Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa jika benar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 terhubung dengan jaringan mancanegara, hal itu adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan terhadap negara. Hal tersebut disampaikan Din saat menjelaskan alasan menolak kecurangan Pilpres 2024 yang disebut-sebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Atas dugaan itu, Din mendesak audit forensik digital terhadap Sirekap dan sistem server KPU. Selain itu, dia juga mendesak penghitungan suara Pilpres 2024 dilakukan ulang berdasarkan data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), terkhusus form C1.
Terakhir, Din juga meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi jika terbukti berbagai kecurangan itu untuk memenangkan mereka. Dalam konteks Pilpres 2024, Din juga sepakat dengan pernyataan DPP PDI-P yang menjunjung tinggi dilakukannya hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.
