Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pentingnya food estate alias lumbung pangan untuk mendorong kesejahteraan petani Indonesia. Ani, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah terus berupaya agar sektor pertanian menjadi salah satu sektor prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Program prioritas mendukung sektor pertanian, antara lain dalam bentuk pengembangan food estate di berbagai daerah, pemberian akses pupuk subsidi, dan BBM subsidi bagi nelayan,” katanya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Di lain sisi, ia menekankan kehadiran food estate menjadi salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak perubahan iklim. Menurutnya, fenomena alam tersebut berpotensi menimbulkan gejolak harga pangan global. Bendahara Negara tersebut mengatakan pemerintah terus menggenjot produktivitas pangan agar tercipta stabilitas harga di tanah air. Ini disampaikan Ani untuk menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI atas RUU APBN 2024.
“Pembangunan di bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan melalui peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan, dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional,” tandasnya. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun. Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.
