Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi respons serius mengenai polemik pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui skema pinjaman online atau pinjol yang ditawarkan fintech p2p lending, PT Inclusive Finance Group (Danacita). Dia menerangkan, bersama Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah membahas rencana pengadaan pinjaman khusus mahasiswa atau student loan yang bersumber dari dana abadi LPDP.
“Terkait dengan adanya mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan pinjaman, kita sebenarnya sedang membahas bersama Dewan Pengawas LPDP meminta LPDP untuk mengembangkan student loan,” ungkap Sri Mulyani, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (30/1/2024). Sri Mulyani mengatakan, pengadaan pinjaman mahasiswa yang dimaksud nantinya akan bersumber dari dana abadi LPDP. “Kalau lihat dari LPDP, itu banyak jendela yang bisa dibuat, di situ ada dana abadi untuk penelitian, dana abadi untuk perguruan tinggi, dana abadi untuk pesantren, dan lain-lain,” imbuhnya.
Adapun rencana program student loan yang difasilitasi oleh pemerintah ini mengadopsi konsep program pinjaman pelajar yang diterapkan Amerika Serikat (AS). Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengambil pinjaman untuk keperluan pembayaran uang kuliah, yang pelunasannya dapat dilakukan setelah lulus dan bekerja. “Nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu, sehingga tidak memberatkan student, tetapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard. Tetap memberikan keringanan terutama kepada kelompok yang tidak mampu. Itu semua kombinasi yang kita capture dalam desainnya,” jelas Sri Mulyani.
