Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Desa (ID) sebagai indikator tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa, sesuai amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal.
Hal ini sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang.
Pada 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22%, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29%. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara Barat dan Timur Indonesia, namun ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Pada dasarnya, Indeks Desa mengukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.
