Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis. Kajian akademik ini untuk memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis. “Misalnya di daerah tertinggal. Namun dengan catatan, anggarannya tidak menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Baik BOS reguler, BOS kinerja/prestasi maupun BOS Afirmasi,” kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti. Retno mengatakan, FSGI mendorong Pemerintahan yang baru melaksanakan amanat Konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, FSGI mendorong pemerintah sungguh-sungguh membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Retno mengatakan, FSGI mendorong Pemerintahan yang baru untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak Indonesia bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, mengingat angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi lebih dari 50% lulusan SD dan SMP. Minimnya Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di hampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai masalah ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). FSGI mendorong pemerintahan yang baru untuk membuka pemahaman mendalam terkait dana BOS. Dalam perspektif tersebut maka pemerintah yang baru dapat mengikuti sistem atau mekanisme penyaluran dana BOS yang saat ini cukup baik. Artinya, kata Retno, kalau total Dana BOS yang digelontorkan pemerintah Indonesia ke sekolah-sekolah saat ini hanya Rp 59,08 triliun/tahun, sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp 450 triliun/tahun, maka tahun 2025 anggaran Dana BOS mencapai sedikitnya Rp 500,9T/tahun atau 10 kali lipat anggaran Dana BOS 2024.
