Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan hingga awal Agustus, baru 61 dari 545 pemda yang telah menyepakati anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 (7/8/2023). Sebanyak 228 pemda masih menghitung pembagian anggaran antara provinsi dengan kabupaten/kota. Yulianto berharap, seluruh pemda dapat segera menyepakati anggaran dan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) paling lambat 5 Desember. Sebab, tahapan pilkada 2024 dijadwalkan berlangsung mulai Januari 2024.
Yulianto menuturkan, anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 35,8 triliun. Anggaran itu terbagi dalam dua tahun anggaran, yakni 40 persen dialokasikan dari APBD 2023 dan 60 persen anggaran dari APBD 2024. Namun, kesepakatan anggaran dilakukan sekali melalui perjanjian NPHD pada tahun ini. Menurut Yulianto, ada potensi penghematan anggaran pilkada melalui skema pembagian anggaran antara provinsi dengan kabupaten/kota.
Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, memperkirakan 61 pemda yang telah menyepakati anggaran merupakan pemda yang APBD dan kemampuan fiskalnya kuat, memiliki situasi politik kondusif, serta hubungan antara kepala daerah dengan DPRD baik. Menurut Djohermansyah, keberadaan ratusan penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat seharusnya bisa mengakselerasi kesepakatan anggaran pilkada.
