Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Mahfud mempersilakan dan menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Jokowi. Namun, saat menghadiri acara dialog di Semarang pada Selasa (23/1/2024), Mahfud menyebut bahwa kontestasi Pemilihan Presiden 2024 saat ini sudah tidak imbang. Sejumlah menteri yang tidak terkait politik pun menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud juga mengungkapkan, sejak tiga bulan terakhir ia sudah tidak menggunakan fasilitas negara. Mahfud meminta publik untuk memilih pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaan untuk meraih kemenangan.
Direktur Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dian Kus Pratiwi, berpandangan pernyataan sikap Jokowi telah memperkeruh dan membuat gaduh suasana kampanye Pemilu 2024 yang sudah berjalan relatif demokratis selama ini. Menurut Dian, sikap Presiden selama ini inkonsisten. Sebab, di satu sisi, ia menekankan netralitas Presiden, bahkan mengajak seluruh ASN, Polri, dan TNI untuk bersikap netral. Namun, Presiden sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi justru bersikap tak netral selama pemilu.
Perludem mendesak Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak karena ini akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu. Juga berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi kecurangan serta menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis.
