Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Pertamina Siapkan Kontrakan bagi Warga Plumpang yang Rumahnya Rusak

PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan kontrakan bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat terdampak insiden Integrated Terminal Jakarta Plumpang. “Sekarang yang kami berikan adalah bantuan dana untuk fasilitas kontrakan atau hunian sementara bagi masyarakat yang sebelumnya mengungsi dan rumahnya terdampak,” kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting lewat keterangannya di Jakarta, Ahad (12/3).

Selengkapnya »
13 Maret 2023

BI Jangan Anak Emaskan Perbankan, tetapi Korbankan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia harus preventif menaikkan suku bunga karena kurs rupiah sudah 15.500 per dollar AS. Kalau FFR sudah hampir mencapai 6 persen, sangat tidak masuk akal kalau suku bunga deposito bank di Indonesia 6 persen. Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan fungsi pengelolaan moneter agar tidak menganakemaskan perbankan, tetapi malah mengorbankan perekonomian nasional. Hal itu mengacu pada sikap bank sentral yang terkesan reaktif dan panik menaikkan suku bunga, ketika terjadi pelarian modal yang berimbas pada depresiasi rupiah.

Selengkapnya »
13 Maret 2023

Luhut: Turis Nakal Tak Dibutuhkan di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan buka suara soal ulah nakal beberapa turis asing di Bali. Ia mengatakan Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau Dewata. “Jadi, mengenai turis (bermasalah), kami sudah bicara dengan Pak Gubernur (I Wayan Koster) turis-turis yang nakal itu tidak diperlukan di Bali. Kalau Bali ini dikotori turis-turis yang nakal dan banyak sampah, itu akan merusak Bali,” kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/3). Oleh karena itu, ia menyampaikan pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Dewata.

Selengkapnya »
10 Maret 2023

MIND ID Minta Bantuan Harga Khusus Batu Bara Gasifikasi, Ini Sikap ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum sampai pada pembahasan akhir harga khusus batu bara untuk percepatan program coal to dimethyl ether (DME). Harga khusus itu beberapa kali diminta BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk membantu keekonomian proyek hilirisasi batu bara yang saat ini tengah didorong PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) di Muara Enim, Sumatera Selatan. “Semua lagi dibahas dalam Kepmen, semua masih dibahas,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Lana Saria saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Selengkapnya »
10 Maret 2023

Sri Mulyani Tanggapi Isu Transaksi Rp300 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menanggapi isu transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Tadi saya sudah komunikasi dengan pak Mahfud (Menko Polhukam) dan pak Ivan dari PPATK (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” katanya saat berkunjung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kamis (9/3). Sri mengatakan baru hari ini menerima surat dari PPATK mengenai transaksi. “Surat baru saya terima tadi pagi. Saya belum lihat suratnya. Saya sudah scan,” katanya.

Selengkapnya »
10 Maret 2023

Perburuan Migas Tingkatkan Risiko Konfrontasi

Sebuah laporan terbaru dari Prakarsa Transparansi Maritim Asia (Asia Maritime Transparency Initiative/AMTI) yang ada dibawah naungan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Washington DC mengatakan bahwa hampir semua pengklaim di Laut Tiongkok Selatan (LTS) telah berlomba-lomba untuk melaksanakan proyek eksplorasi minyak dan gas baru tahun ini dan semua itu akan semakin meningkatkan risiko konfrontasi dan bahkan bentrokan di perairan yang disengketakan.

Selengkapnya »
10 Maret 2023

Kebijakan Subsidi Energi Akan Ditata agar Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah berupaya agar kebijakan subsidi energi ke depan lebih tepat sasaran dan adil. Oleh karena itu, perbaikan database yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program. “Kerangka kebijakan subsidi energi ke depan akan diarahkan lebih ke ketepatan sasaran dan dari sisi keadilan,” kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Abdurohman, dalam diskusi publik: Subsidi Energi dan Kemiskinan yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (8/3). Abdurohman menuturkan untuk program pengentasan kemiskinan, ketepatan dalam penargetan (pensasaran) penerima manfaat menjadi penting bagi peningkatan efektivitas program bantuan sosial dan subsidi.

Selengkapnya »
09 Maret 2023

Subsidi Motor Listrik Akan Diberikan Hanya untuk Dua Kategori Ini

Untuk mendorong minat masyarakat membeli motor listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit. Pemberian subsidi motor listrik ini dilakukan dalam dua kategori. Pertama subsidi diberikan untuk 200.000 unit motor listrik baru. Kedua subsidi diberikan untuk 50.000 unit unit konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik.

Selengkapnya »
09 Maret 2023

Mahfud MD Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Apa Dampaknya ke Masyarakat?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti apa dampaknya ke masyarakat? Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan transaksi janggal yang diungkap oleh Menteri Mahfud MD bakal berdampak besar ke masyarakat. Salah satunya adalah bisa memicu masyarakat enggan membayar pajak.

Selengkapnya »
09 Maret 2023

Pencarian Korban Longsor Natuna Terhambat Akibat Hujan Seharian

Pencarian korban tertimbun longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada hari pertama pasca longsor mengalami hambatan. Pencarian korban tidak bisa dilakukan karena cuaca buruk dan kondisi tanah masih labil. Kepala Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Hasbi, menyatakan kondisi itu sangat membahayakan untuk para petugas yang melakukan pencarian.

Selengkapnya »
08 Maret 2023

Mahfud MD Laporkan 69 Pegawai Ditjen Pajak ke Sri Mulyani, Diduga Lakukan Pencucian Uang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengaku telah melaporkan 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud melaporkan puluhan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu tersebut kepada bos mereka karena diduga telah melakukan pencucian uang. Mahfud menjelaskan dirinya melaporkan 69 pegawai itu setelah mendapatkan data berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai pajak yang sudah dilaporkan oleh PPATK, diduga melakukan pencucian uang,” kata Mahfud selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Selengkapnya »
08 Maret 2023

Pemerintah Masih Siapkan Aturan Bursa Perdagangan Karbon

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat intern membahas bursa perdagangan karbon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (7/3/2023). Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan pemerintah masih menyiapkan peraturan serta mekanisme bursa perdagangan karbon tersebut.

Selengkapnya »
08 Maret 2023
Search