Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan Partai Demokrat keberatan atas pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai dirinya yang memegang data intelijen terkait arah dukungan partai politik pada Pemilihan Presiden 2024. Hal ini karena bukan ruangnya Presiden. Seandainya Kepala Negara tahu dan mengerti data itu, cukup untuk dirinya sebagai Presiden dalam mengelola negara, bukan disampaikan ke publik.
Demokrat pun menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan publik karena bisa berdampak pada stabilitas politik. Apalagi, saat ini tahapan pemilihan umum tengah berlangsung. Menurut Hinca, setiap parpol berhak untuk menjalankan aktivitas politiknya secara independen. Hinca tidak mempermasalahkan Jokowi yang memiliki data parpol sebagai informasi membangun negara. Namun, data intelijen sebaiknya dijaga kerahasiaan dan tidak perlu diungkap.
Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menilai pernyataan Jokowi memicu pertanyaan di kalangan masyarakat yang berujung kegaduhan. Pada dasarnya, informasi intelijen memang menjadi asupan Presiden bukan pihak lainnya. Meskipun demikian, Aboe yakin bahwa Jokowi merupakan orang baik sehingga tidak menyalahgunakan informasi yang dimilikinya. Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengutarakan pernyataan Jokowi merupakan hal yang biasa. Namun, menjadi tidak biasa apabila dijadikan alat untuk memantau parpol. Ini karena parpol memiliki kedaulatan dan bukan musuh negara sehingga bukan menjadi obyek intelijen. Said menduga Presiden hanya ingin menyatakan bahwa dirinya memiliki informasi yang mumpuni terkait pergerakan intelijen di bawahnya.
