Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk bantuan sosial (bansos). Menurut Ganjar, anggaran kementerian/lembaga yang berasal dari APBN memang perlu dikontrol oleh parlemen, dan dilakukan pengawasan terhadap anggaran belanja tersebut. Pengawasan juga akan meminimalisir klaim-klaim pemberian bansos oleh pihak tertentu.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyebut, pemotongan anggaran kementerian/lembaga untuk bansos memang sempat terjadi saat Covid-19. Kala itu, setiap kementerian/lembaga melakukan refocusing maupun realokasi anggaran untuk penanganan pandemi.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Hasto menyebutkan, anggaran kementerian dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos. Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat. Namun, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
