KEGIATAN

Presiden Akan Sanksi Instansi yang Gemar Berbelanja Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada instansi pemerintah, baik di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), hingga BUMN/BUMD yang masih gemar berbelanja produk impor untuk pengadaan barang dan jasa. Jokowi pun memerintahkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk merumuskan bentuk sanksi tersebut. Kepala Negara ingin ada penghargaan dan sanksi terhadap instansi pemerintah yang menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Selengkapnya »

Jokowi Bingung Harga Beras Mahal Justru saat Panen Raya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah masih terus mencari penyebab harga beras masih merangkak naik meski sudah memasuki waktu panen raya. “Kan kita lihat masih panen raya, logikanya panen raya suplai banyak, mestinya harga turun, nah ini kok ndak? Ini yang baru kita cari,” kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri peresmian pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (16/3/2023).

Selengkapnya »

Penjelasan Sri Mulyani soal Bangkrutnya Silicon Valley Bank

Kasus Silicon Valley Bank bangkrut tengah menjadi perhatian banyak pihak, tidak terkecuali pemerintah. Pasalnya, penutupan bank yang berfokus pada perusahaan rintisan atau startup itu telah meningkatkan skala ketidakpastian ekonomi global. “Yang harus kita waspadai sekarang adalah kondisi pasar global yang seperti terjadi dalam weekend terakhir, penutupan Silicon Valley Bank,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa Februari 2023, di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Sri mengatakan, Silicon Valley Bank sebenarnya merupakan bank yang relatif kecil, dengan nilai aset sebesar 200 miliar dollar AS. Namun, penutupan bank tesebut telah menimbulkan ‘guncangan’ yang signifikan terhadap aspek kepercayaan deposan di Amerika Serikat (AS).

Selengkapnya »

Penjelasan Lengkap Kepala PPATK Soal Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah memberikan klarifikasi resmi perihal laporan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penjelasan itu dikatakan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, usai bertandang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa 14 Maret 2023. “Angka yang nilainya ratusan triliun tadi itu angka yang terkait tindak pidana kepabeanan, perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Ini bukan tentang penyimpangan atau korupsi pegawai Kemenkeu,” ujar Ivan, kepada awak media di kantor Kemenkeu, Selasa, 14 Maret 2023.

Selengkapnya »

Air Products Hengkang, Pemerintah Cari Mitra Baru Buat Gasifikasi Batu Bara

Pemerintah tengah menjajaki kerja sama baru dengan sejumlah mitra potensial untuk menggantikan Air Products & Chemical Inc (APCI) yang belakangan mundur dari proyek gasifikasi batu bara di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah belakangan intensif untuk melakukan penjajakan dengan sejumlah investor potensial tersebut menyusul mundurnya perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut. Ihwal mundurnya APCI dari rencana investasi awal, dia menerangkan, disebabkan karena masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang perlu dibahas lebih lanjut.

Selengkapnya »

Apsyfi: Impor Ilegal Pakaian Bekas Geser Pasar Lokal hingga 432 Ribu Ton Tahun 2022

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (Apsyfi) membeberkan data mengenai porsi pakaian bekas impor yang mengganggu pasar industri tekstil dalam negeri pada tahun 2022. Ketua Umum Apsyfi Redma Gita Wiraswasta menyebutkan, pada tahun 2022 lalu, industri tekstil lokal tergeser pakaian bekas impor ilegal hingga 432.000 ton dari jumlah konsumsi nasional. “Data tahun 2022, impor yang tidak tercatat 432.000 ton, Ini hitungan yang sudah dikonversi ke pakaian dan barang jadi ya” kata Redma saat dihubungi Bisnis pada Selasa (14/3/2023).

Selengkapnya »

Korpri Desak Evaluasi Sistem Penggajian ASN Imbas Kasus Rafael Alun

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh mendesak perombakan sistem penggajian berskala nasional usai ramai kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun. Menurutnya, timpangnya besaran gaji dan gaya hidup mewah para pejabat Kemenkeu berawal dari penentuan tunjangan yang salah kaprah. “Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Di situ mengatur sistem penggajian nasional, termasuk mengatur faktor risiko,” kata Zudan dalam sebuah webinar bertajuk ASN Sultan & Pendapatan Timpang, tayang di kanal YouTube Korpri Nasional, Jumat (9/3).

Selengkapnya »

Menteri Teten Sebut Thrifting Pakaian dan Sepatu Impor Ancam Pelaku UMKM Lokal

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melihat bisnis thrifting atau pakaian bekas, saat ini tengah menjadi ancaman pelaku usaha utamanya pada produk thrifting impor. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan terus menghentikan datangnya barang bekas berupa sepatu dan pakaian dari luar negeri tersebut. “Jadi argumen kami untuk menolak masuknya pakaian dan sepatu bekas ini sangat kuat, kami ingin melindungi produk UMKM,” kata Teten di kantornya kepada wartawan, Senin 13 Maret 2023.

Selengkapnya »

Laporan Transaksi Janggal Rafael Alun Mangkrak Bertahun-tahun di KPK, Ini Alasannya

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sempat menyatakan bahwa mereka telah mengirimkan laporan transaksi janggal pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, ke penegak hukum sejak 2012. Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Praswad Nugraha mengakui hal itu. Praswad menyatakan KPK memang pernah mendapatkan laporan transaksi janggal Rafael saat dia masih bertugas di lembaga itu. Praswad merupakan satu dari 57 pegawai KPK yang menjadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 2021. Saat itu, menurut Praswad, KPK bahkan menerima ribuan laporan transaksi janggal, tidak hanya Rafael.

Selengkapnya »

Apakah Krisis Silicon Valley Bank Berdampak ke Perbankan Indonesia? Ini Kata OJK

Pada 10 Maret 2023 lalu, Silicon Valley Bank (SVB) ditutup oleh pihak berwenang Amerika Serikat. Lantas, apakah hal itu akan berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia? Menjawab hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, industri perbankan tanah air memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Dengan begitu, penutupan SVB diperkirakan tidak berdampak langsung terhadap Perbankan Indonesia yang tidak memiliki hubungan bisnis, facility line maupun investasi pada produk sekuritisasi SVB.

Selengkapnya »

6 Kementerian dan BUMN yang Tidak Perbolehkan Pegawainya Pamer Harta Kekayaan

Aksi sejumlah pejabat yang memamerkan harta kekayaan yang dinilai tidak wajar berbuntut panjang. Beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, dan instansi pun mengeluarkan larangan hingga sudah merilis aturan bagi pegawai untuk tidak pamer harta kekayaan. Sejumlah kasus pejabat yang pamer harta antara lain: eks pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Kasus ketiganya kini menjadi sorotan publik.

Selengkapnya »

MRMP Bulog Resmi Beroperasi, Budi Waseso: Percepat Alur Proses Pengolahan Beras

Mendukung program prioritas nasional utamanya peningkatan kedaulatan pangan nasional, Perum Bulog menambah fasilitas yang dimiliki yakni Sentra Penggilingan Padi Modern/Modern Rice Milling Plant (MRMP) yang berlokasi di Sragen, Jawa Tengah. MRMP yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu infrastruktur Pasca Panen yang dibangun dengan dilengkapi dengan mesin pengering berkapasitas 120 ton/hari. Selain itu MRMP ini memiliki mesin penggiling padi (RMU) berkapasitas 6 ton/jam, dan 3 unit SILO berkapasitas simpan 2.000 ton.

Selengkapnya »
Search