Keputusan pemerintah memperpanjang penyaluran beras kepada masyarakat hingga Juni 2024 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanya sebagai solusi temporer menahan inflasi. Pemerintah seharusnya meningkatkan produksi kalau ingin menangani inflasi secara permanen. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan pemerintah mesti segera meningkatkan produksi pangan nasional untuk menahan laju inflasi. Sayangnya, hal itu sama sekali tidak tampak dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) pada saat ini. Padahal, masalah pangan adalah masalah utama bagi negara sebesar Indonesia.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan pengalaman pada masa pemilu memang kerap ada penyaluran-penyaluran bansos yang intens seperti itu. Untuk CBP sendiri fungsinya untuk beberapa hal, pertama untuk stabilisasi harga ketika pemerintah intervensi dan patokan harga beras di pasar. Kedua, CBP juga berfungsi sebagai patokan harga di pasar oleh pedagang beras, terutama di Pasar Induk Cipinang. Jadi, kata Huda, CBP itu cukup penting dalam rangka mengendalikan inflasi baik secara temporer maupun permanen. Sebab itu, secara khusus dia menyoroti sumber CBP, jangan sampai mengandalkan beras impor.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan impor bukan solusi. “Impor hanya solusi sementara, makanya swasembada pangan harus diwujudkan,” tegas Esther. Menurut Esther, kedaulatan pangan itu penting bukan hanya ketahanan pangan, sebab kedaulatan pangan artinya mengandalkan produksi domestik, tetapi kalau ketahanan pangan bisa dari solusi sementara seperti impor. CBP yang bersumber dari impor itu ialah solusi sementara yang manfaatnya tidak bisa bertahan lama.
