Pada Selasa (30/1/2024), Presiden bersilaturahmi dengan peserta JKN-KIS di Taman Budaya Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri dan PNS, Presiden Jokowi juga memastikan masyarakat terus mendapatkan layanan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan masyarakat untuk rutin mengecek kesehatan, dan memperhatikan kesehatan diri.
Meskipun pembagian bansos dan peningkatan gaji pokok tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, kebijakan tersebut dinilai kental bernuansa politis. Menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, seorang pemimpin bangsa itu semestinya melindungi segenap bangsa dan negara di Tanah Air serta seluruh tumpah darah di Indonesia. Bukan hanya terfokus di daerah tertentu. Sebelumnya, sebagaimana dikutip di media massa di tengah kampanyenya, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, merasa heran dengan seringnya Presiden Jokowi mengadakan kunjungan kerja ke Jateng dan Yogyakarta.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), BhimaYudhistira, menyebut kebijakan populis menjelang pilpres sangat kental nuansa politis dibandingkan dengan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin. Pemberian bansos juga menggeser anggaran lain menjelang pemilu yang dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya.
