KEGIATAN

Biaya Haji Naik Rp 30 Juta, Fraksi PAN: Terlalu Beratkan Masyarakat

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023. Pasalnya, usulan kenaikan tersebut akan memberatkan para jemaah. Apalagi besaran kenaikan mencapai hampir Rp 30 juta per jemaah. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya. “Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut. Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani,” kata Saleh, Senin (23/1/2023).

Selengkapnya »

Ketergantungan Bank terhadap Asuransi Dinilai Makin Tinggi

IFG Progress dalam studi terbarunya menemukan keterkaitan dan ketergantungan bank terhadap industri asuransi semakin tinggi. Hubungan integrasi tersebut khususnya melalui lini asuransi kredit yang berpotensi menekan risiko kegagalan kredit perbankan. Studi yang dipaparkan dalam Economic Bulletin-Issue 23 tentang “Hubungan Perbankan dan Asuransi: Fenomena Struktural atau Temporal?” itu dilakukan melalui analisa berdasarkan tabel Input-Output (IO) tahun 2010 dan 2016, berikut coverage 185 industri yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selengkapnya »

Dunia Usaha Berharap Stabilitas Politik Terjaga Demi Pemulihan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dua kunci penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun politik 2023. Dua kunci penting tersebut yakni stabilitas politik dan kepastian hukum. Menurut Airlangga, penting untuk melakukan kompetisi yang sehat sesuai regulasi dan menjaga stabilitas politik. Mengingat iklim positif perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan stabil tidaknya kondisi politik di negara tersebut.

Selengkapnya »

Kepala BIN: Tahun 2023 Gelap, Istilah Intelijen Winter Is Coming

Badan Intelijen Negara (BIN) memprakirakan kondisi perekonomian di tahun 2023 akan gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Demikian disampaikan Budi Gunawan saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Foresight (tinjauan masa depan) dari intelijen dunia itu menggambarkan tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut dengan winter is coming,” kata Budi, dalam keterangannya, dikutip pada Jumat, 20 Januari 2023. Budi mengatakan ada juga 2023 digambarkan sebagai tahun yang dibayangi ancaman resesi dan inflasi. “Yang dampaknya akan berpengaruh sampai dengan ke daerah yang mengena dan dirasakan oleh ekonomi rumah tangga di sudut-sudut kota, di kabupaten hingga pelosok-pelosok desa,” ungkap nya.

Selengkapnya »

Energi Terbarukan Indonesia Butuh Investasi US$40 Miliar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan potensi investasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia terbilang besar hingga 2060 mendatang. Arifin menerangkan pemerintah menargetkan kapasitas terpasang lebih dari 56 gigawatt (GW) battery energy storage system (BESS) dan ratusan juta kendaraan listrik bakal beroperasi pada 2060 mendatang. “Ini membuka ruang yang sangat besar dan potensial untuk investasi. Dibutuhkan lebih dari US$40 miliar pendanaan untuk program ini,” kata Arifin saat sesi panel di Paviliun Indonesia pada gelaran World Economic Forum (WEF) 2023 dikutip dari siaran pers, Kamis (19/1/2023).

Selengkapnya »

IMF: Aset Kripto Dapat Membahayakan Sistem Finansial

Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terhadap industri aset kripto. IMF menyebut, aset digital tersebut dapat memberikan risiko terhadap sistem finansial apabila regulator gagal bergerak cepat. Ambruknya salah satu platform bursa kripto telah menunjukkan risiko aset kripto yang kurang memiliki proteksi dasar. IMF menekankan, jika otoritas tidak bergerak cepat, stabilitas finansial baik di negara berkembang maupun negara maju bisa berada dalam risiko.

Selengkapnya »

Pemerintah Fokus Jinakkan Inflasi dan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah menyatakan pada tahun ini lebih fokus pada empat hal, yaitu menjinakkan inflasi, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, mendorong investasi dan menekan angka gangguan pertumbuhan, serta perkembangan anak atau stunting. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis (19/1), mengatakan inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal. Makanya menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menekankan agar seluruh institusi pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia (BI), untuk bergerak bersama mengendalikan inflasi.

Selengkapnya »

Tuntutan untuk Bharada Richard Eliezer yang Buat Gaduh Persidangan dan Dinilai Berlebihan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun penjara untuk terdakwa Richard Eliezer (RE) dinilai berlebihan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahkan menuding jaksa mengabaikan rekomendasi hukuman ringan terhadap pelaku eksekutor pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J) itu. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menerangkan, sebagai justice collaborator, atau pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan kejahatan, semestinya Richard sebagai terdakwa mendapatkan ancaman hukum yang ringan.

Selengkapnya »

Bahlil: Pemerintah akan Larang Ekspor Bauksit

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor bijih bauksit pada tahun 2023. Itu dia sampaikan di hadapan sejumlah investor di Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss. “Tahun ini kami juga sampaikan, silakan juga kalau mau protes kami, Indonesia. Kemarin kan kita dibawa ke WTO soal (larangan ekspor) nikel, kalah, dan kami lagi naik banding. Sekarang kita sudah mengumumkan lagi, (untuk) melarang ekspor bauksit tahun ini,” katanya dalam paparannya di sesi panel bertajuk ‘Indonesia Economic Development Through Downstream Industries and Inclusive Partnership’ yang dipantau dari Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Selengkapnya »

Intensifikasi Pertanian Berkelanjutan Mendesak Diwujudkan

Kebijakan intensifikasi pertanian yang fokus pada prinsip keberlanjutan semakin mendesak untuk diadopsi dan dilakukan di tengah banyaknya tantangan dalam penyediaan dan peningkatan kebutuhan pangan. “Kebijakan intensifikasi yang fokus pada prinsip keberlanjutan perlu segera diadopsi secara menyeluruh untuk mendukung daya dukung sektor ini pada kebutuhan pangan,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir, di Jakarta, Rabu (18/1). Salah satu penyebab urgensi kebijakan intensifikasi pertanian adalah krisis iklim global yang mengganggu produktivitas pertanian. Krisis iklim yang salah satunya berdampak pada ketidakpastian cuaca, membawa tantangan dan ancaman bagi produktivitas pertanian di Indonesia dan dunia.

Selengkapnya »

BPS Catat Garis Kemiskinan Catat Kenaikan Tertinggi dalam 9 Tahun Terakhir

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan berdasarkan rupiah naik dari Maret sebesar Rp 505.469 per kapita menjadi Rp 535.547 per kapita pada September 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan garis kemiskinan dari bulan Maret ke September 2022 mencapai 5,95%. Dia juga mengungkapkan kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir. “Tepatnya sejak September 2013. Pada saat itu, garis kemiskinan naik 6,84% poin pasca kenaikan harga BBM,” ucap nya.

Selengkapnya »

Bentrok Karyawan PT GNI, Bahlil: Menimbulkan Persepsi Negatif Investasi Indonesia

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyayangkan bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, karena akan memberikan persepsi kurang elok bagi iklim investasi di sektor hilirisasi. “Dalam pandangan saya bahwa hal ini patut kita sayangkan. Kita jangan menyalahkan si A, si B, tapi ini adalah evaluasi kita bersama baik itu adalah masyarakatnya, dalam hal ini karyawan, maupun aparat keamanan maupun investornya juga, manajemen. Patut kita sayangkan karena ini akan melahirkan persepsi yang kurang elok,” katanya dalam konferensi pers “Hilirisasi Kunci Investasi dan Tantangan Investasi 2023” yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Selengkapnya »
Search