Co-Captain Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said, mengatakan, peran terbesar seorang presiden seharusnya menjadi pemimpin moral, yang akan menjadi contoh bagi jajaran di bawahnya. Sikap dan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi itu seperti mempersilakan kepada para menteri dan memberi jalan lebih lebar agar mereka semakin giat mengampanyekan capres-cawapres. Padahal, para menteri memiliki tugas utama mengelola kementerian dan lembaganya selama menjabat. Menurut Sudirman, jika Jokowi menunjukkan sikap berpihak kepada salah satu peserta pemilu, hal ini dianggap merusak nilai pemimpin negara. Sudirman mengatakan bahwa saat ini pemimpin negara bisa membuat hukum sendiri, maka kalau hanya pegangannya pada hukum dan aturan saja, dan dapat dilihat aturan telah diotak-atik untuk kepentingannya.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, di Yogyakarta meminta masyarakat mencerna dan menimbang sendiri makna pernyataan Presiden Jokowi itu. Anies meminta kepada para pakar hukum tata negara untuk menyampaikan pendapatnya tentang boleh tidaknya seorang presiden ikut berkampanye. Hal ini penting agar semua pihak tidak melakukan penilaian hanya berdasarkan pandangan subyektif masing-masing.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai tak ada yang salah jika Presiden Joko Widodo mendukung salah satu calon di pilpres. Praktik yang sama juga diterapkan di Amerika Serikat. Presiden petahana boleh mendukung, bahkan berkampanye untuk capres periode berikutnya. Indonesia sudah punya aturan yang ketat untuk mencegah presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang dia dukung. Untuk menegakkan aturan tersebut, ada Bawaslu, juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
