Kubu rival politik mengkritisi lawatan calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke China dan Jepang. Presiden China Xi Jinping menerima Prabowo di Beijing, China (1/4/2024). Dalam pernyataan resmi Kemlu China, Prabowo disebut sebagai presiden terpilih RI dan Ketua Umum Gerindra. Tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengatakan berdasarkan legalitas, Prabowo memang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden peraih suara terbanyak, namun keputusan KPU tersebut kini tengah digugat oleh dua kandidat lain ke MK (2/4/2024). Gugatan di PTUN diajukan oleh PDI-P karena partai merasa dirugikan atas tindakan-tindakan manipulasi hukum yang sebelumnya dilakukan di MK. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan lawatan Prabowo ke China dan Jepang menjadi ambigu dan simpang siur karena ketidakjelasan posisinya dalam agenda tersebut. Menurut dia, semestinya Prabowo menunggu hingga perselisihan hasil pemilu di MK tuntas sehingga sudah tidak ada permasalahan ihwal keterpilihannya di Pilpres 2024.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan kapasitas Prabowo dalam lawatan ke China ialah sebagai menteri pertahanan. Menurut Hikmahanto, tetap berpegang pada apa yang pernah disampaikan bahwa dirinya ingin menjaga jarak yang sama antara China dan Amerika Serikat. Hikmahanto melihat, China ingin mempertahankan posisinya dengan Indonesia selama ini, yaitu dekat secara ekonomi. Ada kekhawatiran bahwa di bawah Prabowo, beliau akan lebih dekat dengan AS meski Prabowo bilang akan jaga jarak yang sama.
