Di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi bersama Prabowo meresmikan Graha Utama Akademi Militer (29/1/2024). Momen kebersamaan itu dinilai tak bisa dilepaskan dari manuver politik Jokowi. Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menjelaskan bahwa secara historis, Akmil sebagai bagian dari TNI merupakan lembaga yang sudah disepakati untuk menjadi institusi profesional dan netral. Dibutuhkan kesadaran Presiden sebagai seorang pemimpin, kepala negara, bapak bangsa, untuk berpihak kepada semua kalangan dan tidak mengganggu jalannya profesionalitas lembaga-lembaga yang seharusnya profesional.
Firman mengingatkan, jika Presiden tak berlaku netral, pertarungan Pilpres 2024 dilihatnya menjadi tidak adil, baik dari segi fasilitas yang digunakan, jaringan, maupun jumlah penggerak. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kualitas demokrasi Indonesia penuh dengan ketidakseimbangan dan tidak sejalan dengan semangat pemilu di negara demokrasi. Berbagai indikasi ketidakseimbangan pertarungan Pilpres 2024 bisa memicu perpindahan pilihan dari para pemilih, terutama kelas menengah atas dan kelompok terdidik yang melek politik dan perbandingan politik.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, membantah jika momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo di Akmil disebut sebagai upaya memperluas dukungan ke kalangan militer. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya tidak mengawasi kegiatan Prabowo bersama Presiden Jokowi di Magelang. Pasalnya, agenda tersebut tidak dilaporkan sebagai kampanye. Menurut Bagja, kegiatan Presiden Jokowi yang mengajak Prabowo ke beberapa daerah pada masa kampanye sulit dikategorikan sebagai pelanggaran. Tindakan yang menguntungkan yang diatur dalam norma tersebut tidak memiliki variabel yang jelas, bahkan cenderung lebih mengarah pada tindakan etis.
