Jepang telah mengatakan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa larangan Tiongkok terhadap makanan laut Jepang setelah pelepasan air olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini sebagai bantahan terhadap pemberitahuan China kepada WTO pada tanggal 31 Agustus mengenai tindakannya untuk menangguhkan impor perairan Jepang. Jepang mengatakan akan menjelaskan posisinya di komite WTO terkait dan mendesak China untuk segera mencabut tindakan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Tokyo mengatakan Jepang juga telah meminta China untuk mengadakan diskusi mengenai larangan impor berdasarkan ketentuan pakta perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Meskipun produk kelautan menyumbang kurang dari 1% perdagangan global Jepang, yang didominasi oleh mobil, Jepang mengekspor produk akuatik senilai sekitar US$ 600 juta ke China pada tahun 2022. Kondisi ini menjadikan China sebagai pasar ekspor terbesar bagi Jepang.
Data pada hari Selasa menunjukkan ekspor produk akuatik ke China turun untuk pertama kalinya dalam 2,5 tahun pada bulan Juli. Angka ini turun 23% tahun-ke-tahun menjadi 7,7 miliar yen (US$ 52,44 juta). Barang-barang yang menuju China harus menjalani pemeriksaan yang lebih ketat sejak Jepang mengumumkan rencananya untuk membuang air olahan Fukushima, sehingga memperlambat pengiriman. Untuk mengurangi dampak hilangnya permintaan makanan laut, Jepang akan menghabiskan lebih dari 100 miliar yen (US$ 682 juta) untuk mendukung industri perikanan dalam negeri.
