Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Pos Indonesia Bakal Jadi Holding Logistik BUMN

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengungkap perusahaannya bersiap menjadi Holding Logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Ke depan Pos Indonesia menjadi logistic company. Kami disiapkan menjadi Holding Logistik. Pos Indonesia shifting dari networking ke logistic company,” ujar dia dalam acara Indonesia Brand Forum (IBF) 2024, Jakarta, Rabu (24/7), melansir Antara. Faizal menyebut ke depannya Pos Indonesia akan fokus menjadi perusahaan logistik. Menurut dia, saat ini perusahaannya sedang dalam proses transformasi menuju perusahaan logistik, setelah sebelumnya sukses bertransformasi dari network company ke platform company.

Selengkapnya »
25 Juli 2024

Pintu Impor Tekstil Sampai Keramik Digeser ke Papua Hingga Sulawesi, Menteri Teten: Hambatan Non Tarif!

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki sepakat terhadap wacana pemindahan pintu masuk produk impor ke wilayah Indonesia bagian timur. Teten mengatakan mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas peredaran produk impor ilegal yang mengancam UMKM. “Saya dukung Pak Mendag, penyelundupan itu rumit dan kita memang harus ada [Satgas],” ujar Teten saat ditemui di Smesco, Rabu (24/7/2024). Dia pun sepakat dengan wacana memindahkan pintu masuk impor barang konsumsi ke wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Sulawesi. Menurutnya, dengan memindahkan pintu masuk ke tempat yang lebih jauh menjadi upaya melindungi UMKM dengan kebijakan nontarif.

Selengkapnya »
25 Juli 2024

Ekonom Kritik Usulan Cukai Baru: Rumah, Tiket Konser, hingga Detergen

Sejumlah barang, mulai dari rumah, tiket konser, makanan cepat saji, hingga detergen, masuk dalam usulan atau prakajian untuk dijadikan sebagai objek cukai. Selain itu, gawai, monosodium glutamate (MSG), tisu, dan batu bara juga dipertimbangkan untuk dikenakan cukai. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat bahwa pengenaan cukai pada barang-barang tersebut memerlukan penelitian terakreditasi yang menyatakan adanya dampak negatif dari barang-barang tersebut. Menurutnya, tujuan utama pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif, bukan untuk memperkuat keuangan negara. “Rokok, misalnya, dikenakan cukai karena konsumsinya menimbulkan eksternalitas negatif berupa penyakit pernapasan. Plastik dan minuman berpemanis juga memiliki dampak negatif,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Selengkapnya »
25 Juli 2024

Ribuan Pegawai Bank Commonwealth PHK Massal, Kemenaker Belum Tahu

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami oleh ribuan karyawan PT Bank Commonwealth di seluruh Indonesia. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan, baik dari pihak manajemen bank maupun serikat pekerja. “Belum dapat kabar,” kata Indah, Selasa (23/7/2024). Untuk diketahui, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) yakni PT Bank Commonwealth (PTBC).

Selengkapnya »
24 Juli 2024

April-Juni 2024 Hidup Warga RI Berat, Gaji Stagnan & Makan Tabungan

Center of Reform on Economics (CORE) mencatat terjadi pelemahan daya beli masyarakat Indonesia pada kuartal II 2024. Gaji stagnan menyebabkan tabungan kelas menengah-bawah menciut. Direktur Eksekutif CORE M. Faisal mengatakan pelemahan daya beli yang signifikan terjadi setelah masa Pemilu dan Ramadhan di kuartal I. Pelemahan itu terlihat dari menurunnya indeks penjualan riil yang turun 1% pada Q2. “Konsumsi rumah tangga terutama sejak lewat pemilu sejak lewat lebaran, mengalami pelemahan, kelihatan dari indeks penjualan riil yang kembali turun di kisaran 1% pada Q2,” kata Faisal dalam diskusi CORE Midyear Economic Review 2024, Selasa, (23/7/2024).

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Pajak Kendaraan BBM Bakal Naik Imbas Rencana Pajak Karbon

Pemerintah sedang melakukan kajian untuk membebankan pajak karbon terhadap bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan. Dengan adanya pajak karbon bagi bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan akan berpotensi naiknya pajak dari kendaraan. Deputi III Bidang Pengembangan Usaha dan BUMN Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi menyampaikan pemerintah memiliki dua tahapan dalam peta jalan pajak karbon. Pada tahap pertama, kata Ellen pemerintah menerapkan pajak karbon terhadap subsektor pembangkit listrik dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. “Fase kedua akan ditambah dengan pengenaan terhadap pembelian bahan bakar fosil untuk sektor transportasi,” kata Ellen dalam webinar perdagangan dan bursa karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Harga Beras Naik Lagi di 116 Daerah, Ternyata Ini Biang Keroknya

Harga beras kembali mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 116 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Juli 2024. Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M Habibullah mencatat pada minggu ketiga Juli, harga beras naik 0,27% dibandingkan pekan sebelumnya. Harganya menjadi Rp 15.078 per kilogram (kg). “Untuk komoditas beras ini naik 0,27%,” kata dia dalam rapat inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri RI beberapa hari lalu, ditulis Rabu (24/7/2024). Jumlah wilayah yang mengalami kenaikan tercatat terus naik dari minggu ke minggu sejak Juni 2024. Pada minggu ketiga Juni daerah yang mengalami kenaikan harga beras 52 wilayah. Pada minggu keempat Juni naik menjadi 72 wilayah, minggu pertama Juli 109 wilayah, minggu kedua Juli naik lagi 113 wilayah dan minggu ketiga Juli 116 kabupaten/kota.

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Produksi Padi Kian Melorot, RI Was-Was Dampak Konversi Lahan

Aksi konversi lahan sawah di Indonesia dikhawatirkan makin problematis seiring dengan terus turunnya kemampuan produksi padi di lahan sawah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayaan Pertanian, Khudori, mengatakan persentase penambahan lahan sawah baru di bawah 25% dari keseluruhan kapling yang dikonversi. “Kecepatan konversi lahan 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah membuat lahan baru,” kata Khudori kepada Bisnis.com baru-baru ini.

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Blak-blakan Dirut Bulog soal Tudingan Mark Up Impor Beras

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menepis tuduhan penggelembungan harga impor beras dari perusahaan Vietnam Tan Long Group yang belakangan ramai menjadi sorotan publik. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyangkal tuduhan tersebut dengan dua dalih. Pertama, Bulog tidak memiliki keterikatan kontrak impor beras dengan Tan Long Group tahun ini. Perusahaan itu, kata Bayu, tidak pernah mengajukan penawaran harga meskipun pernah mendaftar sebagai kandidat mitra Bulog. Kedua, Bulog mengimplementasikan metode open bid alias lelang terbuka sepanjang 2024. Dengan metode tersebut, jelasnya, pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok dapat terlihat jelas oleh mitra-mitra lain atau semua peserta lelang.

Selengkapnya »
23 Juli 2024

Industri Mamin RI Masih Bergantung Impor, Gapmmi Ungkap Biang Keroknya

Investasi bahan baku industri makanan dan minuman (mamin) masih minim di tengah ketergantungan impor yang besar. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman mengatakan bahwa industri mamin Indonesia saat ini masih banyak bergantung pada impor bahan baku. Adapun, di antaranya seperti terigu yang harus impor 100%, gula 100%, gram 70%, kedelai 70%, dan susu 80%. “Ini PR kita yang masih besar, industri mamin masih banyak bergantung impor,” ujar Adhi dalam konferensi pers Food Ingredients Asia Indonesia di kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Selengkapnya »
23 Juli 2024

Sri Mulyani Kaji Insentif Perpajakan untuk Family Office

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah saat ini memiliki sederet insentif perpajakan yang dapat diterapkan pada family office di Indonesia. Sebut saja, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance yang diterapkan pada daerah-daerah penyerap investasi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). “Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7/2024). Untuk mengetahui insentif apa yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, Bendahara Negara menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pembandingan atau benchmarking kepada negara-negara yang telah memiliki family office.

Selengkapnya »
23 Juli 2024

Pemerintah Bakal Tambah 4 KEK Baru Dengan Nilai Investasi Rp 161 Triliun

Pemerintah akan menetapkan empat daftar baru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan nilai investasi sebesar Rp 161 triliun. Plt Seketaris Jendral Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin mengatakan empat kawasan sudah disepakati dan dalam tahap penetapan yang akan di sahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). “Ini untuk investasi, jumlahnya dari 4 KEK tersebut adalah Rp 161 triliun,” jelas Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/7).

Selengkapnya »
23 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search