Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Hasil Rapat Dewan Kehormatan DPP Golkar, Dukung Airlangga hingga Minta Wacana Munaslub Dihentikan

Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait sikap dan keputusan politik di Pilpres 2024. Pernyataan sikap dukungan ini diambil Dewan Kehormatan Partai Golkar setelah menggelar rapat internal pada Rabu (2/8/2023).

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, menuturkan ada delapan poin keputusan untuk menyikapi berbagai isu dan dinamika politik di internal dan nasional. Salah satunya adalah meminta seluruh jajaran pengurus dan kader partai berlambang pohon beringin di semua tingkatan untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai, serta menghentikan wacana munaslub. Hal lainnya, menyerahkan sepenuhnya pengambilan sikap dan keputusan terkait capres dan cawapres kepada Airlangga Hartarto, sebagai mandat musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional.

Dewan Kehormatan juga menyepakati enam poin lainnya. Pertama, meminta seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin untuk fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Kedua, dapat menaikkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah agar Golkar menjadi pemenang sebagaimana yang pernah dicapai pada Pemilu 2004. Ketiga, menyarankan agar DPP segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi baik di tingkat maupun daerah secara berjenjang, dan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. Poin keempat, meminta DPP Partai Golkar menyusun langkah strategis dan aksi yang konkret untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pileg dan Pilpres 2024. Kelima, meminta DPP Partai Golkar segera menyusun dan menyosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam kampanye pemilu. Terakhir, Dewan kehormatan meminta DPP Partai Golkar tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pembangunan nasional.

Search