Dampak Pemilu terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sepertinya akan lebih rendah dari ekspektasi. Pasalnya, banyak keluhan dari pelaku UMKM bahwa orderan atribut kampanye ke mereka sangat minim. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, sejak awal ada kekhawatiran belanja atribut partai politik (parpol) akan dikuasai dan dimiliki sendiri oleh calon legislatif (caleg) ataupun tim sukses calon presiden. Di samping itu, proses kampanye saat ini juga berbeda dengan pemilu-pemilu periode sebelumnya, yang mana banyak mengumpulkan massa di ruangan atau lapangan yang luas. Saat ini proses kampanye banyak dilakukan secara digital atau media sosial, sehingga anggaran belanja kampanye jauh lebih minim. Kemudian, ada juga kecurigaan bahwa bahan baku atribut kampanye banyak dibeli atau diimpor dari luar negeri untuk meminimalisir anggaran kampanye, karena jauh lebih murah ketimbang dibeli dalam negeri. Artinya, kata Bhima, anggaran kampanye yang lebih hemat ini akan membuat dampaknya kepada perekonomian dalam negeri menjadi minim.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menyatakan, ada partai politik yang membeli berbagai atribut kampanye, seperti baliho, kaos, kemeja, jaket, dan topi dari luar negeri alias barang impor. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengungkapkan, pemesanan atribut itu dilakukan melalui transaksi e-commerce. “Pemilu yang kemarin itu 5 atau 10 tahun lalu banyak pemesanan barang-barang ke UMKM. Nah, sekarang pemesanan itu lari ke e-commerce. Barangnya dari luar negeri dan dijual murah,” ujar dia saat jumpa pers di Jakarta, Senin (8/1). Hal ini pun, kata Yulius, berimbas pada anjloknya omzet UMKM. Dia menjelaskan, UMKM biasanya mengalami lonjakan omset dari penjualan alat peraga kampanye yang signifikan setiap momentum pemilu. Pada Pemilu 2024 ini, meskipun terjadi peningkatan, tidak sebesar biasanya.
