikan Yusril merespons langkah DPR yang akan merevisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres. “Menurut hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tatanegara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain,” ujar Yusril kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Selengkapnya »
17 Juli 2024

Indeks Perilaku Anti Korupsi RI 2024 Turun, BPS: Warga Makin Permisif Terhadap Korupsi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) kian menyusut. Ini menunjukan, masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Sebagai informasi, IPAK merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku anti korupsi di masyarakat yang diukur dengan skala 0-5. Semakin tinggi nilai IPAK, maka semakin tinggi budaya anti korupsi, dan semakin rendah nilai IPAK, maka masyarakat semakin permisif atau menoleransi perilaku korupsi. Survei IPAK dilakukan dengan mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil dan tidak mencakup korupsi skala besar. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai antikorupsi.

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Indonesia Dibanjiri Produk Impor China, Ini Buktinya

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah komoditas yang paling banyak didatangkan Indonesia dari China. Komoditas itu yakni mesin dan alat mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik. “Produk yang paling banyak diimpor dari China terbesar adalah mesin dan alat mekanis atau HS 84,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024). Secara terperinci, Amalia menyampaikan bahwa nilai impor komoditas dengan HS 84 ini pada Juni 2024 tercatat meningkat 5,22% secara month-to-month (mtm). Secara tahunan atau year-on-year (yoy), nilai impor komoditas ini menurun sebesar 16,29% dan tercatat meningkat 17,76% secara kumulatif Januari-Juni 2024.

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Ekspor RI Semester I/2024 Lesu, Pengusaha Minta Pemerintah Dorong 3 Hal Ini

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah untuk menggenjot kinerja perdagangan Indonesia, dalam hal ini ekspor. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan, terdapat tiga hal utama yang perlu didorong oleh pemerintah. Pertama, fokus dengan komoditas unggulan yang mempunyai nilai tambah terbaik. Kedua, meningkatkan daya saing harga dengan menekan cost of good sales (COGS). “Hal ini perlu dilakukan secara bisnis maupun dukungan regulasi,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (15/7/2024). Hal ketiga yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memperluas pasar. Menurutnya, Indonesia perlu membangun lebih banyak kerja sama bilateral untuk memperluas pasar.

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Surplus Neraca Dagang Makin Susut, Intip Dampaknya Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Neraca perdagangan barang Indonesia mencatatkan tren surplus berturut-turut selama 50 bulan terakhir. Pada Juni 2024, surplus mencapai US$2,39 miliar, turun dari US$2,92 miliar pada Mei. Secara kumulatif, surplus perdagangan semester I/2024 mencapai US$15,45 miliar. Angka ini lebih rendah US$4,46 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Meskipun surplus tersebut masih jauh dari target tahunan dengan batas bawah US$31,6 miliar dan batas atas US$53,4 miliar, ekonom mengkhawatirkan penyusutan surplus ini berpotensi menekan cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.

Selengkapnya »
16 Juli 2024

Wacana Wantimpres Jadi DPA, Tupoksi Lembaga Mesti Dipertegas

Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai tidak berdampak signifikan tetapi tugas pokok dan fungsinya harus jelas. “Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta,” kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Selengkapnya »
15 Juli 2024

Ekonom Wanti-wanti Ancaman Shadow Economy

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan ancaman shadow economy yang saat ini mengintai perekonomian Indonesia. Dia menjelaskan secara garis besar dengan meilhat data Badan Pusat Statistik atau BPS terakhir, tingkat pengangguran berkurang.Tingkat pengangguran terbuka menurun dari sebesar 5,45% menjadi 4,82%. Namun, dia mencermati bahwa tingkat pengangguran ini bukan bekerja secara penuh, melainkan menjadi setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran meningkat per Februari 2024 sedangkan pekerja penuh waktu menurun proporsinya. Kondisi tersebut, kata dia, memang berbahaya bagi kualitas ekonomi Indonesia karena perekonomian ditopang sektor informal tidak tercatat dalam ekonomi atau shadow economy dan tidak menjadi sejahtera juga untuk aktor yang terlibat di ekonomi informal.

Selengkapnya »
15 Juli 2024

Sri Mulyani: Indonesia Sulit Jadi Negara Maju Tanpa Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju tidak akan bisa tercapai tanpa adanya penerimaan pajak. Hal ini disampaikannya dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024). “Untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia membangun negara ini, negara dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai menjadi negara maju, ingin menjadi negara yang sejahtera dan adil, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,” kata Sri Mulyani.

Selengkapnya »
15 Juli 2024

Sri Mulyani Beri Kode Tak Lagi Jadi Menkeu di Era Pemerintahan Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kode bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan di periode pemerintahan baru. Awalnya, anak buah Sri Mulyani yakni Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama pejabat Kemenkeu lainnya membawakan persembahan lagu dalam acara Spectaxular 2024 di GBK, Jakarta. Suryo membawakan lagu She’s Gone yang dipopulerkan oleh band rock asal Amerika Serikat (AS), Steelheart. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan kekasihnya. “Tadi lagunya She’s Gone. Itu lagu untuk saya. I’m Gone,” celetuk Sri Mulyani sambil melambaikan tangan ke pegawai pajak, Senin (14/7).

Selengkapnya »
15 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search