Presiden Jokowi menyebut negara dan organisasi internasional apapun tak akan mampu menggoyahkan tekad pemerintahannya untuk melaksanakan program hilirisasi nikel dan bahan tambang lainnya. Pernyataan itu ia sampaikan demi merespons tuntutan sejumlah negara dan lembaga internasional agar Indonesia melonggarkan kebijakan ekspor nikel. Di tengah tuntutan itu, Jokowi malah berencana menambah jumlah bahan tambang yang ekspornya akan dihentikan demi program hilirisasi.
Jokowi mengatakan setelah menghentikan ekspor nikel, tembaga, pemerintahannya juga akan melakukan kebijakan sama terhadap kobalt dan bauksit. Kebijakan itu dilakukan karena pemerintah yakin hilirisasi akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi. Manfaat itu bisa dilihat dari program hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah selama ini. Sebelum hilirisasi dilakukan, Indonesia hanya mendapatkan manfaat ekspor nikel Rp17 triliun. Tapi setelah hilirisasi dilakukan, nilai ekspor nikel melonjak jadi Rp510 triliun.
Jokowi mengatakan peningkatan nilai ekspor tentu banyak memberikan manfaat bagi ekonomi dalam negeri. Salah satunya penerimaan perpajakan. Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?” katanya.
