Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong produktivitas, mobilitas, konektivitas, dan pemerataan yang adil di seluruh penjuru negeri. Menurutnya, dengan besaran anggaran tersebut pemerintah akan fokus memberikan layanan dasar yang kuat, peningkatan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas, serta peningkatan jaringan irigasi melalui proyek pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk penyediaan infrastruktur terjangkau, andal, dan berkelanjutan dalam sektor energi dan pangan, serta untuk mewujudkan pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Seluruh investasi ini turut mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (IKN).
Pemerintah akan memanfaatkan beragam skema pendanaan dengan sinergi antara pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta sektor swasta akan diberi peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan. Jokowi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas, massif, dan berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk membentuk kemitraan yang erat antara sektor publik dan swasta, yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
