Daging sapi, sebagai salah satu komoditas pangan strategis, sering kali menimbulkan persoalan pelik yang selalu berulang setiap tahun. Menjelang festive period seperti Ramadhan dan Idul Fitri misalnya, harga yang melambung tinggi menjadi persoalan utama yang banyak menuai kontroversi. Pada tahun ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan terobosan dengan menginstruksikan beberapa menteri terkait agar dapat menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000,- per kilogram (kg) sebelum Idul Fitri. PD. Dharma Jaya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan mendistribusikan daging di Provinsi DKI Jakarta, turut mendapatkan mandat menstabilkan harga daging sapi seperti keinginan Presiden.
Namun, dalam audiensi kepada Bapak Jan Darmadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES), Ibu Marina Ratna, Direktur Utama PD. Dharma Jaya menyampaikan, bahwa target harga yang disampaikan Presiden hampir mustahil dicapai. Pasalnya, perbedaan harga antara daging sapi dengan jeroan sapi sangat tidak seimbang. Padahal, komponen daging dengan jeroan dalam satu ekor sapi itu bisa dikatakan 50:50.
Di Indonesia, jeroan sapi memang dihargai sangat murah. Hal ini menyebabkan pedagang menaikkan harga daging agar dapat memperoleh harga ideal dari satu ekor sapi. “Seharusnya harga jeroan dinaikkan, sehingga harga daging bisa lebih rendah dari sekarang,” kata Ibu Marina di Kantor WANTIMPRES, Selasa (20/9). Pada kesempatan tersebut, Ibu Marina juga menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan daging sapi nasional belum maksimal. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, dipandang belum banyak melibatkan pelaku usaha dalam menyusun dan membuat kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Bapak Jan Darmadi mengungkapkan bahwa tata kelola kebijakan stabilisasi harga daging sapi memang banyak yang harus diperbaiki. Permasalahan utama yang harus dibenahi adalah tumpang-tindih kebijakan antara satu institusi dengan institusi lainnya sehingga menyulitkan implementasi program di lapangan. Selain itu, upaya menstabilkan harga harus mulai dilakukan dalam perspektif jangka panjang. Artinya, kebijakan impor secara sporadis harus mulai dikurangi dan menggantinya dengan fokus meningkatkan pasokan sapi dari dalam negeri (VERI).
