Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan jika aksi partai politik peserta Pemilu dan bakal capres-cawapres yang memberikan janji-janji politik sebelum masa kampanye dibiarkan dikhawatirkan muruah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurun di mata masyarakat.
Dampak aturan baru terkait kampanye dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan oleh parpol dan bakal capres-cawapres buat memberikan janji-janji politik, Bawaslu diminta mencari cara buat menghentikan hal itu. Neni mendorong Bawaslu bisa bersikap tegas dan cepat ketika menemukan dugaan pelanggaran atau hal lain yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di tengah masyarakat.
