Uni Eropa (UE) masih enggan untuk menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza, meski serangan tanpa henti Israel di daerah kantong tersebut telah menewaskan lebih dari 11 ribu warga sipil, termasuk 5 ribu anak-anak, mendekati hari ke-40. Para pejabat tinggi blok tersebut awalnya menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap serangan Israel dan mengecam keras kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Para pemimpin UE, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengabaikan jumlah korban dari warga sipil dan situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza dan menegaskan bahwa Israel berhak untuk membela diri.
Pernyataan Komisaris Eropa untuk Lingkungan dan Perluasan Oliver Varhelyi pada 9 Oktober menimbulkan kebingungan ketika dia mengatakan bantuan pembangunan dan semua temuan untuk Palestina akan ditinjau. Kunjungan Leyen pada 14 Oktober ke Israel, di mana dia menyampaikan dukungan tanpa syarat untuk PM Israel Benjamin Netanyahu tanpa menyebutkan situasi kemanusiaan di Gaza, menimbulkan kritik di dalam UE sendiri. Sementara itu, semakin banyak masyarakat Eropa yang memprotes kebijakan UE terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Organisasi tersebut kemudian mulai menekankan bahwa hak Israel untuk membela diri harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional.
UE diharapkan untuk menyerukan gencatan senjata dalam menghadapi lonjakan jumlah korban warga sipil di Gaza, tetapi KTT para pemimpin pada 26-27 Oktober hanya mendesak jeda kemanusiaan yang akan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Seiring dengan meningkatnya jumlah korban di Gaza, UE mendapat lebih banyak tekanan dari masyarakat yang menuntut gencatan senjata segera.
