Realisasi belanja negara yang tidak mencapai target dinilai menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, belanja negara memiliki peranan penting dalam rangka counter cyclical untuk menjaga ekonomi dari berbagai gejolak baik dalam maupun luar negeri. Belanja yang serapannya tidak seimbang dengan target penerimaan negara yang tinggi juga mempengaruhi likuiditas ekonomi. “Pajaknya ditarik masuk kas negara tapi lambat disalurkan lagi menjadi belanja yang dirasakan ke masyarakat dan pelaku usaha berbentuk pengadaan barang jasa misalnya. Itu akhirnya menimbulkan tarikan likuiditas di masyarakat yang besar” tutur Bhima. Untuk diketahui, realisasi belanja negara hingga 28 Desember 2023 mencapai Rp 2.966,8 triliun. Namun realisasi ini lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang sebesar Rp 3.117,2 triliun atau hanya mencapai 96,9%.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target belanja dalam APBN 2023 hanya mencapai 95,17% dari yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.725,4 triliun atau mencapai 103,2% dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp 2.637,2 triliun. Sementara itu jika dibandingkan dengan target dalam APBN 2023 yang Rp 2.463,0 triliun, realisasi tersebut mencapai 110,6%. Alhasil, dari realisasi tersebut telah mencatatkan defisit Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Realisasi tersebut lebih rendah dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun, juga lebih rendah dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 598,2 triliun.
Lebih lanjut, realisasi belanja yang tidak optimal ini salah satunya juga disebabkan oleh belanja negara yang biasanya ditumpuk di akhir tahun. Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun merupakan masalah klasik. Oleh karena itu, permasalahan seperti perencanaan dan juga eksekusi dari belanja tersebut perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya.
