Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), Zaenur Rohman menyayangkan pernyataan pembuka dalam debat perdana calon presiden Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Selasa (12/12/2023). Menurut Zaenur, ketiga calon presiden tidak ada menaruh perhatian khusus pada hukum dan berkaitan dengan tingkat korupsi yang suram. “Saya melihat memang program korupsi tidak cukup ditunjukkan dengan jelas apa problemnya dan bagaimana tawaran solusinya,” ucap Zaenur.
Zaenur mencatat, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan memang langsung mengungkapkan problem penegakan hukum yang tidak beres di tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko widodo. Kemudian, calon nomor urut dua, Prabowo Subianto memang menaruh perhatian pada pemberantasan korupsi dengan penyampaian berapi-api. Kemudian, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo justru menyinggung soal pemerataan ekonomi dan seterusnya.
Zaenur sebelumnya menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bakal jadi salah satu materi yang bisa diperdebatkan. Pasalnya, IPK Indonesia mengalami stagnansi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau dalam sembilan tahun terakhir. Pada debat kali ini, Zaenur justru ingin mendengar adanya perdebatan ketika melakukan analisis permasalahan korupsi ini. Zaenur mencatat, IPK pada 2022 saja turun dari 38 per 100 menjadi 34 per 100. Posisi saat ini, sama dengan yang terjadi sejak 2014. Jika melihat indeks penyusunnya, kata Zaenur, ada dua indeks utama yang skornya sangat rendah dan ikut menyumbang masalah korupsi di Indonesia. Pertama adalah soal variety of democracy project, yaitu menilai dari sisi kualitas demokrasi, khususnya korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi Kedua, ada world justice project atau rule of law indeks yang menyoroti situasi penegakan hukum dan juga judicial corruption.
