Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut pemerintah pusat berdebat alot mencari penyebab angka kemiskinan ekstrem sulit ditekan. Namun, kata Pahala, pihaknya belakangan mengetahui ternyata pemerintah daerah (Pemda) hanya menganggarkan sedikit uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pernyataan tersebut disampaikan Pahala saat menyoroti anggaran sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan prosentase minim. “Di pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrem susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit,” ujar Pahala saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/8/2023).
Dalam data yang dihimpun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang Pahala kirimkan, Kabupaten dengan persentase anggaran untuk kemiskinan ekstrem terkecil adalah Pemkab Cirebon, Jawa Barat. Pemkab Cirebon hanya mengalokasikan dana untuk Kemiskinan Ekstrem Rp 115.888.621.125 atau Rp 115 miliar dengan total belanja Rp 7.150.329.798 atau 1,62 persen.
Selain itu, Pahala juga menyoroti sejumlah pemkab yang tidak mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) individu dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kabupaten Cirebon misalnya, hanya menganggarkan dana untuk mengentas kemiskinan ekstrem Rp 115.888.621.125. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa. Kemudian, Rp 1.581.225.000 untuk honorarium, Rp 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor, perjalanan dinas Rp 4.061.992.400, dan belanja makan minum rapat Rp 1.873.843.00.